Kesejahteraan Guru Jadi Prioritas

BREAKER: “Kami akan tingkatkan gaji guru. Kalau disetarakan itu namanya janji. Kita enggak boleh janji. Ada duit, kita tingkatkan. Kalau daerah kita kaya, jangankan UMP, tiga kali UMP pun bisa diberikan.” Hadi Mulyadi (Wakil Gubernur Kaltim Terpilih)

SAMARINDA – Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih Isran Noor-Hadi Mulyadi berjanji akan meningkatkan gaji guru honorer di Benua Etam. Bahkan ke depan, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melebihi target, gaji guru honorer dapat ditingkatkan melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP).

Hadi Mulyadi menyebut, kesejahteraan guru sudah menjadi wacananya bersama Isran Noor sebelum terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Sebab itu menjadi salah satu indikator kemajuan pendidikan di Kaltim. Karenanya di awal menjalankan tugas, keduanya akan mengupayakan peningkatan gaji guru.

“Kami akan tingkatkan gaji guru. Kalau disetarakan itu namanya janji. Kita enggak boleh janji. Ada duit, kita tingkatkan. Kalau daerah kita kaya, jangankan UMP, tiga kali UMP pun bisa diberikan,” ucapnya, Rabu (25/7) lalu.

Peningkatan gaji guru tersebut, lanjut Hadi, akan disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Sebab gaji guru honorer yang mengajar di SMA/SMK Negeri yang sebelumnya dikurangi, terjadi karena pemerintah provinsi belum sanggup memberikan gaji sesuai UMP.

“Karena perpindahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi itu tidak selamanya bisa menjawab tuntutan guru. Anggaran tidak mendukung. Apalagi beberapa tahun ini APBD kita menurun,” tutur Hadi.

Meski begitu, ke depan bukan tidak mungkin gaji guru dapat ditingkatkan. Isran Noor lewat pengalamannya di Kutai Timur (Kutim) telah membuktikan bahwa guru honorer mendapatkan insentif yang layak.

“Kan beliau sudah lakukan di Kutim. Guru, pembina agama, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian, dulu semuanya dikasih insentif. Nanti itu akan dijadikan program di provinsi,” bebernya.

Kata Hadi, peningkatan gaji guru honorer tersebut dapat dilakukan dengan beragam cara. Salah satunya pemerintah daerah akan terlebih dulu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim.

“Kalau PAD kita meningkat, kesejahteraan guru akan diperhatikan. Itu dulu yang perlu diperhatikan. Kalau PAD sudah tinggi, maka kita mudah menggelontorkan dana untuk guru,” ucapnya.

Lelaki yang sebelumnya menjabat anggota DPR RI itu menuturkan, setelah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, pihaknya memiliki banyak program di bidang pendidikan. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi prioritas, yakni kualitas kurikulum, kualitas guru, dan sarana prasarana.

“Yang harus kita tingkatkan adalah kualitas guru dan sarana prasarana. Kualitas guru ini berarti insentif guru harus diperhatikan, kenyamanan guru harus diperhatikan, dan kualitas pengajaran harus ditingkatkan,” ungkap Hadi.

Khusus kesejahteraan guru, menurutnya tidak ada standar ideal untuk mengukurnya. Jika ditingkatkan lebih dari UMP, belum tentu dapat disebut gaji tersebut sudah memenuhi standar ideal.

“Jadi tidak ada yang ideal. Karena soal kecukupan itu relatif. Yang penting sama dengan yang lain. Kalau soal cukup itu, anggota DPR RI saja enggak cukup gajinya,” terang dia.

Hadi menjelaskan, hal yang terpenting bagi guru adalah tersedianya buku pengajaran yang murah dan kehidupan guru terjamin. “Enggak bisa diangkakan kesejahteraan guru itu. Yang penting hal-hal mendasar yang berhubungan dengan pengajaran dan kehidupannya itu terpenuhi,” ucapnya.

Sedangkan dari segi sarana prasarana, pemerintah daerah memiliki tugas untuk membangun dan memelihara sarana yang telah dibangun. “Ini tugas terpenting ke depan. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan,” imbuh Hadi.

Sementara itu, belum meratanya persebaran guru di Kaltim, Hadi menilai hal itu terjadi karena masalah geografis dan infrastruktur penunjang yang belum terpenuhi di wilayah terjauh dari ibu kota.

“Misalnya jalan ke daerah susah dan harga kebutuhan yang mahal. Itulah yang membuat guru sulit untuk mengajar di daerah. Saya kira pegawai yang tidak merata di setiap kabupaten/kota itu bukan hanya guru. Tetapi polisi dan tentara juga begitu,” tegas politisi PKS ini. (*/um)