Kontrak Rumah Khusus Nelayan Sudah Diteken

Penghuni Tetap Dibebani Biaya Pelestarian Bangunan

BONTANG – Rumah khusus (rusus) yang akan dibangunkan sebanyak 50 unit untuk para nelayan sudah ditandatangani kontraknya. Saat ini, masuk masa pengukuran lahan. Para nelayan akan tetap dibebani biaya, namun hanya untuk melestarikan bangunan agar tetap terjaga kondisinya.

Rusus bagi nelayan ini dibangun dengan adanya rencana pembangunan kilang refinery di wilayah Bontang Lestari. Sehingga, masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan, baik yang tinggal di Salantuko, Teluk Kadere, Pagung dan sekitarnya akan diminta untuk tinggal di rusus nelayan.

“Kami mendapat dana hibah bantuan dari APBN untuk pembangunan rusus ini. Kami (Pemkot Bontang, Red) hanya tinggal menyediakan lahan saja,” jelas Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Bontang, Maksi Dwiyanto saat ditemui di ruangannya belum lama ini.

Dikatakan dia, Pemkot Bontang memiliki lahan di belakang Perumahan Korpri seluas 1,5 hektare. Lahan tersebut yang akan dibangunkan rumah khusus dengan luas lahan 1 rumah sebesar 200 meter persegi dan bangunan tipe 36. Karena saat ini masih dalam proses justifikasi atau pertimbangan sehingga lahan akan diukur kembali dengan apa yang ditawarkan. “Jika memang sudah oke maka bisa langsung dikerjakan, tetapi jika tidak, nanti ada proses addendum,” ujarnya.

Terkait anggarannya, Maksi tidak mengetahui jumlah pastinya. Karena Pemkot Bontang hanya menerima bangunan jadi, seperti rumah susun sewa sederhana (rusunawa).

Untuk kriterianya cukup berprofesi sebagai nelayan di wilayah pesisir Bontang Lestari. Namun rumah khusus itu tidak ada hak kepemilikan, tetapi hanya menggunakan saja. Nantinya, masyarakat dibebankan biaya pengelolaan bahwa bangunan harus tetap lestari kondisinya. “Saat ini kami masih mengupayakan agar bulan Maret ini sudah proses peletakan batu pertama,” ungkapnya.

Maksi juga menyatakan, memang hanya rumah khusus nelayan yang akan dibangun tahun ini. Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada rumah khusus untuk buruh, atau eks relokasi pengembangan industri, dan petani. “Namun asetnya tetap milik pemerintah, sampai masyarakat bisa mandiri dan punya rumah sendiri,” pungkasnya.(mga)