LPG Untuk Rakyat

Penulis: Fatma Karyawan Swasta

Indonesia adalah Negara kepulauan, sering disebut surga kecil dunia.  Hal ini karena melimpahnya sumber daya alam, keindahan alam, gugusan pulau-pulau yang memiliki ciri khasnya masing-masing, dll. Keindahan alam Indonesia sungguh mempesona mata dunia dari sabang sampai merauke, dari Sumatra hingga ke papua.Termasuk kekayaan sumber daya dari dalam bumi-nya yang melimpah mampu menarik para eksportir untuk menanamkan modalnya dalam perindustrian minyak, batubara, emas, dll. Sampai-sampai lebih banyak penanam modal dari luar negeri dibanding  dalam negeri.

Untuk migas di Indonesia ada: Blok Cepu, Blok Natuna, Blok Mahakam, Madura, Papua, Newmont, LNG Bontang dll. Kalimantan Timur  khususnya Bontang adalah pengekspor minyak bumi, LNG (liquit Natural Gas). LNG Bontang  sudah mendunia, mengekspor ke Korea dan Jepang. Minyak bumi yang diambil dari Muara Badak melalui pipa-pipa menuju pabrik LNG Bontang. Mengolahnya dari gas menjadi liquit untuk memudahkan proses pengirimanya. Pengolahan lebih lanjut terdapat di pertamina Balikpapan mengolah LNG ini menjadi LPG, bensin solar dll.

Akan tetapi mirisnya, Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah penghasil LNG besar belakangan ini terjadi kelangkaan stok LPG di kios-kios LPG ; Samarinda, Kukar, Sangatta, bahkan Bontang sendiri yang tempatnya LNG bahan baku LPG. Masyarakat sampai berebut LPG dengan berdesak–desakan. Banyak keluhan masyarakat akan kurangnya persedian LPG yang sering disebut tabung melon. Apalagi harganya melampaui harga eceran tertinggi. Untuk Samarinda harganya Rp 23.000 – Rp 25.000, sedangkan untuk Bontang dan Sangatta Rp 27.000 – Rp 30.000.

Beberapa waktu lalu di Bontang sudah dilakukan operasi pasar untuk mengurangi kelangkaan itu, untuk mendapatkannya pemerintah setempat memberlakukan “kupon miskin”.  Bahkan  Irto Ginting Manager Mobgas MOR G Pertamina Balikpapan mengatakan PT.Pertamina sudah memasang peringatan berupa sablon bertuliskan “”Hanya untuk masyarakat Miskin”” pada tabung LPG berkapasitas 3 kg.  Menurutnya hal tersebut untuk mencegah pihak-pihak yang tidak sesuai kategori yang ditetapkan oleh pemerintah menggunakan LPG 3kg yang merupakan produk bersubsidi. Terkait kuota memang ada batasan dari pemerintah pusat.

Untuk Sangatta dikatakan aman saja,  namun tak sesuai fakta dilapangan. Seperti Desa Sangatta Selatan Kec. Sangata Selatan, beberapa pangkalan terlihat kosong hanya ada beberapa pengecer yang menjual, itu pun dengan harga yang melambung kisaran Rp 27.000 hingga Rp 30.000.

Padahal pemerintah sendiri yang mengalihkan penggunaan minyak tanah ke gas. Workshop tata kelola Migas yang pernah diselenggarakan oleh Universitas Indonesia saat masa kampanye pilpres 2014, terungkap jelas betapa Negara tak berdaya mengatur Operator asing. Wamen ESDM saat itu mengungkapkan ketidak mampuannya berhadapan dengan para Migas juga Operator asing yang sulit diatur.

Setelah minyak masuk mekanisme pasar, gas akan diregulasi dengan system liberal yakni open acces dan unblinding.  Artinya pengolahan industri pada sektor industri dan rumah tangga akan dikenakan pajak yang akan berimplikasi pada kenaikan produksi secara otomatis menaikkan harga barang di industri hilir disamping itu harga listrik akan terkena imbas dan di rumah tangga pun sama. Yang sekarang sudah kita rasakan di tahun 2017 ini.

Kondisi Indonesia saat ini sudah mengkhawatirkan karena kepemilikan aset nasional sekitar 70-80 persen aset Negara dikuasai asing. Contohnya, sektor Migas dan Batubara antara 70-75 persen. Ini lah yang berdampak pada mahal dan kurangnya persediaan gas.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Islam memiliki system ekonomi yang  khas. Didalamnya ada konsep bagaimana mengelola sumber daya alam ini. Menurut pandangan Islam; hutan, air dan energi adalah milik umum. Ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW: “kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api” (HR Abu Dawud, Ahmad, Ahmad, Ibnu majah) (Imam Asy Sayukani, Nayl al authar, halaman 1140). Maka pengolahannya tidak boleh diserahkan pada swasta, tapi harus dikelola sepenuhnya oleh Negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk.

Untuk pengolahan barang tambang dijelaskan oleh hadits riwayat Imam at-Tirmidzi dari Abyadh bin Hambal yang menceritakan, saat itu Abyad meminta kepada Rasul SAW untuk dapat mengolah sebuah tambang garam. Rasul meluluskan permintaan itu, tapi segera diingatkan oleh seorang sahabat. “Wahai rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’u al-‘iddu)” Rasulullah kemudian bersabda, tariklah tambang tersebut darinya”.

Sikap pertama Rasulullah SAW memberikan tambang garam kepadanya Abyadh menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam atau tambang yang lain kepada seseorang. Akan tetapi, ketika Rasul SAW mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar digambarkan bagaikan air yang terus mengalir lalu Rasul mencabut pemberian itu. Hal ini  karena dengan kandungan yang sangat besar itu tambang tersebut dikatagorikan milik umum. Adapun semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu.

Yang menjadi fokus hadis ini adalah tentu saja bukan garam, melainkan tambang terbukti ketika Rasul SAW mengetahui bahwa tambang garam itu jumlahnya banyak, beliau menariknya kembali pemberian itu. Karena itu, penarikan kembali pemberian Rasul SAW dari Abyadh adalah illat dari larangan sesuatu yang menjadi milik umum termasuk didalamnya sangat banyak untuk dimiliki individu.

Menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar, baik yang nampak sehingga bisa didapat tanpa harus susah payah, seperti garam, batubara dsb, maupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh, kecuali dengan usaha keras seperti emas, perak, besi, tembaga timah dsb. Baik berbentuk padat seperti Kristal maupun berbentuk cair seperti minyak bumi, semua adalah barang tambang yang termasuk dalam pengertian hadis diatas. Kemudian pengolahannya dikelola Negara dan hasilnya di kembalikan kepada rakyat.

Wallahu a’lam bissawwab. (*)