Mahasiswa Nilai Disdukcapil Lamban 

SAMARINDA – Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang menyatakan bagian dari Pemuda Peduli Demokrasi mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda, Senin (27/8) siang kemarin. Mereka menduduki kantor yang terletak di Jalan Milono itu untuk meminta jajaran Disdukcapil segera memenuhi pelayanan KTP-el bagi para pemilih pemula.

Dalam orasinya, para demonstran mengkritik pelayanan pembuatan KTP-el yang lamban. Terutama bagi mereka para pemilih pemula. Selain itu, mereka juga menyoroti lambannya proses pendataan yang dilakukan instansi tersebut.

Koordinator aksi, Egy menganggap Disdukcapil lalai dalam pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana yang tertuang dalam Uundang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut dia, dalam aturan itu menerangkan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan bagi para pemilih pemula.

“Kami ingin pembuatan KTP–el bagi pemilih pemula dapat diakomodasi. Apalagi mendekati pemilu (pemilihan umum). Untuk menggunakan hak suara, mereka harus memiliki KTP–el maupun Suket (surat keterangan),” imbuh Egy.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Samarinda, Abdullah yang sedang berada di kantor langsung meminta para demonstran untuk mendiskusikan masalah tersebut di ruang kerjanya. Karena dirinya tak mau aksi unjuk rasa mengganggu pelayanan di kantornya.

Dalam pertemuan itu, Abdullah berjanji kepada para perwakilan massa aksi untuk mengakomodasi setiap aspirasi yang disampaikan. Ia juga mengaku, pelayanan administrasi kependudukan di semua kecamatan di Kota Tepian terbuka bagi warga yang ingin memperoleh KTP-el.

“Harapan kami bagi adik-adik disampaikan kepada teman, keluarga maupun tetangga yang namanya pemilih pemula itu juga harus aktif. Aktif melaporkan dirinya kalau memang sudah memasuki usia 17 tahun ke atas. Karena data pemilih pemula itu baru akan masuk di data base setelah bersangkutan melakukan perekaman,” tuturnya.

Abdullah mencontohkan, seperti dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim Juni lalu. Bagi warga yang telah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) namun belum memiliki KTP–el bisa menggunakan Suket. Karena menurut dia, fungsinya sama dengan KTP, hanya bentuknya saja yang berbeda yakni dalam bentuk selembar kertas.

“Kalau yang biasa kan dalam bentuk kepingan. Sementara Suket bentuknya kertas. Namun sama saja. Itu juga bisa digunakan untuk membuat SIM, rekening bank, dan keperluan lain yang memerlukan KTP,” ucap dia.

Selain itu, terkait penerbitan layanan penerbitan kartu keluarga (KK), akta kelahiran, dan kartu identitas anak (KIA) dalam satu paket, ia menyebut, sudah setahun terakhir ini pihaknya melakukan hal itu. Yang mana penerbitan akta dan kartu keluarga (KK) dilakukan secara bersamaan.

“Kalau dulu pembuatan KK, dan akta secara terpisah. Sekarang sudah dalam satu paket. Saya pikir tidak ada masalah, mungkin hanya miskomunikasi,” ucapnya.

Begitupun dengan warga binaan yang berada di lapas, lanjut dia, pihak lapas harus terbuka untuk memberikan identitas lengkap berupa nama dan nomor induk pendudukan (NIK) warga binaannya agar dapat dibuatkan KTP. Namun terkadang kesulitannya nama yang diberikan pihak lapas hanya merupakan nama kecil, jadi ketika di cek di database tidak ketemu secara spesifik.

“Misalnya Udin, kan banyak yang namanya Udin. Bahkan perbedaan dalam bentuk spasi saja berpengaruh dalam pencarian nama di database kami,” ujarnya. (*/dev)