Manajerial BPR Bontang Tidak Sehat, Pengamat Ekonomi; Harus Pisah dengan Perusda AUJ

bontangpost.id – Kerugian menimpa PT BPR Bontang Sejahtera pada tahun lalu. Berdasarkan neraca keuangan yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nominalnya mencapai Rp324.445.000. Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Aji Sofyan Effendi mengatakan kondisi ini terbilang tidak sehat. Selanjutnya, perlu dua skema agar anak usaha milik Perusda AUJ ini berkembang.

“Pertama harus dilakukan pemisahan dari Perusda AUJ. Karena dua hal yang berbeda. BPR di bawah pengawasan OJK. Sementara penyertaan modal tidak bisa langsung (ke BPR) tetapi harus melalui Perusda AUJ. Timbul masalah di situ,” kata Aji.

Opsi ini dipandang perlu. Karena jika induk perusahaan bermasalah maka imbasnya tentu menyasar unit usaha di bawahnya. Diketahui, manajerial Perusda AUJ memiliki riwayat buruk sebelumnya. Mengingat mantan Dirut Dandi Priyo Anggono sudah divonis enam tahun penjara pada tahun lalu oleh majelis hakim pengadilan Negeri Samarinda.

Akibat upaya memperkaya diri dengan memerintahkan pembayaran pengaspalan lahan parkir fiktif sebesar Rp 149 juta dan menyalahgunakan dana deposito sebagai jaminan terhadap pinjaman pribadi di PT BPR Bontang Sejahtera sejumlah Rp 1 miliar.

“Administrasi menjadi repot. Orang mau penyertaan modal dan menyehatkan kembali harus repot karena harus melalui Perusda AUJ. AUJ juga tidak bisa disertakan modal dari BPR kalau tidak sehat,” ucapnya.

Setelah itu, baru kucuran modal diberikan. Apalagi Kota Taman masih dipandang memiliki kapasitas fiskal yang bagus untuk memberikan gelontoran modal. Aji pun menilai sumber daya manusia posisi direksi dan komisaris PT BPR Bontang Sejahtera harus berkualitas. Artinya bisa dilakukan pergantian dengan fit and proper test yang ketat.

“Reorientasi ulang ganti direksinya dengan orang-orang yang berkompeten dan profesional. Memiliki rencana bisnis yang betul-betul cemerlang,” tutur dia.

Menurutnya dalam perpesktif ke depan, BPR itu bagus. Mengingat ibu kota negara diwacanakan berpindah ke Penajam Paser Utara (PPU). Secara otomatis, Bontang masuk dalam daerah penyangga IKN. Ditambah rencana pemerintah pusat untuk mempermudah akses. Saat ini, jalan tol masih menghubungkan dua kota yakni Balikpapan-Samarinda. Tetapi ke depan akses jalur cepat itu juga akan terkoneksi dengan Bontang.

“Ini akses ekonomi, barang, dan jasa begitu tinggi ke depannya. Sayang kalau tidak ada mediasi sektor perbankan saat perekonomian tumbuh karena faktor penyangga IKN. Dengan volume aktivitas yang tinggi kalau tidak diambil peran oleh BPR itu sulit,” bebernya.

Dijelaskan Bontang merupakan daerah maritim. Kaya dengan hasil laut. Nelayan di daerah tersebut dapat membuat produk pengolahan ikan. Tentunya usaha seperti itu membutuhkan suntikan modal. “Tentu kesulitan di awal. Di situlah BPR masuk. Itu baru dari satu sisi maritim. Pimpinan bank harus kreatif untuk menangkap peluang,” sebut dia.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Nursalam menyerahkan nasib PT BPR Bontang Sejahtera ke wali kota Bontang terpilih. Entah mau dilikuidasi atau dipertahankan.

“Karena yang lama (pimpinan daerah) tidak ada sikap. Ditutup atau disuntik dana. Jadi sikapnya mengambang. Kedepan ini apakah seperti itu lagi (dibiarkan) tergantung wali kota terpilih,” kata legislator yang akrab disapa Salam.

Namun secara pribadi, anggota dewan dari Dapil Bontang Selatan ini cenderung ke penutupan unit usaha tersebut. Lantaran sejauh ini tidak ada pendapatan yang masuk. Ditambah beberapa kali, politisi Golkar ini mendapatkan informasi, bahwa bank yang berkantor di Jalan Slamet Riyadi, Loktuan ini kerap mendapat catatan dari OJK. (*/ak)