Masalah Banjir, Jangan Bergantung Pemprov 

BONTANG – Panitia khusus (Pansus) banjir DPRD menginginkan agar penanangan banjir skala menengah berada di dekat bibir Sungai Bontang. Anggota pansus Kaharuddin Jafar meminta supaya organisasi perangkat daerah (OPD) tidak berharap dari program jangka panjang pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltim saja.

“Jangan bergantung pemprov, karena urusannya akan panjang. Lantaran kewenangan berada di tingkat provinsi dan daerah luar Bontang,” kata Kaharuddin Jafar di sela-sela rapat kerja penyelenggaraan penanganan banjir, Senin (6/8) lalu.

Mengingat kajian mengenai penanganan banjir Bontang sudah ada sejak tahun 2005. Namun hingga kini pembuatan bendungan Suka Rahmat urung dilakukan. Hal ini disebabkan permalahan status lahan yang masih berupa hutan lindung. “Bukan tidak mempercayai, tetapi kajiannya sudah ada sejak lama tetapi belum juga bisa dieksekusi,” ungkapnya.

Politisi Partai Golkar ini bahkan membeberkan, jika penanganan banjir di era Andi Sofyan Hasdam terarah. Namun ia menyebut, sejak tampuk pimpinan dijabat Adi Darma, penanganan banjir nihil. “Padahal saat itu Pemkot Bontang terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) sampai Rp 340 miliar. Bukan bermaksud membela wali kota saat ini, tetapi bu Neni belum bisa dilibatkan karena ada permasalahan terbatasnya anggaran,” ujarnya.

Kata dia, saat pemerintahan sebelumnya, Kaharuddin Jafar sempat melobi pemprov untuk menggelontorkan bantuan penanganan banjir. Saat itu dijanjikan sekira Rp 30 miliar untuk penurapan sungai Bontang. Namun program itu tidak dapat terlaksana.

Kaharuddin Jafar menuturkan, jikalau penanganan banjir bergantung pada pemprov tentu membutuhkan waktu lama. “Mungkin anak cucu saya yang nantinya menikmati,” tuturnya.

Sementara itu Kabid Fisik dan Sarana, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang Agung Santoso mengatakan, telah membuat program jangka panjang, menengah, dan pendek. Dan memang pembuatan bendungan merupakan program yang penganggarannya langsung oleh Pemprov Kaltim.

“Untuk Bontang hanya normalisasi dan penurapan yang ada di daerah aliran sungai Bontang,” kata Agung.

Nantinya fungsi bendungan selain penanganan banjir juga sebagai sumber air baku permukaan. Bila itu terealisasi maka 80 persen banjir Bontang dapat teratasi. Sementara terkait permintaan pembuatanan penanganan di dekan sungai Bontang terkendala dengan status lahan. Serta besarannya pun juga tidak seluas rancangan milik pemprov. (ak)