bontangpost.id – Banjir terbesar pernah terjadi di Hulu Sungai Tengah (HST) pada 1985. Kala itu air dari Sungai Hantakan mengepung Barabai. Pemandangan itu kembali terulang 36 tahun kemudian. Dalam skala dan keluasannya, banjir dalam sepekan ini bahkan dipercaya terparah dalam sejarah.
Banjir membuat aktivitas di Barabai lumpuh total. Pasar Barabai terendam, perkantoran Bupati HST bak kolam. Bahkan ketinggalan air di wilayah perkantoran mencapai leher orang dewasa.
Alhasil dokumen-dokumen pemerintahan larut. Ratusan orang terisolasi lantaran derasnya arus banjir. Beberapa pegawai sempat terjebak di dalam Kantor Bupati dan di lantai dua Gedung DPRD HST .
“Alhamdulillah baru hari ini saya bisa keluar dari Kantor Bupati HST. Sebelumnya ketinggian air sampai leher. Sekarang sudah surut sampai pinggang saja,” kata Rizki yang sempat terjebak di kantor bupati.
Satu hari satu malam terjebak, Rizky dan 10 orang lainnya hanya mengkonsumsi air di dalam Kantor Bupati. “Mau cari makan susah gak bisa keluar kantor,” bebernya.
Di wilayah perkotaan beberapa warga bahkan terjebak di atas genteng. Seperti di Desa Muntiraya. Tepatnya dekat lapangan tenis Bungur. “Banyak anak-anak, balita dan lansia, di sana, logistik belum ada makanan dan minuman,” kata Wiwit Lestari, Jumat (15/1/2021) siang.
Susahnya jaringan internet membuat koordinasi antara relawan dan BPBD HST di wilayah Barabai kacau. “Komunikasi kami dengan BPBD dan relawan memang sedikit sulit karena jaringan hilang. Sesekali saja bisa dihubungi lewat saluran telepon,” ucap Wakil bupati HST, Berry Nahdian Forqan.
Berry sendiri bersama keluarga harus mengungsi. Evakuasi keluarga wabup cukup dramatis, mereka harus melewati air setinggi leher orang dewasa. Mereka kini berada di Rumah Dinas Bupati HST bersama keluarga bupati. “Alhamdulillah air sudah ada surut 1 meter. Sebelumnya air sempat naik ke bibir teras rumah,” ungkapnya.
Yang memperparah, bantuan dari luar sulit sampai ke HST, sebab jalan nasional putus. “Infonya dari provinsi tidak bisa sampai. Mereka juga berbagi tugas, karena banjir hampir terjadi di seluruh Kalsel,” katanya.
BPBD HST membuat dua posko utama di pusat kota. Yakni di Stadion Murakata dan Gedung Juang Barabai. Di sana terdapat ratusan orang yang mengungsi bersama sanak keluarga.
“Banjir di HST ini paling parah, dan kita mengakui kekurangan personel. Apalagi beberapa personel memang harus menyelamatkan keluarganya lebih dulu sebab banjir ini merata di HST,” ujar Berry.
Aliran listrik, air PDAM dan jaringan internet pun ikut lumpuh akibat banjir. Akibatnya Komunikasi di sana terganggu. Padahal masih banyak warga yang terisolasi. Contohnya di Desa Pandawangan, Desa Alat, Desa Pajukungan, Desa Jaranih, Desa Masiraan, Pasar Agribisnis, Kelurahan Bulau. Akses ke wilayah tersebut sulit dijangkau lantaran arus masih deras.
Perlu perahu bermotor untuk mengevakuasi korban yang terjebak banjir. Bahkan gara-gara terlambat di evakuasi satu orang warga dinyatakan meninggal karena kedinginan.
Diketahui dia seorang lelaki warga desa Sasak Barabai yang sudah lanjut usia. Dua orang juga ditemukan meninggal di kecamatan Hantakan. Sebelumnya mereka dikabarkan hilang. Setelah dilakukan pencarian jenazah keduanya tersangkut di pohon. Satu laki-laki dan satu perempuan.
Dari data Dinas Sosial setempat ada 9.753 jiwa yang terdampak banjir. Tiga kecamatan di HST menjadi wilayah yang paling terdampak. Yakni kecamatan Hantakan, Batu Benawa, dan Barabai. Namun rumah-rumah di Hantakan yang paling banyak rusak akibat terseret arus air.
Diketahui sungai Barabai mengalir dari pegunungan Meratus di wilayah Hantakan, melalui kecamatan Batu Benawa dan melalui pusat kota Barabai. Sementara sungai di pusat kota sudah menyempit dan dangkal sehingga tidak bisa menampung volume air yang banyak.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor menyatakan peningkatan status bencana. Dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Keputusan ini diambil, mengingat musibah banjir yang terjadi semakin meluas di beberapa daerah.
Melalui Surat Pernyataan Nomor: 360/038/BPBD/2021 tertanggal 14 Januari 2021, gubernur akrab disapa Paman Birin ini menerangkan, keputusan peningkatan status diambil berdasarkan laporan kejadian bencana di 13 kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung ,dan gelombang pasang.
“Dikhawatirkan ini akan berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat di 13 kabupaten atau kota tersebut,” katanya dalam pernyataan tertulisnya.
Selain karena banjir yang semakin meluas, Paman Birin menyampaikan, dasar kenaikan status juga untuk menindaklanjuti surat pernyataan dari Bupati Banjar dan keputusan Bupati Tanah Laut tentang penetapan status tanggap darurat bencana.
Dengan dikeluarkan surat pernyataan kenaikan status bencana, dia menginstruksikan pihak-pihak terkait kebencanaan segera melakukan langkah-langkah nyata untuk penanggulangan bencana. “Dalam pelaksanaan di lapangan dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel,” katanya.
Dirinya juga memerintahkan jajarannya all out turun ke lapangan membantu penanganan korban banjir dan menjaga keselamatan warga. “Saya sudah menginstruksikan seluruh unsur SKPD Pemprov agar mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk membantu masyarakat terdampak banjir,” tegasnya.
Di samping itu, Paman Birin mengingatkan akan pentingnya data-data dan peta lokasi terkini wilayah terdampak banjir. “Segera laporkan per jam tentang situasi terkini masyarakat terdampak banjir. Semua harus berkolaborasi dalam membantu penanganan,” pintanya.
Dapur umum dan tempat evakuasi menurutnya juga harus dipastikan tersedia di lokasi banjir. Semua bekerja mengacu tata aturan dan kewenangan dengan tetap memperhatikan kondisi rakyat. “Dinas Kesehatan juga harus sigap dalam memberikan bantuan sesuai bidang tugas masing masing,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Mujiyat menerangkan, keputusan yang diambil gubernur sangat tepat dan sesuai aturan. Peningkatan status menjadi tanggap darurat itu bisa ambil apabila ada surat permohonan dari dua kabupaten yang terdampak musibah.
Keluarnya status tanggap darurat oleh gubernur, sebutnya, menindaklanjuti surat pernyataan dari Bupati Banjar dan keputusan Bupati Tanah Laut yang telah menetapkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.
“Dasar kita pemerintah provinsi menetapkan tanggap darurat apabila sudah ada dua kabupaten/kota menetapkannya,” terangnya. (mal/ris/ran/ema)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
Discussion about this post