MEWASPADAI POLITISASI AGAMA

Oleh: Bambang Iswanto

Progres pemilihan gubernur (pilgub) Kalimantan Timur sejauh ini berjalan cukup dinamis dan kompetitif. Munculnya empat kontestan pilgub yang diusung oleh parpol-parpol merupakan gambaran bahwa Kalimantan Timur tidak kekurangan sumber daya manusia yang siap berkompetisi menjadi yang terpilih dalam pesta demokrasi dalam bingkai pilgub.

Menariknya, peta kekuatan politik masing-masing kontestan relatif merata. Tidak ada pasangan calon yang terlalu dominan terhadap pasangan calon lainnya. Distribusi dukungan parpol untuk masing-masing pasangan pun relatif merata. Awalnya, banyak pihak yang memprediksi pilgub Kalimantan Timur berjalan tidak menarik karena Rita Widyasari dianggap sebagai lawan berat oleh calon gubernur lain, banyak calon lain saat itu “pesimis” tidak mampu bersaing dengan Rita Widyasari dan bahkan terkesan memperebutkan ingin digandeng Rita Widyasari sebagai wakilnya. Perjalanan waktu berkata lain, Rita Widyasari tersandung kasus hukum dan mundur dari kontestasi pilgub.

Kasus hukum yang mengeliminasi  Rita Widyasari sebagai calon kuat, menjadi angin segar bagi kontestan lain dan menjadikan pilgub Kalimantan Timur bergairah kembali. Calon-calon lain yang awalnya belum terlihat mulai berani menampakkan diri dan maju menjadi kontestan pilgub 2019.

Drama pilgub lain yang muncul adalah ketika sudah tertutupnya harapan Rizal Effendi menjadi bagian dari paslon pilgub 2019, ternyata masuk kembali ke dalam ajang kontestasi menggantikan almarhum Nusyirwan Ismail. Dinamika yang mengitari pilgub di atas memiliki dampak positif dalam  menggairahkan peta persaingan menuju Kaltim I. Konstelasi politik semakin kompetitif.

Nilai kompetitif keempat paslon ini akan fluktuatif sebanding dengan upaya yang dilakukan oleh paslon untuk meningkatkan elektabilatasnya. Cara yang paling ampuh untuk meningkatkan elektabilitas adalah dengan kampanye, dan kampanye merupakan cara yang sah untuk meningkatkan dukungan suara. Kampanye bisa berubah menjadi tidak legal ketika dilaksanakan tidak sesuai aturan yang berlaku seperti black campaign dan kampanye dengan mempolitisasi agama yang berpotensi memecah belah dan merugikan masyarakat.

Indeks Kerawanan Pemilu

Badan Pengawas Pemilu menerbitkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang berfungsi sebagai early warning system bagi penyelenggaraan pemilu serentak 2018. Indeks yang dibuat berdasarkan hasil riset bawaslu menentukan klasifikasi tingkat kerawanan berdasarkan parameter indeks yang dibagi menjadi tiga kategori; Pertama, tingkat kerawanan tinggi dengan skor indeks 3.00-5.00. Kedua, tingkat kerawanan sedang dengan skor indeks 2.00-2.99 dan ketiga, tingkat kerawanan rendah dengan skor indeks dibawah 2.00. Dari 14 provinsi yang menyelenggarakan pemilu serentak terdapat 3 provinsi yang memiliki indeks kerawanan tertinggi yaitu Papua (3.42), Kalimantan Barat (3.25) dan Maluku (3.04). Meski Kalimantan Timur tidak berada pada tingkat kerawanan tinggi, namun patut diwaspadai karena berada di tingkat sedang dengan angka yang hampir mendekati tinggi yaitu 2.76.

Ada faktor determinan berbeda yang menyebabkan tingginya tingkat kerawanan, kasus Papua misalnya tingginya indeks disebabkan oleh partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pemilih minim sehingga rawan kecurangan dan pemilih tidak bebas memilih sesuai dengan keinginannya. Berbeda dengan Maluku, tingkat kerawanan justru berada pada kisaran integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Sementara, pilgub Kalimantan Barat titik rawan muncul karena meningkatnya politik identitas, penggunaan isu sara dan politisasi birokrasi.

Secara faktual, ada kemiripan faktor kerawanan yang terjadi di Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur meskipun intensitasnya berbeda. Salah satu yang patut diwaspadai adalah politisasi isu  suku, agama,  dan  antar golongan (SARA) sebagai alat untuk menenggelamkan suara ‘lawan politik’. Tentu saja antisipasi telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan pemerintah serta stakeholders lain untuk menangkal politisasi SARA dengan melakukan sosialisasiyang masif tentang bahayanya.

Potensi Politisasi Agama di Pilgub Kaltim

Dalam perspektif politik, sarana untuk mencapai tujuan politik adalah dengan memanfaatkan segala sumber daya yang memiliki nilai starategis dan efektif. Salah satunya adalah dengan menyentuk wilayah emosional kesukuan pemilih. Secara kasat mata, di antara empat komponen SARA yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan, banyak dugaan yang muncul bahwa tingkat kerawanan terletak pada suku. Secara faktual memang keempat paslon berasal dari berbagai suku yang berbeda seperti Jawa, Banjar, Bugis, Kutai, dan Dayak. Diakui ataupun tidak, timses dan pengamat sering menghubungkan variabel suku sebagai perhitungan perkawinan paslon antara calon gubernur dan wakilnya. Jika suku X dikawinsilangkan dengan suku Y maka akan menghasilkan dulangan suara besar. Ketika hal ini dimainkan tentu saja akan memunculkan politik indentitas. Para kontestan berusa menggugah semangat primordialisme dengan arahan memilih paslon karena faktor suku tertentu. Dibentuklah opini seakan-akan provinsi ini hanya bisa maju jika dipimpin oleh suku tertentu dan membuat akomodasi politik suku tertentu tersebut tertampung. Politisasi suku dan politik identitas negatif seperti ini sangat mengganggu kondusifitas pemilu yang damai dan harus diantisipasi dengan baik oleh seluruh pihak. Paslon dan timses hendaknya menahan diri untuk menjadikan suku dan identitas politik sebagai wilayah garapan meningkatkan suara.

Ada kerawanan lain yang justru sering luput dari pengamatan yaitu politisasi agama. Jika asumsi hanya didasarkan pada bahwa tidak mungkin terjadi politisasi agama dikarenakan semua paslon beragama tunggal yakni Islam tidak ada persaingan dengan agama lain apalagi head to head antar dua agama sebagaimana yang terjadi di pilgub DKI Jakarta. Asumsi ini sangat absurd karena format politisasi agama bukan hanya untuk kepentingan menjauhkan pemilih dari gubernur yang bukan dari agama yang sama saja. Terdapat beberapa bentuk politisasi agama yang berpotensi muncul dalam pilgub. Pertama, menjadikan tempat ibadah sebagai ajang kampanye. Modus ini yang paling rawan muncul. Atas dalih ingin mendekatkan diri kepada masyarakat beberapa paslon ingin menunjukkan tingkat keberagamaannya yang tinggi dengan safari dari masjid ke masjid. Menunjukkan tingkat keberagamaan menjadi penting dalam membangun citra bahwa paslon yang rajin ke masjid dan dekat dengan umat adalah calon yang bersih. Terlebih momentum pilgub jadwalnya bersanding dengan bulan suci ramadhan di mana konstentrasi umat banyak terfokus di masjid-masjid. Jangan sampai atas nama “beramal” di bulan suci, masjid menjadi ajang kampanye terselubung dengan mensosialisasikan program-program dan janji-janji politik. Kemasan kampanye dikamuflase menjadi safari ramadhan yang sejatinya menjadi alat penyejuk umat beralih menjadi arahan dukungan terhadap paslon. Kedua, menyebarkan ‘cacat agama’ paslon lain. Dalam pandangan masyarakat Kalimantan Timur yang cukup religius, tudingan ataupun anggapan bahwa seorang paslon tidak baik keberagamaannya dengan indikator tidak pernah salat, jarang sadaqah, pelit, dan stigma cacat agama lain dapat menurunkan nilai jual seorang paslon sebaliknya paslon yang mampu menunjukkan tingkat keberagamaan yang tinggi layak diberikan hak suara. Ketiga, memberikan citra negatif terhadap pasangan lain dengan labelesasi tidak mendukung pengembangan Islam di Kalimantan Timur diiringi dengan prestasi dukungan pengembangan agama Islam yang telah dilakukan paslon lain. Keempat, menghembuskan isu kedekatan paslon lain dengan orang atau kelompok yang tidak menyukai Islam. Sehingga memunculkan sentimen negatif terhadap calon tersebut, padahal belum tentu kedekatan yang dimaksud juga diiringi secara pasti dengan persamaan sikap tidak menyukai Islam. Contoh terbaru dari modus ini adalah beredarnya foto Sukmawati yang berdampingan ‘mesra’ dengan salah satu calon wakil gubernur Jawa Timur. Penyebaran ini tentunya dengan tujuan membentuk opini bahwa paslon tersebut dekat dengan orang yang membenci Islam dan jangan pilih dia, padahal belum tentu foto tersebut menunjukkan hal yang diinterpretasikan oleh penggugah foto. Kelima, menyebarkan bahwa paslon tertentu berasal dari kelompok agama tertentu yang memiliki paham yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman yang sesungguhnya.

Sangat terbuka memainkan format dan isu agama yang lainnya yang memungkinkan dapat dijadikan komoditas politik oleh pihak-pihak yang tidak dewasa dan bertanggung jawab dalam berpolitik dan menyebabkan masyarakat dan umat bingung yang ujung-ujungnya dapat merusak persatuan dan kesatuan.

Langkah Antisipatif

Dalam rangka menghindari terjadinya potensi politisasi agama di atas, perlu ada langkah antisipatif dari seluruh unsur, utamanya penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu dan pemerintah serta aparatur hukum bekerja secara proaktif dalam menangkalnya dengan regulasi yang jelas dan law inforcement yang tegas atas pelanggaran aturan. Tidak cukup sampai di situ, perlu kedewasaan berpolitik seluruh stakeholders yang terlibat dalam kontestasi pilgub utamanya paslon dan timses untuk mampu menahan diri melakukan upaya politisasi agama.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mengawasi dan menghadang politisasi agama. Para pengelola masjid misalnya menerapkan aturan main yang tegas penggunaan fasilitas masjid untuk tetap menjaga netralitas dan mengembalikan fungsi masjid kepada fungsi asalnya sebagai tempat ibadah yang memayungi segala kelompok. Tidak cepat tergiur dengan bantuan finansial dengan alasan pembangunan fasilitas ibadah. Insyaallah dengan kecerdasan dan kedewasaan politik serta langkah antisipatif tersebut, politisasi di bumi etam dapat diminimalkan bahkan dihilangkan. (*)

*) Penulis merupakan Pemerhati Pemilu, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda