bontangpost.id – Mengusung Gubernur Kaltim Isran Noor agar maju dalam bursa pemilihan wakil presiden pada 2024 diharapkan memiliki tolok ukur yang jelas. Tidak sekadar gimik individu ataupun kelompok. Menelaah kinerja Isran selama empat tahun terakhir menakhodai Kaltim mestinya jadi acuan.
“Kalau sebatas gimik, rakyat Indonesia enggak butuh itu. Karena kita sudah banyak mengalami krisis, yang butuh tindakan serius dan berani. Sepanjang tiga tahun dia (Isran Noor) memimpin Kaltim, Jatam menyebut sudah gagal. Bahkan lebih sering menyampaikan pernyataan yang justru sangat sarkas. Dan tidak membuat simpati sejumlah kalangan masyarakat yang menjadi korban. Dari kebijakan ekonomi sektoral ekstraktif, khususnya tambang,” kritik Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Pradarma Rupang, Senin (23/5).
Menurut Rupang, selama Isran Noor menjadi kepala daerah Kutai Timur (2009–2011 dan 2011–2015) maupun gubernur Kaltim periode 2018–2023, belum ada prestasi gemilang yang dihasilkan. “Selain memberikan perizinan tambang dan perizinan sawit. Sampai di situ saja. Dan Jatam Kaltim melihat tidak ada inovasi yang dibuat di luar dua sektor itu. Sama saja dengan kepala daerah lain yang gemar memberikan izin tambang dan sawit. Tidak ada terobosan baru,” ungkapnya.
Lanjut dia, selama Isran Noor menjabat gubernur, sudah sepuluh nyawa melayang di lubang bekas tambang di Kaltim. Tapi tidak ada satu pun perusahaan tambang yang diberikan sanksi tegas dari peristiwa tersebut. Padahal saat kejadian, kewenangan perizinan pertambangan masih wewenang pemprov.
“Banyak sorotan. Sehingga harus dilihat secara jeli, bagaimana capaian kinerjanya. Itu dulu, yang harus dicek ulang. Juga tidak ada inovasi selama ini, selain urusan kebijakan pusat di Kaltim. Tidak ada terobosan baru, seperti visi-misinya terkait kedaulatan pun belum terwujud sampai saat ini,” sindir Rupang.
Rupang menggarisbawahi persoalan pertambangan ilegal. Menurut dia, kegiatan tambang ilegal tidak diatur secara spesifik di dalam UU Minerba. Hanya izin pertambangan yang resmi. “Ketika tidak ada izin resmi, maka harus ditindak. Tinggal ada atau tidaknya kemauan dari kepala daerah untuk menindak itu. Nah ini, yang kami sebut pada periode dia, tidak terlihat keseriusan dan ketegasannya dalam menindak tambang ilegal,” ucapnya.
Karena itu, Jatam Kaltim menegaskan belum melihat adanya terobosan dari Isran Noor selama memimpin Kaltim. Meskipun, secara ketokohan, dia dianggap memiliki peluang karena berasal dari Indonesia Timur.
“Saya menyimpulkan tidak ada poin besar untuk maju dalam kancah politik nasional. Apalagi sebagai calon wakil presiden. Jadi harus mengevaluasi diri dulu. Apalagi kinerjanya selama lebih 3 tahun ini, tidak cukup kuat menjadi alasan bagi masyarakat Kaltim untuk mendukungnya naik pada level wakil presiden maupun level menteri sekalipun,” terangnya.
Sementara itu, dalam kaitannya dengan IKN, Rupang mengatakan, dipilihnya Isran Noor sebagai anggota Dewan Penasihat Tim Transisi IKN, lebih kepada persoalan posisi itu mengakomodasi pejabat struktural sebagai wakil dari Kaltim. Karena Kaltim telah dipilih sebagai lokasi IKN.
“Saya melihat bukan karena terobosannya, tetapi karena ingin mengakomodasi tokoh dari Kaltim saja,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kaltim Yohana Tiko mengatakan, semua orang berhak mencalonkan dan dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Selama dia memenuhi syarat sesuai dengan konstitusi. Akan tetapi, tentu saja perlu dilihat rekam jejaknya selama ini. Apalagi yang berasal dari pejabat publik. Terutama selama memimpin provinsi atau wilayah, akan menjadi salah satu cerminan bagaimana nantinya yang bersangkutan akan memimpin negara. Yang tentu saja wilayahnya lebih besar dan permasalahannya lebih kompleks.
“Masyarakat bisa menilai selama Pak Isran Noor menjadi gubernur Kaltim, tanggung jawab selaku kepala daerah belum menjawab persoalan terkait bencana ekologis. Dalam hal ini banjir. Di mana cakupan wilayah banjir yang meluas dan intensitasnya sering. Selain itu kasus meninggalnya 40 anak di lubang tambang, tambang ilegal, konflik agraria dan tenurial atau lahan yang ada di Kaltim. Jadi biarkan saja masyarakat menilai sendiri,” katanya.
Dalam rilis resmi lembaga survei Charta Politika Indonesia pada 25 April lalu, nama Isran Noor justru tidak masuk dalam survei kandidat calon wakil presiden 2024. Pada survei yang dilakukan tanggal 10–17 April 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur, dan jumlah sampel sebanyak 1220 responden yang tersebar di 34 provinsi, tidak ada nama Isran Noor dalam 14 kandidat calon wakil presiden.
Justru masih didominasi tokoh nasional. Tokoh yang muncul seperti Sandiaga Uno yang unggul atas nama-nama lainnya sebesar 25,4 persen. Disusul Ridwan Kamil (16,4 persen), Khofifah Indar Parawansa (8,9 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (7,3 persen) dan Puan Maharani (6,1 persen). Di peringkat terakhir ada Moeldoko dan Anis Matta masing-masing sebesar 0,1 persen.
Dalam catatan Kaltim Post, jelang gelaran pemilihan presiden dan wakil presiden, nama Isran Noor selalu muncul. Dimulai saat mantan ketua DPD Partai Demokrat Kaltim periode 2010–2015 itu, mengikuti konvensi bakal calon presiden yang digelar Partai Demokrat pada Agustus 2013. Akan tetapi, namanya tiba-tiba hilang dan tersingkir pada konvensi tersebut. Hingga akhirnya memutuskan untuk ikut konvensi bakal calon presiden lainnya, yakni Konvensi Rakyat yang dilaksanakan Maret 2014. (kip/riz/k8)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
Discussion about this post