bontangpost.id – Mulai September awal, pemerintah bakal menghentikan pembiayaan khusus untuk pasien Covid-19. Artinya, biaya perawatan kini ditanggung secara mandiri.
Hal itu turut dibenarkan Kasi Surveilans Imunisasi, Wabah dan Bencana Dinkes Bontang Adi Permana. Ia mengatakan bahwa kebijakan tersebut bakal diterapkan juga di Kota Bontang.
Tujuannya untuk menindaklanjuti berakhirnya status pandemi Covid-19 di Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2023.
Adi menjelaskan maksud dari biaya perawatan ditanggung mandiri ialah disesuaikan dengan jaminan yang dimiliki. Misalnya saja pasien terkonfirmasi Covid-19 menggunakan BPJS Kesehatan, maka biaya perawatan akan ditanggung oleh jaminan yang dimiliki.
“Penerapan mekanisme pembiayaan ini beralih dari yang sebelumnya ditanggung penuh oleh pemerintah, sekarang disesuaikan dengan jaminan pribadi,” akunya saat dikonfirmasi.
Kendati pemerintah tidak menanggung biaya perawatan pasien positif Covid-19, namun secara sarana dan prasarana Dinkes Bontang masih menyediakan ruang isolasi di RSUD Bontang.
“Tetap kami siapkan kalau ruang perawatannya. Tapi, biaya itu tidak lagi otomatis ditanggung pemerintah. Melainkan ditanggung jaminan kesehatannya,” bebernya.
Kemudian, untuk vaksinasi Covid-19 secara percuma kini pemerintah tidak menyediakan lagi. Namun, masyarakat bisa mengakses melalui apotek. Sebab, produk vaksin Covid sudah diedarkan secara resmi.
“Kalau yang gratis sudah enggak ada. Bontang enggak punya stok lagi. Kalau berbayar ada. Tapi di apotek,” sebutnya.
Disinggung mengenai prosedur skrining Covid-19, Adi mengaku faskes di Bontang masih menerapkan hal itu. Tujuannya untuk memantau perkembangan kasus Covid di Bontang. Namun, mengenai berapa jumlah kasus yang terkonfirmasi postif Covid-19, saat ini terbilang nihil.
“Meski sekarang sudah berubah menjadi endemi kami tetap melakukan skrining. Tetapi, sekarang nol kasus,” tuturnya. (*)
