Pabrik Semen Masuk RPJMD, LSM Minta Pemerintah Tak Gegabah 

SAMARINDA – Keinginan Pemprov Kaltim memasukkan pabrik semen di Benua Etam, sepertinya bukan sekedar rencana. Pemprov diketahui telah memasukkan rencana tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Terutama yang berada di Kecamatan Biduk-biduk dan Batu Putih, Kabupaten Berau.

Seperti yang sudah-sudah, langkah pemerintah tersebut mendapat reaksi penolakan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM), termasuk dari organisasi lingkungan yang ada di Kaltim. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) adalah salah satu yang menyuarakan penolakan tersebut.

Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang meminta, supaya Pemprov Kaltim meninjau ulang rencana pembangunan semen tersebut. Menurutnya, keberadaan pabrik semen di daerah Biduk-biduk ataupun Batu Putih dapat mengancam mata pencaharian nelayan di daerah itu.

“Sudah jelas, 80 persen sampai 90 persen masyarakat di sana bekerja sebagai nelayan. Hanya sebagian kecil di bidang pariwisata. Hadirnya pabrik semen tentu akan mengubah ekosistem perikanan di daerah sekitar,” sebut Pradarma, Jumat (30/3) kemarin.

Selain itu, setelah pabrik semen dibuka, perairan di Biduk-biduk dan Batu Putih akan dijadikan lalu lintas pengangkutan batu bara. Sebab ketika pabrik semen beroperasi, maka akan membutuhkan emas hitam dalam jumlah besar. Umumnya batu bara diangkut menggunakan ponton melalui perairan, maka lalu lintas pengangkutan batu bara akan menghambat aktivitas penangkapan ikan.

“Batu bara tidak bisa datang begitu saja, pasti melewati perairan Biduk-biduk. Ketika Kapal melewati perairan itu, maka menghasilkan masalah baru. Kawasan perikanan  yang sebelumnya tidak tercemar, berlabuhnya tongkang di situ berisiko pada rusaknya terumbu karang sebagai habitat flora dan fauna,” ungkapnya.

Kemudian hal paling mendasar, kata Pradarma, Kaltim tidak harus membuka pabrik semen. Karena kebutuhan semen sudah tercukupi dengan masuknya pasokan yang berlimpah dari Jawa dan Sulawesi.

Kata dia, setiap tahun Kaltim membutuhkan 1,7 juta ton semen. Nyatanya kebutuhan tersebut selalu terpenuhi. “Kaltim tidak pernah mengalami kelangkaan semen. Lalu untuk apa pabrik semen dibuka?” tanyanya heran.

Begitu pula dengan kebutuhan nasional. Produksi semen dalam negeri sudah melimpah. Bahkan setiap tahun produksi semen lebih banyak daripada kebutuhan dalam negeri. Karenanya bagi daerah industri seperti Kaltim tak perlu membuka pabrik semen.

“Dilihat dari kenyataan itu, harusnya pemerintah daerah menjaga kelangsungan hidup masyarakat dengan memelihara lingkungan di sana. Tidak ada problem ekonomi di sana, karena masyarakat dapat hidup dari sektor perikanan dan pariwisata,” ucapnya.

Jika pabrik semen diizinkan beroperasi, justru akan membuka peluang munculnya pengangguran baru. “Sekarang serapan tenaga kerja dari sektor perikanan dan pariwisata sudah terbukti memberikan peluang kerja bagi masyarakat. Ketika pabrik semen dibuka, kemungkinan hanya 50 persen tenaga kerja terserap, kemudian ada peralihan profesi dari nelayan sebagai buruh pabrik. Belum tentu semua masyarakat di sana bekerja di pabrik semen. Itu namanya menambah beban pengangguran,” katanya.

Pengamat lingkungan dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Rustam menuturkan, rencana pembangunan pabrik semen di dua kecamatan tersebut bukan isu baru, tetapi sudah lama dicanangkan pemerintah.

Namun penerbitan izin tertunda karena munculnya riak-riak penolakan dari berbagai organisasi lingkungan. “Karena ada aksi penolakan, pemerintah mengerem supaya tidak ramai di publik. Padahal keinginan penerbitan izin itu sudah ada dari gubernur dan Bupati Berau,” sebutnya.

Penolakan pendirian pabrik semen, lanjut dia, memiliki alasan yang kuat. Daerah pesisir sangat membutuhkan karst. Pasalnya, karst sebagai sumber air tawar. Jika karst dihancurkan, maka akan mengancam sumber penghidupan masyarakat setempat.

“Masyarakat pesisir itu pasti nelayan. Karst itu menghasilkan air tawar. Adakah di sana sungai besar? Daerah Batu Putih, Sangkulirang, dan Biduk-biduk itu tidak ada sungai besar sebagai sumber air tawar, maka satu-satunya air tawar hanya berasal dari karst,” ungkapnya.

Di sisi lain, karst juga berfungsi untuk menghidupkan pohon mangrove yang tumbuh di pinggir pantai. Sebab pohon tersebut tidak bisa tumbuh tanpa air payau. Sedangkan air payau terbentuk dari air asin dan tawar yang berasal dari karst.

Ikan laut pada umumnya menjadikan mangrove sebagai habitat. Ketika karst hancur, maka sumber air tawar akan ikut terancam keberadaannya. Pada saat bersamaan, produksi air tawar akan menipis. Dalam keadaan demikian, hanya air asin yang lebih dominan.

Jika air asin yang dominan ketimbang air tawar, pelan-pelan mangrove akan mati. “Karena mangrove tidak bisa hidup hanya dengan air asin. Jika mangrove mati, habitat ikan akan terancam,” katanya.

Kata Rustam, pada umumnya ikan laut berkembang biak di hutan mangrove. Karena sumber makanan ikan sebagian besar berasal dari pohon tersebut. Bila sumber makanannya mati karena tidak tersedia air payau, pelan-pelan ikan akan punah.

“Di situlah nelayan akan berkurang tangkapan ikannya. Jika tangkapan berkurang, nelayan akan berhenti menangkap ikan. Mereka beralih pada sektor lain yang belum tentu menjamin kehidupan mereka. Padahal, sebagai masyarakat pesisir, aktivitas penangkapan ikan adalah profesi utama,” tegasnya.

Alasan lain, di daerah tersebut ditemukan 35 spesies kelelawar. Beragam jenis spesien tersebut tidak sepenuhnya ada di daerah lain. Sementara itu, setiap ekor kelelawar memakan 10 jenis serangga.

“Ketika karst sebagai sumber produksi vegetasi endemik dirusak, maka kelelawar akan bermigrasi ke tempat lain. Pada saat yang sama, serangga akan berkembang biak, karena tidak ada lagi kelelawar yang memakannya,” ungkap dia.

Saat populasi serangga meningkat tajam, lama-lama akan menjadi hama. Efeknya, hama tidak hanya berbahaya bagi manusia, tapi juga bagi pertanian. “Di sinilah bahaya besar itu muncul. Itu akan sangat fatal bagi masyarakat Kaltim,” katanya.

Karena itu, dilihat dari beragam efek negatif pendirian pabrik semen tersebut, ia menyarankan Jatam dan akademisi yang berkompeten di bidangnya, agar melakukan penolakan pada penerbitan izin perusahaan tersebut.

“Bisa ditolak lewat lingkungan seperti UKL, UPL, Amdal, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pabrik semen itu tidak bisa beroperasi tanpa izin lingkungan. Kalau perusahaan beroperasi tanpa izin lingkungan, itu namanya pidana. Bisa dituntut secara hukum,” sarannya. (*/um)