Pansus Beri Rekomendasi dan Catatan Strategis

BONTANG – DPRD Bontang memberikan sebanyak 12 rekomendasi dan 23 catatan strategis terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang akhir Tahun Anggaran (TA) 2016. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni pun meminta agar semuanya harus berkomitmen untuk memperbaiki.

Sebanyak 12 rekomendasi yang disampaikan Wakil Ketua Pansus, Muhammad Dahnial saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Bontang dalam rangka penyampaian keputusan DPRD Bontang tentang rekomendasi DPRD Bontang terhadap LKPJ Wali Kota Bontang akhir TA 2016.

Disebutkan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang selaku leading sector perencanaan pembangunan diminta untuk lebih proaktif agar fungsinya berjalan optimal. Pemkot Bontang juga diminta segera menyelesaikan pembayaran yang tertunda di TA 2016. “OPD yang menghasilkan PAD, diminta untuk lebih fokus mengembangkan penerimaan PAD dan terus menggali sumber-sumber PAD,” ujarnya di Auditorium Wali Kota Bontang, rabu (10/5) kemarin.

Untuk mewujudkan visi dan misi wali kota dan wakilnya, lanjut Dahnial, sebaiknya pemerintah segera melakukan sambungan air bersih bagi warga yang tinggal di pesisir Bontang. Misalnya, untuk wilayah Lok Tunggul, Melahing, Tihi-tihi juga Selangan. Apalagi, di Pulau Melahing terdapat satu Sekolah Dasar yang kekurangan tenaga guru dan fasilitas lainnya. “Pemerintah harus lebih memperhatikan kebutuhan guru dan fasilitas pendukung lainnya khususnya di wilayah pesisir,” ungkapnya.

Poin selanjutnya, Pemkot Bontang diminta memblacklist rekanan yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan kualitas dan mengalami keterlambatan pekerjaan secara berulang. Tak hanya itu, soal pembangunan, perlu ada Lelang Konsultan Perencanaan untuk mereview pelaksanaan kegiatan sebelum lelang fisik. “Soal IMB juga, perlu ada kajian yang seksama sebelum rekomendasi IMB terbit,” imbuhnya.

Yang terpenting, Bagian Sosial dan Ekonomi Setda Bontang diminta terus berkoordinasi terkait pembayaran insentif guru penggiat agama pada TA 2017. Pengadaan lahan juga harus sesuai aturan perundang-undangan. Yang terakhir, pelatihan bagi calon tenaga kerja harus menjadi program prioritas Pemkot Bontang. “BLK Bontang seharusnya dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan dua perusahaan besar yang akan dibangun yakni kilang refinery dan NPK Cluster,” urainya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan memperhatikan rekomendasi DPRD Bontang terhadap LKPJ Wali Kota Bontang TA 2016 yang membuat beberapa catatan strategis, masukan dan koreksi, maka pemerintah dapat memahami dan menerima rumusan rekomendasi. Hal tersebut, mengingat untuk perbaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan. “Selama tahun 2016, pemerintah sudah berupaya agar pelaksanaannya berjalan optimal, namun ternyata tidak semuanya berjalan sesuai harapan,” terang Neni.

Semua itu, bukan saja disebabkan adanya berbagai masalah yang menjadi kendala. Tetapi, karena permasalahan dalam tahap perencanaan dan penganggaran yang perlu perbaikan. “Untuk itu, diperlukan niat, tekad, dan komitmen yang sama dari semua pihak untuk melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan penganggaran,” pintanya.

Hal itu diminta agar permasalahan dapat diminimalisir dan penyelenggaraan urusan pemerintah dapat berjalan optimal. Sehingga, manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Neni juga mengharapkan agar pokok pikiran DPRD ditetapkan skala prioritasnya sesuai aspirasi masyarakat saat musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan. (mga)