Pedagang Belum Siap Jual Minyak Goreng Pakai Aplikasi

bontangpost.id – Pemerintah memutuskan memperpanjang masa sosialisasi penerapan sistem pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) berbasis aplikasi (scan QR code). Semula, sosialisasi direncanakan selama dua minggu. Kini, diulur menjadi tiga bulan.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, kebijakan itu diambil untuk memberikan waktu bagi masyarakat maupun pengecer MGCR untuk membiasakan diri dengan sistem baru tersebut.

Sosialisasi pembelian MGCR dengan aplikasi PeduliLindungi telah dimulai pada Senin (27/6). Pengecer resmi juga tercatat melalui aplikasi SIMIRAH 2.0 maupun PUJLE. Hingga saat ini, kata Luhut, proses sosialisasi masih terus berjalan.

Namun, menurut pria yang akrab disapa Opung itu, masih banyak ditemui pengecer yang belum mengunduh QR code PeduliLindungi. Karena itu, ia meminta masa sosialisasinya diperpanjang.

“Saya juga minta masa transisi dan sosialisasi penggunaan PeduliLindungi yang tadinya dua minggu bisa diperpanjang selama tiga bulan. Kita harus memahami proses adaptasi yang masih dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan,” ungkap Luhut, Sabtu (2/7).

Selama masa perpanjangan sosialisasi ini, lanjut mantan komandan Kopassus tersebut, masyarakat tetap dapat membeli MGCR tanpa perlu menunjukkan NIK. Namun, pemerintah berharap kepada para pengecer dan pembeli agar dapat mulai menggunakan dan membiasakan penggunaan PeduliLindungi dalam proses jual beli MGCR. “Untuk itu, pengecer akan didorong segera mencetak QR code PeduliLindungi melalui SIMIRAH 2.0 atau PUJLE dan menempelnya di tempat penjualan,” jelas Luhut.

Pemerintah juga akan terus mengembangkan penggunaan PeduliLindungi sebagai alat pengawasan dan kontrol distribusi minyak goreng. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kembali terjadinya kenaikan harga di pasaran. Luhut menyebut, saat ini harga minyak goreng telah mencapai Rp 14.000 per liter di wilayah Jawa-Bali. Perbaikan harga dan rantai pasok terus dilakukan, baik di hulu maupun hilir.

Dengan harga yang relatif normal ini, Luhut mengatakan, sudah bisa dilakukan relaksasi kebijakan di sisi hulu. “Kita mulai relaksasi secara hati-hati untuk mempercepat ekspor dan memperbaiki harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani,” katanya.

Dalam rapat koordinasi Jumat lalu, pemerintah juga sepakat mendorong penyesuaian harga MGCR di luar Jawa-Bali agar mengacu harga eceran tertinggi (HET). Luhut juga meminta kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) supaya pelaksanaan program minyak goreng kemasan rakyat (MinyaKita) bisa dipercepat.

“Untuk mengakselerasi minyak goreng kemasan, perlu diberikan insentif yang menarik bagi produsen, sehingga mereka dapat bergerak lebih cepat dan pengiriman juga menjadi lebih mudah karena dapat menggunakan jalur distribusi biasa, seperti kapal kontainer, tidak harus menggunakan kapal curah,” terangnya. (tau/JPG/rom/k15)