Pembangunan Mundur, Lurah Berbas Pantai Bakal Berkantor di Pujasera

bontangpost.id – Pembangunan Kantor Lurah Berbas Pantai terpaksa diundur. Sebab terkendala sengketa lahan milik warga. Padahal anggaran yang sudah direncanakan sekira Rp 6,1 miliar.

Lurah Berbas Pantai Supriadi mengatakan sebelumnya dari pihak kejaksaan memberikan saran untuk menunda pembangunan. Sebab di tengah perjalanan ada gugatan dari pemilik lahan.

“Kami mengikuti saran dari kejaksaan. Diklirkan dulu. Supaya enggak berbuntut di akhir pembangunan nanti,” katanya.

Dengan kandasnya rencana pembangunan di lahan seluas 837 meter persegi itu, Supriadi menyebut akan menggunakan lantai 2 gedung pujasera kawasan kuliner Mangrove Berbas Pantai untuk dijadikan kantor lurah sementara.

“Karena ada saran untuk tidak memperpanjang kontrak, jadi tahun depan kami berencana pindah,” sambungnya.

Jafung Ahli Tata Kelola Bangunan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Aspul menyebut tahap lelang belum dilakukan. Namun sudah ada calon pemenang di bagian pengawasan.

Ketika pihaknya memastikan kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan OPD terkait, pembangunan tersebut tidak bisa dilanjutkan. Sehingga pengerjaan fisik pun harus ditunda. Sebab berkaca dari 2015 lalu, pembangunan sudah berjalan. Namun harus dihentikan karena persoalan yang sama.

“Antisipasi terjadi lagi, jadi kami konfirmasi. Ternyata harus ditunda pembangunan fisiknya,” ucap Aspul.

Kendati demikian, pembangunan dua kantor lurah lain yakni Kantor Lurah Berebas Tengah dan Satimpo tetap dilaksanakan sesuai rencana awal. Sementara lokasi pembangunan Kantor Lurah Berbas Pantai dikaji lagi.

Diberitakan sebelumnya, terdapat satu warga yang menggugat sebagai pemilik lahan yang sah. Gugatan tersebut pun telah didaftarkan pada 7 Maret lalu ke Pengadilan Negeri Bontang.

Penggugat pun mengklaim kepemilikan lahan seluas 1.045,5 meter persegi di RT 23 Kelurahan Berbas Pantai. Sementara ganti rugi yang diajukan senilai Rp 2.613.750.000. Ditambah kerugian materiil sebesar Rp 1 miliar. Serta membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000. (*)