Pemerintah Janji Beri Kemudahan 381 Importir

Pemerintah berjanji akan mempermudah proses importasi bagi 381 perusahaan importir yang selama ini patuh dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Kemudahan akan diberikan dalam bentuk penghapusan verifikasi barang impor yang tergolong dilarang atau terbatas (lartas) dari pelabuhan ke lokasi importir masing-masing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari penyederhanaan lartas yang diperiksa di pelabuhan dan rencananya mulai digulirkan besok (1/2). Dengan langkah ini, 381 perusahaan tersebut bisa menghemat biaya logistik dan waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time).

“Kami mempelajari perusahaan besar yang sudah berusaha puluhan tahun di Indonesia, di mana ada 381 perusahaan yang selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran aneh-aneh. Mereka layak impornya untuk tidak diperika di pelabuhan,” jelas Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (31/1).

Pemerintah rencananya akan mengurangi jumlah barang golongan lartas dari 5.229 HS code sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) menjadi 2.371 HS code mulai esok hari. Dengan demiklian, verifikasi barang impor ini tidak dilakukan di pelabuhan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melainkan di gudang importir masing-masing dan diverifikasi oleh Kementerian dan Lembaga terkait.

Meski demikian, menurut Darmin, jumlah HS code yang disederhanakan bagi 381 perusahaan ini berbeda dengan jumlah HS code yang disederhanakan mulai Februari nanti. Sehingga, ini memperkecil jumlah barang yang masuk kategori lartas di Indonesia.

Melengkapi ucapan Darmin, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyebut, perusahaan-perusahaan importir yang dianggap bereputasi tinggi rata-rata bergerak di sektor otomotif, kimia, dan perbaikan pesawat. Beberapa diantaranya adalah PT Astra Daihatsu Motor dan PT Garuda Maintenance Facility Tbk.

Adapun, importir dengan reputasi tinggi, menurut dia, terdiri dari dua golongan yakni Authorized Economic Cooperators dan perusahaan mitra utama Bea Cukai. Kriteria reputasi ini, lanjut dia, diukur dari aspek kelembagaan, administrasi, dan pengendalian internal (internal control). Meski demikian, status reputasinya bisa turun kalau perusahaan-perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan pembukuan.

Menurut Heru, kebijakan kemudahan importasi bagi 381 perusahaan penting. Pasalnya, meski jumlah perusahaanya hanya sedikit, mereka menggenggam 25,6 persen dari total petikemas yang tiba di pelabuhan. Dengan demikian, jika prosesnya dipercepat, ini bisa menggerakkan produksi dalam skala yang besar.

“Memang, jumlah 381 ini sangat kecil apabila dibandingkan jumlah importir terdaftar sebesar 30 ribu importir. Namun, jumlah kontainernya sangat signifikan,” papar dia.

Sayang, Heru tak menyebut kapan kebijakan ini berlaku. Hanya saja, setelah kebijakan ini dijalankan, pemerintah akan sekali lagi menerbitkan kebijakan mengenai penyederhanaan verifikasi bagi 337 HS code yang masuk kategori lartas yang membutuhkan perizinan berganda dari kementerian dan lembaga terkait.

Hal ini diharapkan mampu membawa jumlah barang lartas Indonesia berada di bawah 17 persen dari HS code atau di bawah rata-rata Asia Tenggara yakni 17 persen dan World Trade Organization (WTO) yakni 21 persen.

“Jika posisi Indonesia bisa berada di bawah 17 persen dari jumlah HS code, maka tentu dwelling time ini bisa dipercepat,” ungkap dia. (agi/al/cnn)