Pemerintah Tak Larang Warga Tiongkok ke Indonesia

JAKARTA– Rapat koordinasi mengenai antisipasi masuknya 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif, Senin (27/1/2020) dihelat. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa tidak ada pembatasan kunjungan dari Tiongkok. Hanya saja harus ada pengetatan di pintu masuk negara seperti pelabuhan dan bandara.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan hingga saat ini belum ada pelarangan penerbangan dari dan ke Tiongkok selain ke Wuhan, ibu kota provinsi Hubei. “Pertimbangannya belum ada pernyataan kebahayaan dari WHO,” ujar Budi. Apalagi di negara lain tidak melarang adanya turis Tiongkok untuk masuk ke negaranya.

Meski demikian ada prosedur-prosedur tertentu yang diterapkan kepada penumpang dan awak pesawat dari penerbangan internasional. Termasuk dari Negeri Panda yang datang ke Indonesia. Prosedur tersebut sudah diinformasikan kepada stake holder perhubungan yang melayani tamu internasional. Misalnya bandara dan pelabuhan.

Direktur Angkasa Pura I Faiq Fahmi menyatakan bahwa dari 15 bandara yang dikelolanya ada 11 bandara yang menerbangi Tiongkok. Tiga diantaranya merupakan penerbangan langsung. “Sekarang ini sudah lakukan koordinasi secara intens dengan kantor kesehatan pelabuhan (KKP) untuk memastikan bahwa seluruh turis Tiongkok diperhatikan dengan baik,” ungkapnya kemarin.

PT Angkasa Pura I sudah menerapkan standar operasional sesuai dengan arahan pemerintah. Setiap pesawat yang datang diatur ke area parkir yang mudah lalu mengidentifikasi apakah ada yang sakit atau tidak. Jika ada yang sakit, bergejala batuk, demam, dan mengalami sesak napas, maka diserahkan ke KKP dan imigrasi. Sementara penumpang yang sehat akan lewat thermal scaner. “Kalau suhunya di atas 38 derajat dilakukan pemeriksaan lagi. Kalau di bawah itu maka lewat jalur normal,” bebernya. Petugas yang berinteraksi dengan penumpang juga menggunakan masker.

Sama halnya yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II. Direktur Angkasa Pura II M Awalludin mengatakan bahwa dari 19 bandara yang dikelola, perusahaannya fokus pada tiga bandara besar. Yakni Soekarno Hatta, Halim Perdanakusuma, dan Kualanamu. Meski demikian seluruh bandara tetap dilakukan pencegahan penularan virus korona.

Tak hanya di bandara, pada pelabuhan pun dilakukan pengetatan pengawasan. Direktur Utama Pelindo 4 Farid Padang juga memperhatikan kapal-kapal yang datang. Terlebih kapal pesiar. “Di pelabuhan ada anak buah kapal dari kapal barang maupun orang. Ada juga pekerja yang kerjasama dengan Tiongkok,” ungkapnya. Dia terus melakukan koordinasi dengan KKP setempat.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa untuk penanganan kesehatan di pelabuhan maupun bandara berada di bawah KKP. Sehingga pelibatan KKP yang dilakukan oleh pengelola bandara dan pelabuhan sudah betul. Dia pun juga mendukung tidak adanya pelarangan turis Tiongkok ke Indonesia. Sebab pemerintah sudah mengantisipasi dengan baik. “Dalam waktu dekat Kemenkes akan membagikan poster mengenai penanganan dan apa yang harus dilakukan penanganannya,” kata Terawan.

Dia pun mengimbau agar masyarakat tetap tenang. Menurutnya salah satu menangkal terjangkitnya virus ini adalah dengan menjaga imunitas tubuh. “Saya ingin mengimbau ke masyarakat untuk menjaga hidup sehat,” bebernya.

Selain itu dia juga menyatakan bahwa tidak ada pelarangan warga negara Tiongkok untuk berkunjung ke Tanah Air sudah tepat. Skrining yang berlapis mulai dari Tiongkok hingga di Indonesia sudah membantu. “Untuk tujuh orang Tiongkok di Manado itu diperiksa karena Tiongkok belum mendeklarasikan kesehatan mereka. Setelah diperiksa, hasilnya sehat,” tuturnya.

Di sisi lain, Pemerintah Tiongkok telah mengeluarkan kebijakan karantina terhadap 15 wilayah di provinsi Hubei. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat ada 243 orang warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di daerah tersebut. Mereka tersebar di Wuhan, Xianjng, Huangshi, Jingzhou, Xianyang, Enshi, dan Shiyan. Meski demikian, Plt Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah memastikan seluruh dalam kondisi sehat, tidak ada yang terjangkit virus korona hingga sore kemarin.

Faiza menuturkan, pemerintah melalui Kedutaan Besar RI di Beijing sedang mengupayakan bantuan logistik bagi WNI yang berada di daerah karantina. Pihaknya masih melakukan koordinasi terkait teknis penyaluran bantuan.

”Pada 26 Januari kami telah melakukan video conference dengan Kemenkes, KBRI Beijing, KJRI Shanghai, KJRI Guangzhou, KJRI Hong Kong dan KDEI Taipei membahas langkah-langkah koordinasi dengan Otoritas RRT mengenai opsi evakuasi WNI,” papar pria yang akrab disapa Faiza itu.

Faiza tidak menampik kondisi kelangkaan logistik di daerah karantina tersebut. Sebab, seluruh penduduk di 15 wilayah itu tidak boleh keluar daerah. Begitu pula sebaliknya, masyarakat dari luar dilarang mengunjungi daerah karantina kecuali ada kepentingan khusus. Praktis, ada keterbatasan suplai.

Mengenai evakuasi, lanjut dia, tidak hanya Indonesia yang ingin segera mengevakuasi warganya. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Australia juga memiliki keinginan yang sama. “Namun, bergantung kepada Pemerintah Tiongkok memberikan pertimbangan dan saran terkait teknis evakuasi. Kami belum bisa memberikan pandangan yang definitif apa dilakukan ke depan,” terang mantan Staf Khusus Presiden ke-6 RI bidang Hubungan Internasional itu.

Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kemenlu Judha Nugraha mengatakan, manakala terbuka kesempatan dan kondisi di lapangan telah memungkinkan, pemerintah akan segera melakukan evakuasi. Baik itu ke daerah lain yang lebih aman di dalam Tiongkok, maupun ke negara lain.

Dia menegaskan, tidak ada aturan mengevakuasi berdasarkan kelas maupun kategori harus orang VIP dulu, baru kemudian warga biasa. ”Semuanya sama perlindungan WNI tidak membeda-bedakan VIP maupun lainnya,” ujarnya. Biaya pemindahan sepenuhnya ditanggung negara.

Meski demikian, Kemenlu belum menetapkan status travel banned terhadap Tiongkok. Judha mengimbau kepada WNI yang berada di dalam negeri agar mempertimbangkan rencana perjalanan ke Tiongkok. Sebelum ke luar negeri agar melihat status keamanan negara tujuan pada aplikasi Safe Travel. Terdapat status dengan lonceng hijau, kuning, dan merah di setiap negara. “Warna hijau artinya aman dikunjungi, kuning berarti tingkat kewaspadaan tinggi, dan merah berarti jangan bepergian ke negara tersebut,” beber Judha.

Di bagian lain, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok cabang Wuhan Nur Musyafak mengatakan, akses transportasi dari maupun menuju Wuhan ditutup sementara. Baik busa, kereta, dan pesawat untuk mengurangi risiko penyebaran virus. Akibatnya, Mustafa mengaku kebutuhan logistik di Wuhan sudah menipis. “Kami sudah menghubungi beliau-beliau (KBRI Beijing dan Kemenlu) agar segera dipenuhi,” ucapnya melalui voice note kemarin.

Meski demikian, dia memastikan tidak ada laporan WNI di Wuhan yang terjangkit virus korona. Jumlah mahasiswa dan WNI di Wuhan ada 95 orang. Semua mahasiswa rata-rata tinggal di asrama dan selalu dalam pantauan kampus. Hampir seluruh kampus di Wuhan melakukan tindakan pencegahan. Seperti memberikan masker, sabun cair, dan thermometer gratis kepada mahasiswa.

”Kami selalu berkoordinasi dengan KBRI Beijing. Direktorat Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar negeri juga tergabung dalam grup wechat untuk memudahkan komunikasi,” beber Musyafak.

Presiden Joko Widodo menjelaskan, untuk saat ini WNI di Wuhan memang masih berada di kota tersebut. Pihak KBRI masih terus mengikuti perkembangan mereka. Termasuk salah satu problem yang saat ini sedang dihadapi, yakni kebutuhan logistik. Hanya saja, upayanya memang tidak mudah.

’’Kita mengirimkan logistik ini masih dalam proses pendalaman dari KBRI,’’ terangnya usai peninjauan KRI Alugoro di PT PAL kemarin. Pengiriman logistik menjadi rumit karena aturan main untuk memasukkan logistik saat ini menjadi sangat ketat.

Meskipun demikian, Presiden memastikan bahwa pemerintah terus berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan logistik para WNI. Termasuk mengupayakan agar pengiriman bantuannya bisa berjalan dengan baik.

Di luar itu, presiden kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyebaran virus Korona. Untuk saat ini, pemerintah sudah melakukan sejumlah antisipasi. ’’Pengawasan di semua bandara kita terutama yang berhubungan dengan flight dari dan ke Tiongkok sudah kita lakukan,’’ lanjut Jokowi.

Sementara itu, CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus mengatakan bahwa jajaran direksi PT IMIP tak mau mengambil risiko dengan adanya isu penyebaran virus Korona. Sejak Sabtu lalu (25/1/2020), menurut Barus PT IMIP sudah mengambil langkah dengan memperketat masuknya tenaga kerja asing (TKA) dan warga negara asing (WNA) ke wilayahnya, tak terkecuali untuk WNA Tiongkok namun untuk TKA dan WNA semua negara. ”Karyawan atau tenant WNA yang saat ini ada di Indonesia, jika ditugaskan ke IMIP, wajib mendapat ijin dari koordinator TKA kami,” ujar Barus, saat dihubungi Jawa Pos, kemarin (27/1/2020).

Data terakhir PT IMIP sendiri memaparkan bahwa ada kurang lebih 3.000 TKA asal Tiongkok yang bekerja di berbagai industri di dalamnya. Barus menegaskan bahwa tim kesehatan PT IMIP akan memonitor perkembangan kondisi karyawan di PT IMIP selama 24 jam. ”Karyawan atau tenant WNA hanya bisa keluar dan masuk kawasan dengan pengawasan dan izin tertulis,” tambahnya.

Kementerian Perdagangan menyebutkan isu virus Korona belum mempengaruhi arus perdagangan ekspor dan impor Indonesia pada negara-negara mitra termasuk Tiongkok. Namun Menteri Perdagangan Agus Suparmanto tetap akan mempertimbangkan pembatasan produk impor dari Tiongkok. Mendag menyatakan bahwa bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk berdiskusi mengenai produk-produk impor yang datang dari Tiongkok. ”Nanti akan kami sikapi dengan Kementerian Kesehatan, soal pembatasan lainnya juga kita lihat dan akan kita evaluasi. Kejadian ini kan baru, juga berkembang cepat,” ujar Agus, kemarin.

Turut menambahkan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa saat ini pengusaha akan memperketat beberapa barang impor asal China. Pengetatan ini ungtuk mengantisiapsi wabah virus berbahaya corona yang dikhawatirkan menempel pada barang impor asal Tiongkok. “Sejauh ini kami cukup ketat soal produk makanan dari China karena kan kita juga jarang impor makanan asal China. Mayoritas masih elektronik, baja, dan sebagainya,” ujar Hariyadi.

Terpisah, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit-Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono menambahkan, hingga saat ini, dipastikan belum ada kasus suspect 2019-nCoV di Indonesia. Status 13 orang yang disebut-sebut terjangkit virus ini pun statusnya under observation, bukan suspect.

Anung menjelaskan, keduanya merupakan hal yang berbeda. Under observation ini mengarah pada mereka yang mengalami gejala mirip, seperti demam, batuk, atau sesak napas. “Tapi ini tidak hanya mengarah pada 2019-nCov saja ya. Semua keluhan,” ujarnya.

Lalu, dikatakan suspect jika ternyata mereka yang mengalami gejala tersebut dan memiliki riwayat perjalanan dari Wuhan hingga kontak dengan orang yang sakit karena virus tersebut. Nah, ketika diobservasi dan kemudian ditemukan virus korona di dalam tubuhnya, status yang bersangkutan akan naik menjadi probable. Status akan kembali ditingkatkan menjadi confirm ketika virus korona tersebut teridentifikasi sebagai 2019-nCoV.

“Sampai saat ini, 13 kasus yang dilaporkan statusnya under observation,” ungkapnya. Dari jumlah tersebut, sebelas sudah dinyatakan negatif. Sementara dua lagi masih menunggu hasil laboratorium di Balitbang Kemenkes. Hasil akan keluar hari ini (28/1).

Diakuinya, saat maraknya wabah ini, banyak orang cenderung ingin diperiksa begitu mengalami gejala demam atau batuk sebagai langkah antisipasi. Sama halnya ketika musim hujan tiba, mereka yang mengalami demam cenderung ingin sekaligus dicek kadar trombositnya. Tentu hal ini tak jadi masalah. “Dokter yang menangani sudah punya keilmuan untuk menentukan mana yang under observation atau tidak,” jelasnya.

Di sisi lain, Anung kembali menegaskan perihal cara antisipasi penularan virus baru ini. Selain tidak melakukan kontak, hal yang paling penting ialah menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan gaya hidup sehat.

“Namanya juga virus, pada dasarnya semua virus kan termasuk self limiting disease atau bisa sembuh sendiri selama daya tahan tubuh baik. Jadi imun tubuh ini lah yang akan melawan virus ini,” jelas Anung.

Hal ini, lanjut dia, sudah terbukti pada 242 mahasiswa Indonesia di Wuhan. Mereka dalam kondisi baik meski berada di wilayah infeksius. “Alhamdulillah mereka baik. Kalau daya tahan tubuh baik tidak akan tertular virus ini,” tegasnya lagi.

Menyoal tentang para mahasiswa tersebut, Anung mengaku jika saat ini Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sudah berkoordinasi perihal opsi evakuasi. Namun diakuinya hal ini tidak mudah. Harus ada prosedur panjang yang harus dilewati, mengingat Wuhan telah di-lockdown. Artinya, sudah tidak diperbolehkan adanya perpindahan orang dari dan menuju Wuhan. “Tapi Kemlu sudah menyiapkan rencana kontigensi terburuknya,” katanya.

Jika memang opsi evakuasi diambil, maka nantinya para mahasiswa tersebut tak langsung dibawa ke Indonesia. Merujuk international health regulation, nantinya mereka akan diungsikan terlebih dahulu ke lokasi yang tidak ada kontaminan di wilayah Tiongkok. Di sana, mereka akan menjalani masa inkubasi selama dua kali. Masa inkubasi sendiri dilakukan selama 14 hari. Setelah dinyatakan negatif, mereka baru diijinkan pulang.

Meski demikian, ketika sampai di Indonesia, para mahasiswa ini bakal menjalani lagi proses yang sama sebagai bentuk kewaspadaan. “Kita karantina lagi. Ketika negatif, baru mereka boleh beraktivitas,” paparnya.

Menyikapi belum adanya travel ban dari WHO ke Tiongkok dan makin banyaknya negara yang melaporkan kasus 2019-nCov, pemerintah juga bakal lebih intensif lagi mencegah masuknya virus ini. Pemeriksaan tak lagi dilakukan di darat namun langsung di pesawat. Artinya, sebelum turun turis dari luar negeri, terutama dari daratan Tiongkok bakal diperiksa satu persatu di pesawat. “Lebih ketat lagi,” ungkapnya.

Setelahnya, mereka akan dibagikan health alert card. Kemenkes sendiri sedang melakukan perubahan pada kartu kuning tersebut. Anung menyebut, pihaknya tengah mencoba menerjemahkan tulisan dalam bahasa mandarin. “Selama ini kan dalam bahasa Indonesia dan Inggris saja. Tapi turis dari Tiongkok agak kesulitan. Ini kita harapkan segera selesai,” tutupnya. (lyn/han/byu/agf/mia/kpg)