SANGATTA – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPA) Kutai Timur terus berupaya mewujudkan program Kabupaten Layak Anak (KLA). Salah satunya mengadakan pertemuan gugus tugas dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala DPPA, Aisyah mengatakan, semua upaya terus dilakukan. Terutama untuk mengejar 1000 poin persyaratan Kutim menjadi layak huni untuk anak. Namun hingga saat ini baru 19 kategori yang sudah dipenuhi.
“Untuk menuju layak anak, kita harus menenuhi 1000 kategori. Tetapi hingga saat ini masih 19. Target kita masih terbilang jauh, setengahnya saja belum. Namun kami optimis akan raih KLA,” jelasnya saat pertemuan gugus tugas di Ruang Tempudau, Kantor Bupati, Selasa (27/3).
Selain itu, ia menjelaskan perihal konvensi hak anak. Menurutnya pertemuan tersebut akan memaparkan semua kebutuhan dari OPD se-Kutim. Segala yang berkaitan dengan perlindungan khusus anak, pembangunan fasilitas ramah anak, dan segala aspek yang dapat memenuhi kenyamanan hidup anak.
“Semua hal yang berkaitan dengan kenyamanan harus kami penuhi. Baik dari segi fasilitas kesehatan, pendidikan, dan taman bermain yang ramah anak,” paparnya.
Adapun kelembagaan terkait yang berperan penting untuk mencapai keberhasilan. Yang pertama dengan pencapaian 135 poin, yakni kelembagaan hak sipil dan kebebasan. Kedua dengan poin 205 yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ketiga dengan perolehan 185 poin adalah kesehatan dasar dan kesejahteraaan. Keempat, pendidikan, waktu luang, budidaya dan rekreasi memiliki poin 110, terakhir perlindungan khusus dengan poin 215.
“Semua itu adalah faktor pendukung, jika lima klaster tersebut dapat terealisasi, maka kami akan mendapat 1000 poin capaian,” tandasnya.
Dia sudah memberikan pelatihan konvensi hak anak pada beberapa puskesmas, dalam upaya meraih KLA. Menurutnya, minimnya anggaran menjadi kendala untuk memberi pelatihan kepada semua puskesmas di Kutim.
“Kami belum memiliki cukup dana. Jadi baru Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Bengalon. Sementara baru itu dulu. Karena pelatihannya tidak hanya sehari. Jadi sangat butuh banyak dana,” ungkap Aisyah.
Wakil Bupati, Kasmidi Bulang meminta pada seluruh OPD agar dapat membantu jika pengusung KLA meminta bantuan. Pasalnya hanya Kutim dan Mahulu saja yang belum menjadi kabupaten yang layak dihuni oleh anak.
“Saya mengimbau pada seluruh OPD agar dapat memberikan bantuan apapun jika tim pengurus KLA memintanya. Karena kita semua harus bekerjasama untuk meraih gelar ini,” ungkap Kasmidi.
Dirinya mengatakan, 6 April 2018 merupakan batas penutupan untuk menyerahkan daftar KLA. Dia menegaskan untuk OPD yang sudah dimintai berkas penunjang dari masing-masing bidang agar dapat mengumpulkan berkas pada 2 April mendatang.
“Pekan depan seluruh OPD harus menyerahkan berkas pada pengurus KLA. Karena setelah itu akan dibuatkan surat kesepahaman (MoU). Jadi saya harap agar sebelum tanggal 6, pengurus sudah dapat menyetor. Saya sangat meminta agar semua pihak dapat bekerjasama,” tutupnya. (*/la)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
