Pemkot Segera Tertibkan Ojek Daring 

SAMARINDA – Perseteruan antara pelaku usaha ojek daring  dan jasa transportasi konvensional mendapat tanggapan dari pemerintah. Salah satu langkah yang akan segera diambil Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yakni menertibkan ojek daring dengan mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan yang terbaru.

“Kami akan pelajari dulu Permen Perhubungan yang terbaru. Soalnya kami tidak bisa mengambil langkah mendadak. Aturan itu harus kami pelajari dulu. Selain itu, persoalan ini membutuhkan koordinasi lintas dinas. Insyaallah dalam waktu dekat saya koordinasikan pada Dinas Perhubungan,” ujar Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin, Sabtu (3/2) kemarin.

Jika dalam Permen Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek, lanjut dia, mengharuskan ojek daring memiliki izin dan Surat Izin Mengemudi (SIM) angkutan umum, pemkot akan segera menjalankan aturan tersebut.

Namun, kebijakan pemkot untuk menertibkan amanat Permen Perhubungan tersebut masih membutuhkan kajian dan rapat koordinasi dengan dinas teknis, perusahaan jasa transportasi daring, dan organisasi angkutan konvensional.

Soal keberadaan ojek daring, kata Sugeng, itu hal yang wajar karena perkembangan teknologi di era modern. Karena itu, adanya persaingan dengan transportasi umum yang belum menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi menjadi hal yang lumrah.

“Di negara kita ini, tidak bisa dibendung lagi kehadiran aplikasi daring yang digunakan jasa transportasi. Kalau misalnya kami menyetop jasa ojek daring melalui regulasi Permen Perhubungan, di satu sisi menguntungkan bagi transportasi konvensional, tapi di sisi lain akan mematikan ojek daring,” ujarnya.

Walaupun sepenuhnya belum diatur, lanjut dia, ojek daring sudah menjamur di Samarinda. Pasalnya, masyarakat senang dengan angkutan yang cepat dan mudah. Karena itu, jika dilihat dari satu aspek, ojek daring telah membantu masyarakat.

“Kami tidak memihak pada satu pelaku usaha transportasi tertentu, makanya kehadiran pemerintah ini menyejahterakan masyarakat. Sepanjang masyarakat umum senang dengan kehadiran ojek daring, kami tidak bisa membendung itu. Makanya tugas kami ke depan mengatur supaya semua pelaku usaha jasa transportasi tetap sesuai aturan,” tandasnya.

Diwartakan sebelumnya, kehadiran ojek daring di tiga kota di Kaltim memicu konflik baru. Selain menurunkan pendapatan transportasi konvensional, yang terbaru ojek daring diduga tidak menjalankan aturan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), karena hampir semua pelaku usaha tersebut belum terdaftar secara resmi.

“Dari seribu ojek daring di Samarinda, baru lima unit yang terdaftar di Dishub. Selain itu masih ilegal semua, karena belum terdaftar secara administrasi di pemerintah,” kata Ketua Organisasi Gabungan Transportasi (Orgatrans) Kaltim, Kamaryono, Jumat (2/1) lalu.

Dia menyebut, selain tidak terdaftar secara resmi di pemerintah, transportasi daring telah melanggar pasal 138 poin 3 Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan Umum. Dalam pasal tersebut disebutkan, untuk mengangkut penumpang umum/barang harus menggunakan kendaraan umum. (*/um)