Pemprov Ingin Kedepankan Kajian

By BontangPost
6 tahun Ago

SAMARINDA – Keberadaan eks lubang tambang yang memakan korban jiwa di beberapa daerah di Kaltim menjadi masalah klasik yang hingga kini belum menuai solusi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim pun juga seakan tak mampu berbuat apa-apa terkait itu.

Terbukti, dalam beberapa tahun terakhir sudah ada 31 nyawa melayang di lubang bekas pertambangan batu bara tersebut. Ari Wahyu Utomo (13) salah seorang warga di Desa Bukti Raya, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar) adalah satu contoh keganasan eks lubang tambang.

Pelajar di salah satu Madrasah Tsanawiayah (MTs) di Kota Raja itu ditemukan tak bernyawa di sebuah kolam tambang yang berada di sekitar Desa Bukti Raya, Minggu (4/11) lalu. Kasus itu dapat disebut menjadi catatan suram minimnya pengawasan dan pengelolaan terhadap bekas lubang tambang di Bumi Etam.

Kendati demikian, Pemprov Kaltim juga tak ingin terburu-buru mengambil sikap. Apalagi sampai menjatuhkan sanksi kepada pihak perusahaan terkait atas insiden tersebut. Pemerintah beralasan perlu melakukan kajian dan menelaah terlebih dulu setiap aturan terkait itu.

MOMOK: Keberadaan bekas lubang tambang di sejumlah daerah di Kaltim menjadi momok yang teramat menakutkan bagi warga. Puluhan nyawa melayang di eks kolam penggalian batu bara tersebut.(FOTO: DOK/METRO SAMARINDA)

Dalam rilisnya, Jumat (9/11) kemarin, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi, berjanji akan segera menindaklanjuti masalah tersebut. Karena dirinya juga tidak ingin ada lagi anak-anak Kaltim yang menjadi korban jiwa di kolam tambang.

“Atas nama Pemerintah Kaltim dan atas nama pribadi, saya turut berduka cita atas meninggalnya korban (Ari Wahyu, Red.) di kolam bekas tambang. Selanjutnya, dalam waktu segera, kami akan menindaklanjuti masalah kolam bekas tambang ini,” ucapnya.

Pekan depan, Hadi mengaku, telah mengagendakan memanggil semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk duduk satu meja membahas masalah tersebut. Salah satu dari OPD tersebut yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim.

Melalui rapat itu, politisi PKS tersebut ingin mengetahui aturan dan kewajiban perusahaan atas pengelolaan bekas lubang tambang. Setelah itu Pemprov Kaltim dapat menentukan sikap. Apakah nantinya menjatuhkan sanksi kepada perusahaan terkait atau amengambil langkah lain sebagai solusinya.

“Saya perlu mendengarkan penjelasan terlebih dulu dari para kepala dinas terkait. Saya akan tanyakan seperti apa aturan tentang kolam bekas tambang ini. Kita akan lihat ketentuan mana saja yang dilanggar, sebelum kita memberi sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan yang telah menyebabkan korban jiwa melayang dari kolam bekas tambang mereka,” kata Hadi.

Sebagai upaya pencegahan dini, Hadi membuka kemungkinan membuat ketentuan yang mengikat agar seluruh perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara memasang pagar atau kawat berduri di bekas kolam tambang.

Related Content

Anak 11 Tahun Tenggelam di Kolam Bekas Tambang Tenggarong

Kontrak LNG Habis, Isran: Tak Masalah

Bisnis Hotel Diprediksi Terus Tumbuh

Pekerja Berhak Atas Jaminan Sosial

Gelar Kegiatan Donor Darah, Libatkan Semua Kalangan Masyarakat

Isran Pastikan Harga Sembako di Batas Wajar