PT KNI Teken MoU dengan Wali Kota Bontang 

PRESIDEN Direktur PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) Antung Pandoyo bersama Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menandatangani nota kesepahaman (MOU) di Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (8/6). Penandatanganan MoU tersebut menjadi titik awal serta bukti komitmen PT KNI dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan gizi balita di wilayah Bontang, sebagai upaya menuju Kota Layak Anak.

Sebagai program percontohan, PT KNI akan melakukan serangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah perkampungan nelayan, Selambai. Sejak diresmikan keberadaannya oleh Menteri Pertahanan pada 2012 lalu, PT KNI telah memberikan kontribusi sosial dibidang pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan dibeberapa sarana publik.

Turut hadir Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hendra Jamal S serta pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Dalam kesempatan itu, Antung Pandoyo mengatakan bahwa sejak PT KNI diresmikan pada 2012, berkomitmen untuk menjadi aset bangsa dengan memberikan kontribusi sosial dan ekonomi baik di Bontang maupun secara nasional.

“PT KNI dibangun untuk memenuhi kebutuhan nasional akan Amonium Nitrat yang selama ini bergantung pada produk impor, namun PT KNI juga memiliki komitmen untuk menjalankan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat,” ungkap Antung.

Menurutnya, kemitraan dengan Pemerintah Kota Bontang dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat selama ini telah berjalan dengan baik. Misalnya di Kelurahan Guntung, PT KNI juga telah membina Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memproduksi tas daur ulang yang bahannya diperoleh dari limbah kemasan PT KNI. Industri rumah tangga yang didampingi PT KNI sejak 2012, dapat memberdayakan masyarakat sekitar dan meningkatkan perekonomian para ibu.

Saat ini produk daur ulang tersebut mulai dilirik oleh start up internasional hingga kewalahan menerima pesanan dari berbagai perusahaan. Kemitraan dan peran serta dunia usaha sebagaimana yang telah dicontohkan PT KNI, dapat membantu terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA).

Sementara itu, Neni Moerniaeni menegaskan agar MoU Pemkot dan PT KNI tak sekedar sebagai bentuk komitmen, namun harus direalisasikan dalam kegiatan yang nyata dan terukur. Ia memandang, keberadaan PT KNI telah menjadi bagian dari masyarakat Bontang.

Setelah memberikan kontribusi dibidang pendidikan, pendampingan UKM dan pembangunan sarana prasarana, kini PT KNI terpanggil untuk melakukan pendampingan masyarakat dibidang kesehatan dan pemberdayaan perempuan.

Neni menambahkan, Bontang ingin menjadi kota layak anak dan memberikan perhatian yang besar pada pemenuhan hak anak di berbagai bidang, sehingga MoU tersebut merupakan momentum yang sangat penting. “Kami berharap, dengan dukungan PT KNI, khususnya pada tumbuh kembang anak-anak akan mendukung upaya kami untuk menuju Bontang Layak Anak,” tutupnya. (ra/adv)