PT LBB Ajukan Pengelolaan Aspek Laut

bontangpost.id – PT Laut Bontang Bersinar selaku badan usaha pelabuhan berupaya menggaet pendapatan dari aspek laut dari Pelabuhan Loktuan. Sebab selama ini usaha yang dijalankannya hanya menyasar aspek dermaga. Manajer Operasional PT LBB Jackson Pamasi mengatakan pihaknya telah mengajukan surat untuk pelimpahannya ke Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

“Sementara proses. Jelas sudah dapat dukungan dari Pemkot maupun Syahbandar di Bontang. Secara administrasi sudah tinggal tunggu respons kementerian,” kata Jackson.

Saat ini sisi laut masih dipegang oleh PT Pelindo. Meliputi pandu tunda. Jika paket ini dipegang oleh PT LBB maka berdasarkan kajian dari Bapenda mendapatkan sumber penghasilan asli daerah sekira Rp 4 miliar. Angka ini dalam jangka waktu setahun.

“Sebetulnya lebih besar sisi laut dibandingkan dermaga. Makanya kalau bisa ini satu paket dialihkan ke kami,” ucapnya.

PT LBB kini memiliki bisnis di kepelabuhanan mencakup tambat saat kapal sandar, kegiatan bongkar-muat, serta tracking untuk melakukan kegiatan di pelabuhan. Per bulan ini pendapatan yang diraup sekira Rp 300 juta. Belum lagi terkait jasa kepelabuhan sehubungan pas penumpang.

“Jika dapat sisi laut otomatis pendapatan dan PAD naik,” tutur dia.

Menurutnya daerah lain yang sudah mendapatkan pendapatan dari sisi laut ialah Cilegon. PT LBB digadang-gadang bakal berubah status. Hal itu dibenarkan oleh Kasubag Pembinaan BUMD/BLUD Sekretariat Daerah Pemkot Bontang Raden Irawan.

Dia mengatakan meski saat ini PT LBB merupakan salah satu anak perusahaan dari Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Perumda AUJ). Namun, tahun depan status PT LBB bakal setara dengan Perumda lainnya.

“Iya benar, kalau prosesnya sudah selesai kemungkinan tahun depan tidak lagi menjadi anak perusahaan AUJ,” ucapnya.

Wacana perubahan status PT LBB sedang dalam tahap awal. Berupa penyusunan naskah akademik. Sementara kajian sosial dan lainnya menyusul. Diperkirakan penyusunan naskah akademik rampung di tahun depan.

“Semua harus ada dasarnya. Tanpa kajian itu kami enggak bisa mengubah statusnya. Dan untuk menyusun naskah butuh waktu satu tahun,” sambungnya.

Disinggung soal alasan PT LBB harus dipisah dan tidak lagi menjadi anak perusahan AUJ, Raden bilang agar PT LBB bisa fokus dalam pengembangan usaha dan pelabuhan.

“PT LBB juga sudah bisa menghasilkan dividen. Maka dari itu akan dijadikan Perumda. Nah, kalau sudah jadi Perumda PT LBB bisa mendapat bantuan dari Kemenhub juga,” sambungnya.

Tak sampai di situ, bila penyusunan naskah akademik sudah selesai, kata Raden tahapan berikutnya bakal diproses di bidang ekonomi Setda Bontang untuk menentukan penomoran. Lalu, naskah akan diproses di bidang hukum Setda Bontang. Kemudian dilakukan harmonisasi dengan DPRD Kota Bontang dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Proses terakhir akan diserahkan ke Kemenkumham.

“Lumayan panjang juga prosesnya. ini saja masih dalam tahap awal,” jelasnya.

Sebelumnya PT LBB telah melakukan penyetoran awal kontribusi tetap ke Pemkot. Saat awal beroperasinya perusahaan ini. Nominalnya mencapai Rp 524 juta. (ak)