bontangpost.id – Ketua Satgas Covid-19 Bontang Basri Rase meminta awak media menyuguhkan pemberitaan yang jernih dan tidak meresahkan terkait Covid-19. Selain itu, dia minta pemberitaan tersebut lebih mengedepankan sisi positif dan humanis. Bila ada media dengan sengaja memproduksi berita palsu (hoaks), kontradiktif dengan data dan fakta dari otoritas, pihaknya tak segan menyeret persoalan ini ke ranah hukum dan administratif.
Hal ini ditegaskan Basri Rase kala pihaknya menggelar konferensi pers terbatas di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Kamis (8/7/2021) sore. Di hadapan awak media, baik cetak, elektronik, dan siber (online) ini, Basri meminta dukungan sekaligus memberi penegasan kepada para juru warta.
Terbuka dia akui, kondisi Bontang memang tak baik-baik saja. Angka paparan kasus harian terus melonjak 3 pekan terakhir. Bahkan sepekan ini, selalu saja ada korban berjatuhan akibat Covid-19. Sebabnya dia berharap, media dapat berkolaborasi dengan pemerintah. Menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 dengan kapasitas masing-masing. Pemerintah dalam merumuskan strategi penanganan. Media dalam pemberitaan.
‘’Mari kita berkolaborasi. Ini bagian dari bela negara. Kita sama-sama di garda terdepan melawan Covid-19 dengan porsi masing-masing,’’ pintanya.
Dia minta media menyuguhkan berita yang konstruktif, sejuk, dan mengedepankan sisi kemanusiaan. Bila ada kabar simpang siur, tidak jelas, dan bersifat kontradiktif dengan apa yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19, ia meminta itu tak perlu dikabarkan.
‘’Misalnya dibesar-besarkan soal penutupan. Di luar malah melakukan prediksi sendiri, seperti ini, seperti itu, jangan,’’ katanya.
Politikus PKB itu menegaskan, pemberitaan terkait Covid-19 wajib akurat. Bila ada opini di media sosial, apalagi media yang sengaja diproduksi dan disebar secara masif, sementara muatan informasi itu tidak benar, memutar balikkan fakta, dan menciptakan keresahan di masyarakat, Satgas Covid-19 tentu mengambil langkah tegas. Karena mereka menilai, informasi yang menyesatkan publik tidak boleh dibiarkan. Serta mengganggu upaya pemerintah mengendalikan wabah di Bontang. Apalagi menurutnya, upaya yang dilakukan Satgas Covid-19 saat ini merupakan buah pemikiran kolektif dan berjenjang. Dari pemerintah pusat ke daerah. Bukan datang dari satu pihak saja.
“Sekiranya ada lembaga, organisasi, media, atau orang per orang yang memberitakan kontradiktif dengan pemberitaan pemerintah, menyebarluaskan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka kami akan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah ke administratif atau hukum,’’ tutupnya. (*)
