Sembilan Pelanggaran Pemilu Masuk Meja Bawaslu 

UPAYA sosialisasi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim dalam mencegah pelanggaran pemilu sepertinya belum begitu efektif. Terbukti, sejak masa kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalttim ditabuh 15 Februari lalu, sudah ada sembilan laporan pelanggaran pemilu yang masuk meja Bawaslu Kaltim.

Di antara pelanggaran pemilu itu ada yang melibatkan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Data data dirilis Bawaslu Kaltim, Minggu (25/2) kemarin, orang nomor satu di Benua Etam itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran terhadap asas profesionalitas dan netralitas, sebagaimana tertuang dalam pasal 2, huruf (b) dan (F), Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014.

Saat ini, laporan dugaan pelanggaran tersebut telah disampaikan Bawaslu Kaltim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Dugaan pelanggaran tersebut dilakukan Awang saat menyampaikan pidato peresmian sejumlah proyek Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kamis (8/2) lalu, di Museum Kota Tepian.

“Rekomendasi surat dugaan pelanggaran itu sudah kami sampaikan pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Nanti Mendagri yang akan memutuskannya, apakah benar dugaan kami atau tidak benar,” ucap Komisioner Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, Minggu (25/2) kemarin.

Hari mengaku, jajarannya menyerahkan sepenuhnya penilaian dugaan pelanggaran tersebut kepada Kemendgari RI. Sebab menurutnya, sebagai pengawas pemilu, pihaknya bertugas melakukan pengawasan dan melaporkan masalah tersebut kepada instansi terkait.

“Soal nanti benar atau salah dugaan itu, kami hanya bertugas menyampaikan bukti pada Mendagri. Yang pasti kami hanya menyampaikan alat bukti, biar Mendagri yang memutuskannya,” sebut dia.

Pelanggaran lainnya yang mendapatkan atensi Bawaslu yaknu, laporan pelanggaran kampanye oleh ketua tim pemenangan pasangan gubernur dan wakil gubernur nomor urut dua. Tim Syaharie Jaang dan Awang Ferdian Hidayat (JADI) dilaporkan atas dugaan melanggar ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2015, pasal 69, huruf (k).

Tim jadi disebut melakukan kampanye politik di luar jadwal yang ditentukan KPU Kaltim. Saat ini, laporan tersebut telah direkomendasikan ke KPU Kaltim. “Seperti laporan lainnya, laporan pelanggaran oleh tim nomor urut dua juga sudah kami proses,” katanya.

Heri menerangkan, selain kedua laporan di atas, ada juga laporan dugaan kasus pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negera (ASN) yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Samarinda, dan Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda.

Keduanya diduga melanggar pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.  “Kasus ini sedang direkomendasikan pada Komisi ASN (KASN). Sama dengan kasus gubernur, sedang dalam proses rekomendasi,” ucapnya.

Dalam hal penanganan pelanggaran, Heri menerangkan, dalam proses penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu nantinya akan dibantu kejaksaan dan kepolisian. Apabila ada temuan atau laporan, maka akan dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

“Setiap kasus itu dibahas di Sentra Gakkumdu, di situ akan menentukan apakah kasus yang ditangani memenuhi unsur pelanggaran atau tidak. Jika memenuhi unsur pidana, kami langsung melimpahkan pada kepolisian,” tuturnya. (*/um/drh)