Skema Pengadaan Perlengkapan Sekolah Tergantung Kebijakan Kepala Daerah

bontangpost.id – Sengkarut mengenai rencana pengadaan bantuan perlengkapan sekolah semakit rumit. Sekretaris Kota (Sekkot) Aji Erlynawati mengatakan perbedaan skema ini bergantung kebijakan dari kepala daerah.

“Tergantung kebijakan wali kota,” kata pejabat yang akrab disapa Iin.

Menurutnya, berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah memang SMA dan SMK menjadi ranah pemerintah provinsi. Meskipun secara identitas pelajar merupakan warga Kota Taman. Disinggung mengenai penghambat ini apakah dari segi regulasi, ia tidak menampik maupun mengiyakannya.

“Bisa saja kalau mau. Tetapi memang di tahun ini SD dan SMP saja secara kebijakan,” ucapnya.

Menurutnya jika terbentur regulasi, pemkot masih bisa mengupayakan melalui bantuan keuangan ke Pemprov Kaltim. Skema ini juga dipakai beberapa waktu lalu untuk pemberian insentif guru. Di tambah lagi dari sektor anggaran saat ini terbatas. “Terpenting ada dalam program itu bisa dilaksanakan. Tahun ini kan tidak ada untuk SMA dan SMK,” tutur dia.

Apalagi di tahun ini pengadaan seragam sekolah akan dicoba untuk memberdayakan penjahit lokal. Tidak mungkin dalam jumlah pengadaan yang banyak. Saat dipertegas oleh awak media, potensi penyaluran bantuan perlengkapan sekolah untuk jenjang SMA tahun depan kembali diarahkan ke kebijakan kepala daerah.

“Tergantung kebijakan nanti seperti apa,” terangnya.

Iin pun tidak mengetahui secara persis nominal anggaran yang digelontorkan untuk bantuan ini. Pasalnya pembahasan sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu. Namun dipastikan tahun ini tinggal pelaksanaan pengadaannya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Persatuan Guru Swasta (PGS) Bontang Baidlowi menyatakan perlakuan pemkot dipandang setengah hati. Menurutnya pemkot lupa kalau pelajar SMA juga kerap membawa harum nama Kota Taman. Mulai dari prestasi di bidang olahraga, seni, paskibraka, dan lainnya.

“Sebaiknya Disdikbud tetap menganggarkan dari TK hingga SMA,” terangnya.

Jika memang keterbatasan anggaran menjadi biang maka sebaiknya rencana ini ditunda. Daripada tidak merata penyalurannya. Langkah yang perlu dilakukan Disdikbud saat ini ialah memanggil seluruh kepala sekolah di semua jenjang.Menanyakan kebutuhan yang mendesak di seluruh satuan pendidikan.

“Harusnya Disdikbud undang kepala sekolah untuk mendengarkan aspirasi,” urainya.

Ia juga berpendapat rencana bantuan ini bisa hanya dibagikan beberapa komponen saja. Asalkan sasaran penerima mendapatkannya. Solusi ini dipandang lebih pas. Dibandingkan ada potensi kecemburuan sosial karena ada salah satu jenjang pendidikan yang tidak kebagian. (*/ak)