Soal Dugaan Pelanggaran Pidato Kampanye Safaruddin, Ini Tanggapan Bawaslu

SAMARINDA – Salah satu dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim yang dilakukan calon wakil gubernur (cawagub) nomor urut empat, Safaruddin, pada deklarasi kampanye damai, Minggu (18/2) lalu, yang menyindir kegagalan pembangunan di Kota Samarinda sempat menjadi pergunjingan. Bahkan atas hal itu, Safaruddin dinilai melakukan pelanggaran kampanye.

Akan tetapi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltim menilai dalam unsur pidato kampaye tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye. Namun demikian, pada kesempatan itu, Bawaslu memberikan teguran secara lisan pada mantan Kapolda Kaltim tersebut.

“Karena dari awal sudah kami ingatkan di lapangan. Pidato itu tidak masuk dalam temuan Bawaslu, tapi kami langsung menegur saja beliau,” kata Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul, Minggu (25/2) kemarin. Pernyataan ini disampaikan Saipul menepis anggapan jika Bawaslu yang dia pimpin dianggap tebang pilih.

Menurutnya, pidato Safaruddin yang mengkritik banjir di Samarinda atau kota tidak layak huni, belum memenuhi unsur pelanggaran dalam pemilihan umum (pemilu). Karena itu, Bawaslu hanya memberikan sanksi berupa teguran lisan.

“Unsur pelanggarannya belum kami temukan. Apabila itu termasuk menghina atau merendahkan pasangan lain, bisa saja masuk dalam pelanggaran pemilu. Tetapi itu hanya kritik, makanya belum memenuhi unsur pelanggaran,” tegasnya.

Karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu, lanjut dia, maka pihaknya memberikan teguran lisan pada cawagub yang berpasangan dengan Rusmadi tersebut. Teguran dari Bawaslu dilakukan agar sedari awal semua pasangan calon (paslon) membangun komitmen kampanye damai, terlebih mencegah munculnya kampanye yang berbau kritik yang tidak membangun.

“Agar muncul kampanye damai, aman, dan tertib, mestinya pidato seperti itu tidak lagi diulangi. Karena itu, kami hanya menegur secara lisan saja dulu, tidak ada teguran secara tertulis,” ujar Saipul.

Sebelumnya, dalam pidato kampanye damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim pekan lalu, Safaruddin secara terang-terangan mengkritik banjir yang melanda Kota Samarinda.

“Banyak yang mau hadir di tempat ini, tidak datang karena kebanjiran. Kota tidak layak huni. Apa yang diharapkan dari kota tidak layak huni itu? Survei membuktikan itu, karena pemimpinnya tidak tahu kalau ada masyarakatnya jika hujan tidak tidur,” ungkap Safaruddin. (*/um/drh)