JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai, tidak semua masalah di bidang ekspor menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ini terkait masih kalahnya ekspor Indonesia dibanding Thailand, Vietnam dan Malaysia yang menuai kekecewaan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
“Sebagaimana praktik selama ini, mekanisme ekspor melibatkan kewenangan sejumlah kementerian dan lembaga,” ujar dia di Jakarta, Selasa (6/2).
Tarif Bea Masuk Jadi Penghambat Ekspor Makanan dan Minuman RI
Menurut Bambang, kinerja ekspor juga ditentukan faktor biaya produksi dalam negeri dan logistik. Dalam konteks biaya produksi, pelaku usaha sering mempersoalkan suku bunga dan harga energi.
Legislator berlatar belakang pengusaha itu menambahkan, pelaku usaha membandingkan tingginya suku bunga di dalam negeri yang mencapai dua digit.
Sementara di Tiongkok dan beberapa negara lain justru menawarkan kredit modal kerja dengan bunga di kisaran 5 persen.
Sedangkan pada aspek logistik ada persoalan inefisiensi. Menurut Bamsoet, faktor logistik sudah menjadi masalah sejak lama yang menyebabkan produk ekspor Indonesia tidak kompetitif.
“Pada faktor logistik inilah tergambar banyaknya kewenangan dari sejumlah kementerian dan lembaga, karena menyangkut angkutan darat, udara, laut, kereta api, manajemen pelabuhan, pergudangan hingga proses pengiriman,” sebut legislator Golkar itu.
Guna meningkatkan kinerja ekspor, dia menambahkan, faktor biaya produksi dan logistik harus dikaji lagi. Sebab, kontribusi faktor suku bunga, harga energi dan faktor logistik cukup signifikan dalam menentukan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.
“Mendongkrak kinerja ekspor tidak cukup dengan mendeteksi kebutuhan dan permintaan pasar internasional. Upaya itu harus pula didukung oleh strategi produksi dan logistik yang efisien agar bisa mengalahkan produsen dari negara lain,” cetusnya.
Karena itu Bambang menegaskan, pimpinan DPR akan mendorong upaya peningkatan kinerja ekspor. “Mengingat kekuatan ekspor menjadi faktor yang menentukan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, selain investasi dan konsumsi masyarakat,” jelas dia.
Dia pun memastikan DPR akan memberi perhatian serius pada faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekspor. Komisi VI DPR yang membidangi perdagangan akan didorong lebih bayak mengagendakan rapat kerja dan dengar pendapat dengan semua institusi yang berwenang mengatur ekspor-impor, termasuk Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). (lip)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
