Retno mengatakan berdasarkan informasi awal dari ABK, beberapa dari mereka ada yang belum menerima gaji sama sekali. Sebagian lainnya menerima gaji yang tidak sesuai kontrak.

“Ada permasalahan gaji. Sebagian dari mereka belum menerima gaji sama sekali, sebagian lainnya menerima gaji namun tidak sesuai dengan angka yang disebutkan di dalam kontrak yang mereka tandatangani,” kata Retno dalam konferensi pers virtual, Minggu (10/5/2020).

Retno juga mengatakan ABK mengakui mendapat jam kerja yang tak manusiawi. Rata-rata mereka harus bekerja lebih dari 18 jam.

“Informasi lain yang adalah jam kerja yang tidak manusiawi. Rata-rata mereka mengalami kerja lebih dari 18 jam per hari,” ujar Retno.

Oleh karena itu, Retno mengatakan Pemerintah Indonesia akan memastikan hak-hak ABK WNI terpenuhi. Ia juga mengatakan kasus ini akan ditindaklanjuti secara tegas melalui proses hukum secara paralel baik oleh otoritas Tiongkok maupun otoritas Indonesia.

“Indonesia akan memastikan mekanisme kerja sama hukum dengan otoritas Republik Rakyat Tiongkok dalam penyelesaian kasus ini,” kata Retno.

Sebelumnya, Retno mengatakan Pemerintah Indonesia mengutuk perlakukan tak manusiawi kepada para ABK WNI yang dilakukan oleh perusahaan pencari ikan asal Tiongkok. Menlu mengungkapkan perlakuan yang dialami ABK melanggar hak-hak asasi manusia.

“Kita mengutuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh ABK kita selama bekerja di kapal-kapal milik perusahaan RRT,” kata Retno.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyatakan 14 ABK WNI yang mengalami eksploitasi di kapal pencari ikan Tiongkok telah tiba di Jakarta pada Jumat (8/5).

Ke-14 orang itu tiba di Jakarta bersama dengan jenazah satu jenazah ABK WNI dengan inisial EP. Sehari berselang, EP diterbangkan ke Medan, Sumatera Utara dan kemudian di bawah ke rumah duka.

EP merupakan satu dari empat ABK WNI yang meninggal dunia. EP meninggal dunia di Busan Medical Centre, Korea Selatan, dengan dugaan pneumonia. Sementara tiga jenazah ABK WNI yang lain dilarung ke laut.
(jnp/jal/cnn)

Artikel Menlu: ABK WNI di Kapal Tiongkok Belum Terima Gaji, Kerja 18 Jam pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ika Murniani salah satunya. Warga Sangatta Utara ini berharap agar pemerintah bisa terus memperhatikan fasilitas pendukung bagi mereka (ABK).

Sehingga para orang tua lebih mudah mengarahkan anaknya bahkan para wali murid merasa nyaman berada di kota atau daerah yang ramah terhadap ABK.

“Pemerintah memperbanyak sekolah inklusi.  Karena setahu saya baru dua SD saja. Yakni 004 dan di SLB,” kata  ibu yang miliki anak dengan kondisi serebal palsi atau yang dikenal dengan lemah motorik sebelah kanan ini.

Ibunda dari Fawas Mustafa Akmar yang bersekolah di SD Inklusi 004 Kecamatan Sangatta Utara ini juga merasa tenaga pendidik bagi ABK  tidak banyak seperti guru sekolah pada umumnya.

“Tenaga pendidiknya juga mesti ditambah agar memudahkan dalam sistem pembelajaran,” pintanya saat mendampingi buah hati di Peringatan Hardiknas 2018 di Lapangan Kantor Bupati, Sangatta, Rabu (2/5) kemarin.

Sependapat dengan itu, Selvi yang memiliki putra ABK juga meminta agar Pemkab Kutim menerima tenaga pendidik di sekolah inklusi lebih banyak. Mengingat para guru yang mendidik ABK haruslah dengan kompetensi khusus.

“Selain mereka (guru) mimiliki keahlian pengajaran ABK, tentu juga yang memiliki kesabaran extra,” sebut ibu dari Andi Danendra atau yang akrap disapa Andra.

Sebelumnya, kurang lebih 50 ABK turut meramaikan peringatan Hardiknas 2018 di lingkungan Pemkab Kutim dengan mempersembahkan sebuah puisi.

Kemudian bersama Bupati Ismunandar didampingi Wabup Kamsidi Bulang dan sejumlah perjabat lainnya membaur bersama menyanyikan lagu berjudul “Jangan Menyerah” yang dipopulerkan oleh Band D’ masiv.

Ditemui usai acara, Bupati mengatakan Pemkab akan mengejar ketertinggalan pembangunan fasilitas dibeberapa sekolah. Sesuai instruksi Menteri Pendidikan Republik Indonesia, bahwa semua tenaga pendidik harus mampu membangun kerjasama antar satu dengan yang lain.

“Kita semua harus bisa bahu-membahu saling membantu untuk memajukan pendidikan di Kutim agar lebih layak,” jelasnya.

Tidak hanya itu, dia mengatakan telah berkoordinasi dengan sekretaris daerah (sekda) untuk cepat menyalurkan insentif bagi para guru. Selain itu ia  menceritakan banyaknya sarana dan prasarana yang harus di tingkatkan di beberapa sekolah.

“Beberapa kecamatan sudah memenuhi kapasitas. Namun masih ada beberapa sekolah yang kurang dan harus dibenahi,” terangnya.

Menurutnya jumlah sekolah di Kutim sangat banyak. Ia akan melakukan kerjasama dengan UPT yang ada di masing-masing kecamatan.

“Jika kami harus melakukan pekerjaan itu sendiri, saya rasa tidak akan sanggup. Maka dari itu kami akan berdayakan UPT,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Pendidikan Kutim, Roma Malau, membenarkan minimnya infrastruktur di beberapa sekolah yang ada di Kutim. Ia mengaku sangat miris atas kondisi tersebut.

“Kami juga berupaya untuk selalu memerhatikan sekolah-sekolah itu. Namun kita semua menyadari minimnya anggaran menjadi permasalahan untuk memperbaiki seluruh tempat pendidikan yang ada. Tapi di 18 kecamatan kami sudah mengecek,” katanya.

Dirinya berharap kelayakan atas sekolah yang ada di Kutim semakin meningkat. Agar pendidikan di daerahnya tidak lagi tertinggal.

“Selaku pemerintah kami akan perbaiki fasilitas. Doakan saja agar segala upaya yang kami lakukan dapat memberikan yang terbaik untuk beberapa sekolah yang belum tersentuh,” tandasnya. (dy/la)

Artikel Harapan Orang Tua di Hardiknas, Minta Pemkab Perhatikan ABK pertama kali tampil pada Bontang Post .