Rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Daerah. Secara keseluruhan, panjang jaringan rel yang direncanakan mencapai 1.579,54 kilometer untuk mendukung konektivitas antardaerah sekaligus memperkuat jaringan transportasi menuju IKN.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Heru Sentosa, mengatakan jalur kereta api dari Bandara APT Pranoto menuju IKN telah masuk dalam rencana pengembangan. Selain itu, jaringan kereta di kawasan IKN juga akan diintegrasikan dengan jalur utama Trans Kalimantan sebagai jalur pengumpan (feeder).

Menurutnya, integrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas penumpang sekaligus memperlancar distribusi logistik menuju kawasan industri, pelabuhan, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan.

Sejumlah koridor strategis juga telah dipetakan dalam pergub tersebut. Di antaranya jalur Tabang–Pelabuhan Santan Bontang sepanjang 216,50 kilometer, Bandara APT Pranoto–Tenggarong sepanjang 31,34 kilometer, hingga jaringan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, Sangatta, Tanjung Redeb, Mahakam Ulu, dan perbatasan Kalimantan Barat.

Apabila seluruh jaringan tersebut terealisasi, kereta api diproyeksikan menjadi tulang punggung transportasi darat baru di Kalimantan. Moda ini diharapkan mampu menekan biaya logistik sekaligus memperlancar distribusi komoditas unggulan seperti batu bara, hasil perkebunan, dan peti kemas.

Dari sisi teknis, jaringan perkeretaapian dirancang menggunakan lebar rel standar internasional 1.435 milimeter. Dengan spesifikasi tersebut, kereta penumpang diproyeksikan dapat melaju hingga 160 kilometer per jam, sedangkan kereta barang hingga 100 kilometer per jam.

Pendanaan proyek akan menggabungkan berbagai sumber, mulai dari APBN, APBD sesuai kewenangan, hingga investasi pemerintah bersama badan usaha.

Selain kereta konvensional, Pemprov Kaltim juga membuka peluang penerapan moda transportasi berteknologi tinggi dan rendah emisi. Beberapa opsi yang dipertimbangkan antara lain kereta listrik, Autonomous Rapid Transit (ART), kereta gantung, kereta maglev, hingga kereta berbahan bakar hidrogen yang disesuaikan dengan kondisi geografis Kalimantan.

Pengamat transportasi Universitas Tanjungpura, Said, menilai pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan merupakan langkah realistis seiring meningkatnya kebutuhan angkutan logistik setelah hadirnya IKN. Namun, ia mengingatkan keberhasilan proyek sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, penyelesaian pembebasan lahan, serta kemampuan pemerintah menarik minat investor agar proyek Kereta Api Trans Kalimantan dapat terealisasi. (prokal)

Artikel Kaltim Siapkan Jalur Kereta Api, Bandara APT Pranoto Bakal Terhubung Langsung ke IKN pertama kali tampil pada Bontang Post .

Aduan itu dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Kaltim, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengurai duduk persoalan sengketa lahan tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Selamat Ari Wibowo, menegaskan forum tersebut belum ditujukan untuk mengambil kesimpulan, melainkan sebatas meminta klarifikasi dari pemerintah.

“Kami hanya mencoba mengklarifikasi seperti apa duduk masalahnya,” ujar Selamat usai rapat, Senin (20/7/2026).

Dari penjelasan Biro Hukum Setprov Kaltim terungkap bahwa sengketa lahan Bandara APT Pranoto bukan kali pertama muncul. Sebelumnya telah ada dua perkara serupa yang sempat bergulir di pengadilan.

Satu gugatan ditolak karena cacat formil, sedangkan perkara lainnya telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan memerintahkan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dinyatakan berhak.

Namun, menurut Selamat, putusan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan karena sempat ditolak warga akibat nilai ganti rugi yang dianggap terlalu kecil.

“Yang sudah inkrah itu justru sempat ditolak warga karena nilai ganti ruginya dianggap terlalu kecil. Dari yang semula bernilai miliaran, dalam putusan akhir hanya ratusan juta,” katanya.

Perkara yang kini diadukan ke DPRD disebut sebagai kasus ketiga. Sebanyak 30 warga mengklaim belum pernah menerima ganti rugi atas lahan yang masuk dalam proyek pembangunan bandara.

Meski demikian, DPRD mengaku belum dapat memastikan dasar hukum klaim tersebut. Komisi I masih perlu menelusuri legalitas kepemilikan lahan yang menjadi dasar tuntutan warga.

Di sisi lain, status aset Bandara APT Pranoto dinilai telah memiliki kepastian hukum. Pengadaan lahannya melibatkan Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, dan Pemkab Kutai Kartanegara, sementara seluruh bidang yang digunakan telah bersertifikat atas nama Pemprov Kaltim dan bangunannya tercatat sebagai aset pemerintah pusat.

Karena itu, DPRD meminta Pemprov Kaltim menyusun telaahan hukum yang lebih komprehensif sebelum mengambil langkah lanjutan.

Selamat menegaskan pemerintah tidak bisa begitu saja membayarkan ganti rugi hanya berdasarkan pengaduan masyarakat tanpa dasar hukum yang jelas.

“Pemerintah tentu tidak bisa asal membayar karena harus ada dasar hukumnya. Berbeda kalau sudah ada putusan pengadilan. Pejabat juga khawatir jika pembayaran tanpa dasar yang kuat dapat terindikasi tindak pidana korupsi,” tegasnya. (KP)

Artikel 30 Warga Tuntut Ganti Rugi Lahan Bandara APT Pranoto, DPRD Kaltim: Jangan Asal Bayar Bisa Jadi Korupsi pertama kali tampil pada Bontang Post .

Seperti diungkapkan nitizen lewat kolom komentar media sosial bandara tersebut. Ada pengecualian khusus saat penumpang yang baru tiba kemudian dijemput keluarga atau menggunakan taksi online.

“Bandara apaan ini mau jemput keluarga tidak boleh, harus jalan ke parkiran, sedangkan pakai taxi boleh, hahaha lucu,” begitu keluhan nitizen dengan nama akun diana_chichi_clara.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan dan Kerja Sama, Denny Armanto mengatakan, untuk penjemputan di Bandara lewat aplikasi online atau ojek online (ojol), harus ada komunikasi untuk kerja sama. Sebab, angkutan online yang tidak mempunyai izin dilarang mengangkut penumpang.

“Karena di Bandara sudah ada taksinya. Sarannya untuk penumpang yang ingin menggunakan taksi, disarankan menggunakan taksi resmi Bandara,” ucapnya, Senin (8/7).

Namun, jika ada penumpang yang tidak ingin menggunakan taksi resmi bandara, itu tidak masalah.

Sebagai informasi, setiap saat tim manajemen melakukan pemeriksaan taksi online atau taksi gelap yang beroprasi di bandara tersebut. Dan bandara ini memiliki aturan, khususnya untuk pengelolaan taksi atau angkutan penumpang. (*)

Artikel Penumpang Bandara APT Pranoto Keluhkan Pelayanan Angkutan, Sopir Taksi Dikeluhkan Sering Pemaksaan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, pemerintah pusat (Kemenhub) sudah menganggarkan sekitar Rp 300 miliar untuk peningkatan fasilitas di Bandara APT Pranoto, Samarinda. Sedangkan untuk Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan, rencananya proses penambahan panjang runway bakal segera dikerjakan.

“Dalam waktu tidak terlalu lama nanti akan dikerjakan (perpanjangan runway). Desainnya mungkin tahun ini selesai nanti,” kata Isran di Balikpapan, Senin (21/2).

Salah satu infrastruktur penunjang yang jadi prioritas pembangunan tahap awal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, hingga tahun 2024 mendatang, adalah bandara internasional IKN.

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, setelah meninjau lokasi pembangunan bandara IKN Nusantara di kawasan Sepaku, PPU, Senin (21/2).

Lokasi pembangunan bandara berada di antara Balikpapan dan IKN. Akses menuju bandara, kata dia, juga bakal didukung dengan jalan tol baik dari Balikpapan maupun IKN sehingga sangat strategis.

“Lokasinya (pembangunan) sangat baik, sudah dilakukan penelitian. Nantinya bandara ini akan berada di antara Balikpapan dan IKN, konfigurasinya akan sejajar dengan Balikpapan,” kata Budi kepada wartawan.

Rencananya, bandara di ibu kota baru tersebut bakal memiliki runway sepanjang 3000 meter dengan lebar 45 meter. Dengan demikian, pesawat berbadan besar seperti Boeing 777 maupun Airbus A400 dipastikan dapat mendarat di bandara internasional ini. Bandara ini, lanjut Budi, juga akan dimanfaatkan untuk kepentingan TN Angkatan Udara

Berkaca dari pengalaman pemerintah membangun bandara New Yogyakarta International Airport dengan luasan yang sama, Budi optimistis pembangunan bisa selesai pada 2024 mendatang.

Gubernur Kaltim, Isran Noor, mengatakan, lokasi pembangunan bandara nantinya terpisah dari Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) IKN Nusantara. Jika dihitung garis lurus, lokasinya berjarak sekitar 20 kilometer dari Istana Negara. “Bandara ini nantinya di luar konsesi PT ITCI Hutani Manunggal, tapi ada perkebunan sawit yang sudah tidak produktif,” kata Isran. (hul)

Artikel Pemerintah Bakal Tingkatkan Fasilitas Dua Bandara di Kaltim pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Pada saat rapat sebelumnya, sudah disetujui untuk pembangunan landscape Bandara APT Pranoto. Saat ini, malah ada batching plant di sana. Bagaimana mungkin itu bandara internasional, dan sebentar lagi ada IKN, malah halaman depannya ada batching plant,” kritik anggota Komisi V DPR RI dapil Kaltim Irwan dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Senin (14/2) lalu. Batching plant yang dimaksud Irwan adalah lokasi khusus pembuatan beton atau pabrik beton untuk kepentingan konstruksi proyek.

“Minta tolong Pak Dirjen, tuntaskan landscape ini. Karena juga bicara profesionalitas bandara. Termasuk juga keamanan. Kalau ada batching plant, ada debu, bisa mengganggu keamanan dan keselamatan bandara. Dan kita sudah sepakati waktu pembahasan anggaran 2022 sebelum ditetapkan. Kita sepakat untuk pembangunan landscape bandara,” ucap pria asal Kutai Timur itu.

Ketua DPD Partai Demkorat Kaltim ini, turut menyoroti anggaran pengembangan Bandara Kalimarau Berau yang dianggarkan Rp 13,7 miliar pada tahun ini. Termasuk pengembangan Bandara Datah Dawai di Mahakam Ulu dan Bandara Melalan di Melak, Kutai Barat.

“Tapi saya lihat redundant (berulang) ini. Menurut saya, sejak 2020–2021 angka ini, ya paling koreksi, diubah. Misalnya tahun lalu Rp 14 miliar, tahun ini Rp 13,7 miliar. Kalau tidak terserap ya, pindah. Jangan diulang terus. Kelihatannya ada anggaran. Menyenangkan. Tetapi fisiknya tidak ada. Tidak pernah terealisasi,” tegasnya.

Menurut dia, apabila anggaran pengembangan bandara di Kaltim tidak terserap, sebaiknya dialihkan pada kegiatan yang lebih bermanfaat. Seperti penataan landscape Bandara APT Pranoto. “Kalaupun memang di bandara yang lain tidak terserap, dan selalu berulang setiap tahunnya, ya udah dibawa untuk pembangunan landscape ini saja. Itu lebih bermanfaat,” tutup Irwan.

Menanggapi hal itu, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto Rahardjo mengatakan, penghijauan dan penataan taman Bandara APT Pranoto tetap akan dilaksanakan. Akan tetapi, pada 2022, Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub sudah menganggarkan sangat besar untuk Bandara APT Pranoto. Yakni, sebesar Rp 100 miliar. Uang itu untuk memperbaiki fasilitas sisi udara bandara. Meliputi runway (landasan pacu), taxiway (area yang menghubungkan antara runway dan apron, berfungsi sebagai jalur pesawat berpindah dari runway ke apron atau sebaliknya), dan apron (area yang digunakan pesawat untuk parkir, mengisi bahan bakar, kegiatan pemeliharaan pesawat, serta memuat dan menurunkan penumpang maupun barang). 

“Tahun 2021 juga dianggarkan untuk memperbaiki taxiway baru. Karena taxiway yang lama tidak memenuhi syarat. Kemudian untuk drainase sedang diperbaiki, dan alhamdulillah sudah selesai,” katanya. Karena itu, tahun ini Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub masih konsentrasi menggunakan anggaran yang sangat besar untuk memperbaiki runway. Pasalnya, pada beberapa titik konstruksi runway Bandara APT Pranoto, masih memerlukan perbaikan. Agar memenuhi syarat untuk pendaratan pesawat berbadan besar. “Ini menjadi perhatian kita bersama,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pada 2021, Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembuatan pararel dan right angle taxy way Bandara APT Pranoto Samarinda senilai Rp 88,62 miliar. Taxiway yang dibangun memiliki panjang 18 meter x 148,5 meter. Sedangkan pararel 18 meter x 607 meter. Selain pembangunan taxiway, infrastruktur lainnya yang dibiayai lewat Sukuk Negara adalah pembuatan sistem drainase Rp 69,5 miliar. (riz/k8)

Artikel Sudah Gelontorkan Ratusan Miliar, Taman Bandara APT Pranoto Batal Dibenahi pertama kali tampil pada Bontang Post .

BALIKPAPAN – Dewan Pembina DPD Asita Kaltim  Eddy Yusuf Assainar menuturkan, penurunan tiket yang ada tidak terlalu berpengaruh signifikan. Alhasil usaha travel yang dijalankannya masih bergantung kepada corporate.

“Ya kalau corporate jarang mengambil kelas LCC. Biasanya hanya rute tertentu yang rutenya tidak dilalui Garuda atau Batik. Kalau permintaan masyarakat ya biasa saja. Soalnya kami sudah kalah dengan travel online. Jadi fokus kami ke corporate saja,” terangnya, Selasa (20/8).

Menurutnya, tarif tiket yang turun saat ini juga tidak setiap hari. Pada hari tertentu masih di atas Rp 1 jutaan. Harga paling murah Lion Air, namun mereka mengenai tarif bagasi pesawat. “Harganya bagasi ini cukup mahal. Jadi saya rasa sama saja,” tuturnya.

General Manager Angkasa Pura I Balikpapan Farid Indra Nugraha mengatakan, mahalnya harga tiket pesawat cukup berdampak kepada penurunan penumpang baik di Balikpapan dan Samarinda. “Total keseluruhan dua bandara yakni Samarinda dan Balikpapan penurunannya mencapai 17 persen dibanding tahun lalu. Untuk Balikpapan saja sekitar 30 persen,” sebutnya.

Ia menyampaikan, sejauh ini beberapa maskapai dengan tarif rendah sudah mulai menurunkan harga tiket. Namun, memang di jam-jam tertentu saja. Ini membuat beberapa rute tingkat keterisian pesawat baik. Seperti rute Balikpapan-Surabaya, load factor-nya lumayan tinggi, sekitar 80 persen. Tetapi, jumlah penerbangan juga turun. Misalkan, awalnya lima jadwal penerbangan, sekarang hanya tiga.

“Kalau ditanya load factor rata-rata ya masih padat. Cuma ada jadwal penerbangan yang ditutup,” bebernya. Farid membeberkan, ada 16 flight dari Balikpapan yang dinonaktifkan. Paling banyak ke Jakarta. Ada 5 flight disusul Surabaya sekitar 4 flight. “Penurunan tarif, kalau konsepnya seperti ini, hanya kelas LCC yang turun tidak berdampak besar. Apalagi, yang full service masih mahal,” terangnya.

Ia berharap, semua segmen pesawat bisa turun. Kalau hanya LCC efeknya tidak terlalu besar. Pasalnya masih ada beban harga bagasi pesawat di kelas LCC ini. Penurunan bagasi penumpang pesawat ini cukup signifikan di atas 50 persen. Untuk jadwal penumpang yang terpantau sama saja. Selain itu, dari situs tiket online, menunjukkan penurunan.

Sejak 2016, jumlah penumpang di bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Balikpapan memang mengalami pasang surut. Dari 7,8 juta orang pada 2016, anjlok menjadi 7,3 juta orang pada 2017. Sempat naik sedikit menjadi 7,5 juta orang di 2018. AP I memproyeksikan tahun ini jumlahnya akan menurun tajam menjadi hanya 5,2 juta penumpang.

Penurunan terbesar disebabkan pembukaan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Diperkirakan sekitar 2,5 juta orang mengalihkan penerbangan ke Kota Tepian. Jumlah penumpang harian di bandara saat ini hanya mencapai 7 ribuan orang yang take off dan landing, dari sebelumnya 11.400 orang. (aji/ndu/prokal)

Artikel Terkesan Setengah-Setengah, Penurunan Tiket Belum Berdampak pertama kali tampil pada Bontang Post .