BONTANGPOST.ID, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyiapkan pengembangan jaringan perkeretaapian yang akan menghubungkan sejumlah wilayah strategis, termasuk Bandara APT Pranoto Samarinda dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Daerah. Secara keseluruhan, panjang jaringan rel yang direncanakan mencapai 1.579,54 kilometer untuk mendukung konektivitas antardaerah sekaligus memperkuat jaringan transportasi menuju IKN.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Heru Sentosa, mengatakan jalur kereta api dari Bandara APT Pranoto menuju IKN telah masuk dalam rencana pengembangan. Selain itu, jaringan kereta di kawasan IKN juga akan diintegrasikan dengan jalur utama Trans Kalimantan sebagai jalur pengumpan (feeder).
Menurutnya, integrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas penumpang sekaligus memperlancar distribusi logistik menuju kawasan industri, pelabuhan, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan.
Sejumlah koridor strategis juga telah dipetakan dalam pergub tersebut. Di antaranya jalur Tabang–Pelabuhan Santan Bontang sepanjang 216,50 kilometer, Bandara APT Pranoto–Tenggarong sepanjang 31,34 kilometer, hingga jaringan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, Sangatta, Tanjung Redeb, Mahakam Ulu, dan perbatasan Kalimantan Barat.
Apabila seluruh jaringan tersebut terealisasi, kereta api diproyeksikan menjadi tulang punggung transportasi darat baru di Kalimantan. Moda ini diharapkan mampu menekan biaya logistik sekaligus memperlancar distribusi komoditas unggulan seperti batu bara, hasil perkebunan, dan peti kemas.
Dari sisi teknis, jaringan perkeretaapian dirancang menggunakan lebar rel standar internasional 1.435 milimeter. Dengan spesifikasi tersebut, kereta penumpang diproyeksikan dapat melaju hingga 160 kilometer per jam, sedangkan kereta barang hingga 100 kilometer per jam.
Pendanaan proyek akan menggabungkan berbagai sumber, mulai dari APBN, APBD sesuai kewenangan, hingga investasi pemerintah bersama badan usaha.
Selain kereta konvensional, Pemprov Kaltim juga membuka peluang penerapan moda transportasi berteknologi tinggi dan rendah emisi. Beberapa opsi yang dipertimbangkan antara lain kereta listrik, Autonomous Rapid Transit (ART), kereta gantung, kereta maglev, hingga kereta berbahan bakar hidrogen yang disesuaikan dengan kondisi geografis Kalimantan.
Pengamat transportasi Universitas Tanjungpura, Said, menilai pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan merupakan langkah realistis seiring meningkatnya kebutuhan angkutan logistik setelah hadirnya IKN. Namun, ia mengingatkan keberhasilan proyek sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, penyelesaian pembebasan lahan, serta kemampuan pemerintah menarik minat investor agar proyek Kereta Api Trans Kalimantan dapat terealisasi. (prokal)
