Dalam laporan terbaru Pertamina, Senin (24/8/2020), kerugian di semester I 2020 terjadi karena total penjualan dan pendapatan usaha lainnya anjlok 24,7 persen dari USD 25,54 miliar menjadi USD 20,48 miliar.

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dilansir dari Kumparan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan, pendapatan Pertamina yang mencapai Rp 800 triliun sangat besar karena hampir setara APBN.

Demikian besarnya pendapatan BUMN sektor migas itu, Ahok menyatakan perlu pengawasan yang kuat. Dengan begitu, Pertamina akan selalu untung.

“Kalau enggak diawasi dengan baik, direksi Pertamina enggak punya KPI (key performance indicator). Padahal KPI sifatnya administrasi semua. Jadi merem juga untung,” kata Ahok dalam perbincangan dengan Jurnalis senior Andy F. Noya di akun instagram KickAndy Show, Sabtu (27/6/2020) lalu.

Sebelumnya Kementerian BUMN menjelaskan alasan penunjukan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, karena berpengalaman dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menteri BUMN Erick Thohir meyakini Ahok sebagai sosok pendobrak, yang mampu memenuhi target-target Pertamina.

“Karena itulah kenapa kemarin kita juga ingin orang yang pendobrak, bukan pendobrak marah-marah, saya rasa pak Basuki berbeda, pak Ahok berbeda, kita perlu figur pendobrak supaya ini sesuai dengan target,” kata Erick, Jumat (22/11/2020) silam.

Kerugian Pertamina kali ini disebabkan anjloknya penjualan semua produk utama seperti minyak mentah, gas bumi, dan lainnya. Tahun ini, Pemerintah mengurangi setoran penggantian biaya subsidi ke Pertamina dari sebelumnya USD 2,5 miliar menjadi hanya USD 1,73 miliar dan tidak ada imbalan pemasaran seperti tahun lalu.

Kerugian kurs Pertamina kali ini juga mencapai USD 211,83 juta, berbalik dibandingkan tahun lalu yang untung USD 64,59 juta. (*)

Artikel Ahok Pernah Klaim Pertamina Pasti Untung, Kini Rugi Rp 11,28 Triliun pertama kali tampil pada Bontang Post .

Sebagai Komisaris Utama perusahaan plat merah, berapa nantinya gaji yang diterima oleh Ahok?

Dalam laporan keuangan Pertamina tahun 2018 yang dirilis pada Juni lalu, diketahui bahwa gaji serta tunjangan yang diterima oleh manajemen mencapai USD 47,23 juta atau setara dengan Rp 665,94 miliar (kurs Rp 14.100). Pada laporan tersebut, Pertamina memiliki 11 direksi dan 6 komisaris, yang jika di totalkan menjadi 17 orang petinggi. Namun, besaran gaji yang diterima antara direksi serta komisaris memiliki angka yang berbeda-beda.

Apabila uang sebesar Rp 665,94 miliar dibagikan ke 17 orang tersebut, maka masing-masing orang akan mendapatkan penghasilan sekitar Rp 39,17 miliar per tahun dan Rp 3,26 miliar dalam sebulan.

Untuk seorang Komisaris Utama, gaji yang ditentukan adalah sebesar 45 persen dari gaji Direktur Utama. Sedangkan, gaji Direktur Utama ditetapkan oleh Menteri BUMN lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina.

Tunjangan yang diterima oleh Dewan Komisaris adalah tunjangan hari raya, tunjangan transportasi serta asuransi purna jabatan. Kemudian, ada juga fasilitas kesehatan dan bantuan hukum. Seperti diketahui, Jumat (22/11/2019), Erick Tohir menyatakan bahwa Ahok telah diutus sebagai Komisaris Utama Pertamina. Nantinya, kader PDIP itu akan dibantu oleh Budi Gunadi Sadikin (BGS) sebagai Wakil Komut Pertamina yang juga sebagai Wakil Menteri BUMN.

“Insyaallah sudah putus. Beliau, Pak Basuki akan jadi Komut Pertamina,” katanya. Sementara itu, untuk mengisi posisi Direktur Keuangan, Erick menugaskan Emma Sri Martini, Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Pahala N Mansury yang sebelumnya menduduki posisi Direktur Keuangan ditugaskan menjadi Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

KONTROVERSI 

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kembali menjadi sorotan publik Tanah Air.  Setelah lama tak terdengar kiprahnya di kancah perpolitikan, kali ini dia diberi kepercayaan menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero).

Karir Ahok sendiri terbilang cukup moncer. Dia dikenal sebagai seorang politikus. Pertama dia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) pada 2004. Setahun berselang, dia langsung maju dalam Pilkada Bupati Belitung Timur dan berpasangan dengan Khairul Effendi.

Pria yang juga disapa BTP itu terpilih sebagai Bupati Belitung Timur definitif pertama dengan mengantongi suara 37,13 persen. Namun pada 11 Desember 2006, Ahok mundur dari jabatannya demi mengikuti Pilgub Bangka Belitung. Namun nasibnya tak mujur. Dia kalah dari rivalnya Eko Maulana Ali.

Karir politiknya masih terus berlanjut. Mantan suami Veronika Tan itu memutuskan maju sebagai caleg DPR RI. Dia pun berhasil melenggang ke Senayan sebagai perwakilan Partai Golkar dari dapil Bangka Belitung.

Ketika menjadi anggota dewan, Ahok duduk di Komisi II. Pada 2011, dia membuat kontroversi setelah menyuarakan laporan dan keluhan masyarakat Bangka Belitung yang ditemuinya secara pribadi dalam masa reses. Laporan itu mengenai bahaya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan kapal hisap dalam eksploitasi timah. Basuki dianggap menghina pengusaha dari Belitung dan dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR oleh Front Pemuda Bangka Belitung (FPB).

Karir Ahok semakin meningkat setelah bergabung dengan Partai Gerindra. Pada 2012 dia diusung sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dan berpasangan dengan Joko Widodo (Jokowi). Pasangan itu menang dengan suara 1.847.157 (42,60 persen) suara pada putaran pertama, dan 2.472.130 (53,82 persen) suara pada putaran kedua, mengalahkan pasangan petahana Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli.

Dua tahun berselang tepatnya pada 14 November 2014, Ahok diumumkan sebagai Gubernur DKI Jakarta, menggantikan posisi Jokowi yang terpilih sebagai Presiden periode 2014-2019. Pengangkatan itu pun menuai protes keras dari beberapa pihak seperti Front Pembela Islam (FPI).

FPI beralasan Ahok tidak beragama Islam. Perilakunya pun dianggap arogan, kasar, dan tidak bermoral. Serta umat Islam Jakarta juga menolak terhadap kepemimpinan Ahok. Penolakan ini berlangsung semenjak beberapa bulan sebelum Ahok dilantik. Bahkan tercatat pernah terjadi bentrok antara FPI dan aparat kepolisian di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Situasi semakin panas ketika Ahok mengirim surat rekomendasi pembubaran FPI kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri. Dia menilai FPI telah melanggar Undang-undang karena berbuat anarkis. Namun, pada akhirnya Ahok tetap dilantik pada 19 November 2014.

Sebagai Gubernur, Ahok meninggalkan beberapa warisan. Seperti Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), layanan kesehatan Ketuk Pintu Layani dengan Hati, pembenahan trotoar, pembangunan rumah sakit umum kecamatan tipe D, jenbatan pedestrian Manggarai, Lenggang Jakarta, penertiban Kalijodo, dan relokasi Kampung Pulo.

Jelang akhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Ahok terlilit kontroversi yang cukup pelik. Pada 2016 silam saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, dia berucap kalimat yang berbau penodaan agama. Yakni menyampaikan masyarakat dibodohi menggunakan surah Al Maidah ayat 51.

Hal ini kemudian mendapat protes keras dari elemen masyarakat islam. Gelombamg demonstrasi terjadi berulang kali. Dua aksi massa yang besar tercatat terjadi pada 4 November 2016 (aksi 411). Aksi ini bahkan sempat berakhir ricuh antara massa dengan aparat.

Tak berhenti disitu, massa dengan jumlah yang lebih besar, diperkirakan mencapai 7 juta orang mendekat ke sekitar Monas Jakarta. Aksi itu terjadi pada 2 Desember 2016 atau lebih dikenal dengan Aksi 212. Umat Islam dari berbagai daerah datang. Bahkan ada sekelompok massa yang berjalan kaki dari Ciamis, Jawa Barat. Saat itu salah satu pentolan aksi massa adalah Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Bersamaan dengan itu, Ahok juga tengah menjalani kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017. Parsaingan ketat terjadi dengan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga S Uno. Hingga akhirnya Ahok harus mengakui keunggulan lawannya tersebut.

Bagai jatuh tertimpa tangga, setelah gagal melenggang di DKI 1 untuk periode kedua, Ahok masih harus bermasalah dengan kasus hukum dugaan penistaan agama terkait ucapa surah Al Maidah ayat 51. Pada 9 Mei 2017, dia divonis 2 tahun penjara.

Setelah itu, dia tak banyak terdengar kabarnya. Hingga pada awal 2019 dia kembali muncul setelah usai menjalani masa tahanan. Secara mengejutkan Ahok menyatakan diri bergabung dengan PDIP. Dia mendaftar keanggotaan di DPC PDIP Bali.

Di partai besutan Megawati Soekarnoputri itu, Ahok berhasil berkontribusi melenggangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai presiden 2019-2024. Hingga akhirnya dia terpilih menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Sebagaimana diketahui, kejelasan posisi BTP di salah satu BUMN terkuak pada, Jumat (22/11). Menteri BUMN Erick Thohir di Istana Negara menyampaikan bahwa pria yang akrab disapa Ahok itu dipercaya menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). “Insya Allah sudah putus. Beliau, Pak Basuki akan jadi Komut Pertamina,” katanya.

Erick menambahkan, dalam mengemban tugasnya sebagai Komut Pertamina, Ahok akan dibantu oleh Budi Gunadi Sadikin (BGS) sebagai Wakil Komut Pertamina. Sebagaimana diketahui, saat ini BGS juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

ATAS RESTU PRESIDEN 

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) akhirnya dipastikan menduduki jabatan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Hal itu disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Istana Negara, Jumat (22/11).

Penunjukan Ahok sebagai Komut Pertamina itu atas restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ya, Erick memang membawa nama-nama yang akan menduduki sejumlah perusahaan pelat merah ke Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

Hal itu terkonfirmasi, ketika mantan presiden Inter Milan itu ditanya mengenai posisi untuk Inas Nasrullah Zubir, politikus Partai Hanura. Erick memastikan, nama-nama pejabat baru di BUMN yang dia sampaikan kepada pers adalah yang telah melalui pengambilan keputusan oleh TPA.

“Saya hanya bisa sebutin (nama-nama) dari (yang dibawa ke) TPA. Yang tidak melalui TPA, saya tidak bisa komentar,” katanya.

Erick menyampaikan, dalam mengemban tugasnya sebagai Komut Pertamina, Ahok akan dibantu oleh Budi Gunadi Sadikin (BGS) sebagai Wakil Komut Pertamina. Sebagaimana diketahui, saat ini BGS menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

Sementara itu, untuk mengisi posisi Direktur Keuangan, Erick menugaskan Emma Sri Martini, Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Pahala N Mansury yang sebelumnya menduduki posisi Direktur Keuangan ditugaskan menjadi Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

“Pak Pahala ada tugas baru juga sebagai Dirut BTN, dan Komut (BTN) Pak Chandra Hamzah,” tukas Erick. Dua pekan terakhir, Erick memanggil beberapa nama ke Kantor Kementerian BUMN. Selain Ahok, Erick juga memanggil Chandra Hamzah, Rizal Mallarangeng, dan Emma Sri Martini. (jpc)

Artikel Jabat Komisaris Utama Pertamina, Ahok Bakal Terima Gaji Segini pertama kali tampil pada Bontang Post .

BTP hadir sekitar pukul 15.58, disambut oleh jajaran PDIP seperti Sekretaris Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali Nyoman Adi Wiryatama. Kemudian masuk ke sebuah ruangan rapat. “Saya jalan-jalan. Maunya saya jalan – jalan terus sampai dua setengah bulan. Di Bali saya sampai Minggu (10/2),” jelas BTP yang menggunakan baju warna hitam sebelum masuk ruangan.

Sebenarnya jajaran lengkap seperti Ketua DPD PDIP Bali yang juga Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran Bupati, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dari PDIP juga ada di DPD PDIP Bali, namun masih sedang rapat terkait Undang – Undang Bali. Namun karena BTP melakukan silaturahmi, akhirnya Adi Wiryatama yang diminta menerima bersama Wakil Gubernur Bali Cok Ace.

Sekitar pukul 17.00, BTP keluar ruangan dengan mengenakan jaket PDIP berwarna merah. Awak media langsung “merebutnya” bahkan dorongan terjadi karena rebutan gambar. Mantan Gubernur DKI itu tidak mau banyak bicara. Saat itu BTP menyerahkan ke Adi Wiryatama memberikan penjelasan.

“Begini ya, kami menyampaikan bahwa Bapak Ahok sudah resmi di PDIP. Bergabung dengan kami satu wadah, sejak 26 Januari lalu. Dan beliau saat ini silaturahmi di ke Sekretariat kami, sambil jalan – jalan di Bali,” kata Adi Wiryatama.

Ketua DPRD Bali ini juga mengatakan, BTP banyak bercerita terkait dirinya berada di penjara dan sampai menghasilkan buku dengan judul “Kebijakan Ahok”. Saat itu BTP enggan memberikan penjelasan dan beranjak meninggalkan Sekretariat PDIP, tetapi akhirnya diarahkan ke ruang rapat Koster.

“Bapak silakan masuk ke ruang rapat, Pak Gubernur sudah selesai rapat. Sekalian gabung,” ujar Cok Ace mengarahkan.

Sekitar hampir satu jam, dia melanjutkan pertemuan dengan Koster dan jajaran Bupati, Wakil Bupati, Anggota Fraksi dan lainnya. Keluar dari Ruangan rapat, BTP memberikan penjelasan pendek. Dia memastikan bahwa sudah memikirkan sejak dulu, untuk bergabung ke PDIP. “Sudah saya pikirkan sejak dulu, untuk bergabung ke PDIP. Bahkan saya sudah simpatisan PDIP sejak lama,” kata Mantan Wakil Gubernur DKI ini.

“Intinya PDI Perjuangan segaris perjuangan idiologi saya,” ujar Mantan Bupati Belitung Timur ini.

Kemudian sambil naik mobil, BTP sempat merogoh kantongnya dan menunjukan KTA PDI Perjuangan. “Saya sudah ber KTA,” ujarnya.

Sempat ada yang bertanya terkait rencana pernikahan, BTP enggan menjawab. Sambil tersenyum mobilnya berjalan meninggalkan Gedung DPD PDIP.

Adi Wiryatama melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan, bahwa BTP akan menjadi energi baru dalam pemenangan Pemilu dan Pilpres. Namun dia mengatakan belum pasti, apakah akan menjadi jurkam Jokowi – Amin atau tidak.

“Intinya Pak Ahok akan menjadi energi baru dalam pemliu, baik Pileg dan Pilpres. Beliau memberikan saya buku, isinya adalah hasil semedi selama 600 hari lebih. Ini bukunya,” kata Ketua DPRD Bali ini sambil mengangkat buku “Kebijakan Ahok”.

Bahkan ada tanda tangan BTP untuk Adi Wiryatama, pesannya “Untuk Bapak Adi Wiryatama, sehat, sukses, penuh sukacita, dan selalu damai, sejahtera menyertai, seluruh aspek hidup dan penyabdiannya”. “Buku ini saya akan baca khusus,” pungkas Mantan Bupati Tabanan dua periode ini. (art/yes/jpg)

Artikel Ahok Resmi Gabung PDIP pertama kali tampil pada Bontang Post .

Wartawan senior Ilham Bintang menuliskan catatan ringan terkait ketua majelis hakim persidangan itu. Dia adalah Dwiarso Budi yang juga menjabat sebagai Ketua PN Jakut itu.

“Setiap hari dari rumah ke kantor pulang pergi dia naik angkutan umum busway. Itulah hakim Dwiarso Budi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memimpin majelis hakim sidang perkara penistaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok,” kata dia dalam tulisannya yang diterima JawaPos.com, Selasa (9/5).

Di mata kawan-kawannya, Ilham menyebut Dwiarso dijuluki bonek (bondo nekat). Bukan hanya karena kelahiran Surabaya, tetapi julukan itu menunjuk pada integritasnya sebagai hakim. “Anti suap, antik gertak, kata seorang sahabatnya,” sambung dia.

Dwiarso adalah hakim yang lahir di Surabaya 14 Maret 1962. Dia memiliki panggilan akrab Inoenk. Hingga kini kata Ilham, Dwiarso masih tinggal di rumah dinas bersama Yanti, istrinya dan Rio serta Anya yang merupakan anaknya.

Sebelum menjabat Ketua PN Jakut, Dwiarso pernah menjadi Ketua PN di Kotabumi, Kraksaan, Depok, Banjarmasin, dan Semarang. Untuk anaknya bernama Rio, kini tengah berada di Jepang bekerja sebagai pelayan toko, sementara Anya ada di Palangkaraya sebagai pegawai pajak.

“Ada kisah menarik putera-puteri Inoenk, ketika terjadi penangkapan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi , Akil Mochtar tempo hari. Kompak mereka meminta Inoenk berhenti jadi hakim karena merasa malu dengan profesi ayahnya. Juga kompak berdua menyatakan biarlah mereka yang bekerja untuk menopang ekonomi orang tuanya,” bebernya.

Dwiarso juga diketahui sebagai Sarjana Hukum jebolan SI Universitas Airlangga dan S2 Universitas Gajahmada dan terakhir Lemhanas (2016). Dia juga adalah mantan Atlet Hoki PON Jatim dan Atlet Tennis mewakili Provinsi dia bertugas waktu itu.

Bahkan, sebelum kasus ini, Dwiarso sudah menangani kasus besar, yakni korupsi BLBI. Dwiarso yang merupakan mantan asisten sekretaris Mahkamah Agung pernah memutus hukuman seumur hidup untuk koruptor BLBI.

“Waktu bertugas di Semarang Inoenk juga memutus sengketa Gubernur Jateng lawan Pengacara Kondang Yusril Ihza Mahendra dengan menghukum hakim temannya sendiri karena menerima suap dan beberapa koruptor serta pejabat Bupati Karang Anyar,” terang dia.

Keberaniannya untuk berbeda dengan alasan hukum yang rasional itulah yang membuat Ketua Mahkamah Agung kala itu, M Sarwata sangat membanggakannya.

“Dosen favorit Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu kini menjadi tempat bergantung  harapan keputusan adil dari persidangan kasus penistaan agama Ahok. Sekian lama dia memang  menjadi gantungan harapan para penuntut keadilan yang mengharapkan vonisnya terhadap Ahok terbebas dari pelbagai intervensi supaya wajah hukum kita mendapat kepercayaan publik,” tuturnya.

Dan pada Selasa (9/5) siang akhirnya Dwiarso membuktikan dirinya memang hakim yang berintegritas tinggi. Meskipun sempat dibayangi spekulasi dia juga akan dilumat pelbagai manuver seperti aparat penegak hukum lainnya yang masuk angin. “Vonisnya, Ahok terbukti bersalah, dan dihukum penjara dua tahun dan langsung ditahan di LP Cipinang,” tukas dia. (elf/JPG)

Artikel Mengenal Hakim Pemvonis Ahok, Dwiarso Budi pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ini disampaikan Jokowi saat berada di Papua, sebagaiman dikutip dari laman setkab.go.id, Selasa ((9/5).

“Saya minta, saya minta semua pihak menghormati proses hukum yang ada, serta putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim. Termasuk juga kita harus menghormati langkah yang akan dilakukan oleh Pak Basuki Tjahaja Purnama untuk banding,” kata Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu hadir di Papua dalam rangka kunjungan kerja Lintas Nusantara. Di sana, dia meresmikan listrik desa di Papua dan Papua Barat, di Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua.

Yang paling penting, tegas Jokowi, semua pihak percaya terhadap mekanisme hukum yang ada untuk menyelesaikan setiap masalah. “Sekali lagi pemerintah tidak bisa mengintervensi proses-proses hukum yang ada,” tegas dia.

Mengenai pencopotan Basuki Tjahaja Purnama dari jabatan Gubernur DKI, Jokowi mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (fat/jpnn)

Artikel Presiden Jokowi Sudah Terima Laporan Mendagri soal Pencopotan Ahok pertama kali tampil pada Bontang Post .

Poin pertama, registrasi perkara kasus Ahok dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dengan adanya registrasi perkara nomor IDM.147/JKT.UT/12/2016 tertanggal 1 Desember 2016, Kemendagri memang mengetahui Ahok telah berstatus terdakwa.

Namun surat registrasi belum cukup untuk memberhentikan sementara Ahok. Karena pada persidangan kata Tjahjo, diketahui mantan Bupati Belitung Timur tak hanya didakwa dengan satu pasal, yaitu Pasal 156a KUHP dengan ancaman maksimal lima tahun.

“Jaksa juga menetapkan dakwaan alternatif. Yaitu dengan Pasal 156. Ini ancamannya paling lama empat tahun. Jadi disebut dakwaan alternatif,” ujar Tjahjo di Jakarta, Selasa (14/2).

Menurut Tjahjo, karena terdapat dakwaan alternatif yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun, maka penonaktifan Ahok belum dapat diusulkan ke presiden.
Sebab dalam Pasal 83 UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah baru dapat diberhentikan sementara jika ancaman pidananya paling singkat lima tahun.

“Jadi sesuai ketentuan pasal dimaksud, Kemendagri bersikap tidak memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hari ini (Selasa,red) kami telah memasukkan surat permohonan, meminta pendapat hukum Mahkamah Agung,” pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)

Artikel Ahok Belum juga Dinonaktifkan, Ini Jawaban Mendagri pertama kali tampil pada Bontang Post .

Sidang pria yang karib disapa Ahok itu diselenggarakan di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (3/12).

Pria itu mencoba masuk ke dalam melalui pintu gerbang yang terletak di Jalan R.M. Harsono, Ragunan. Di lokasi itu juga ada massa aksi dari pendukung dan kontra Ahok.

“Dia nerobos,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Raden Prabowo Argo Yuwono di Kementerian Pertanian.

‎Argo menjelaskan, pria itu masih diinterogasi oleh polisi. Dalam proses interogasi, pria itu akan ditanyakan tujuan menerobos masuk ke tempat sidang Ahok.

“Lagi diinterogasi dia mau ngapain. Kami tidak bisa memastikan dia pendukung siapa,” ucap Argo.

Menurut Argo, pria itu tidak membawa senjata tajam. Hanya saja, polisi menduga pria tersebut berada dalam kondisi mabuk.

“Dia main nerobos saja, tapi ada bau-bau alkohol,”‎ ungkap Argo. (jpnn)

Artikel Lihat Nih! Ada yang Nekat Coba Masuk ke Ruang Sidang Ahok pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pertemuan itu dilakukan di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan itu, Ahok meminta para pendukung agar terus berjuang. Perjuangan ini terkait dengan upaya memenangkan pasangan Ahok dan Djarot Saiful Hidayat dalam satu putaran pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

“Ini perjuangan masih panjang. Jadi saya harapkan tetap berjuang untuk satu putaran,” kata Ahok di Rumah Lembang.

Pada persidangan ketiga yang beragendakan pembacaan putusan sela, majelis hakim memutuskan perkara dugaan penodaan agama yang menjerat Ahok tetap dilanjutkan. Persidangan akan dilanjutkan pada 3 Januari 2017 dengan agenda pemeriksaan saksi.

Ahok menyadari, dengan statusnya sebagai terdakwa, maka dia akan nonaktif dari jabatannya sebagai gubernur pada saat selesai cuti kampanye. Nantinya, kewajiban melaksanakan tugas memimpin Jakarta diberikan kepada Djarot selaku wakil gubernur.

“Saya enggak mungkin kembali bertugas jadi gubernur, pasti akan dinonaktifkan,” ungkap Ahok. (gil/jpnn)

sumber: jpnn.com

Artikel Ahok: Saya gak Mungkin Kembali Bertugas Jadi Gubernur pertama kali tampil pada Bontang Post .