Sidak dipimpin Direktur Reskrimsus Polda Kaltim Kombes Pol Juda Nusa Putra itu, pengecekan guna memastikan takaran sesuai dengan ketentuan pemerintah. Bersama Dinas Perdagangan Balikpapan, saat sidak menemukan beberapa beras kemasan yang tidak sesuai takaran.

“Satgas Pangan Polda Kaltim kegiatan lanjutan, hasil evaluasi dengan OPD terkait, di mana masih ditemukan beras kemasan utamanya merk tiga mangga yang ukurannya masih kurang,” terang Kasubdit I Indagsi Ditkrimsus Polda Kaltim AKBP Haris Kurniawan.

Temuan ini menunjukkan bahwa beras yang ditimbang ulang ternyata menunjukkan berat beras dalam kemasan yang masih berada diatas batas toleransi.

“Upaya kami, terhadap temuan tersebut, maka akan dilakukan tindak lanjut penyelidikan terhadap temuan tadi,” paparnya. Beras kemasan yang kurang takaran tersebut diambil untuk barang bukti, untuk ditindak lanjuti dan akan didalami.

Untuk alat takaran yang digunakan dalam pengemasannya akan dilakukan pengecekan yang bekerjasama dengan instansi yang mengelola standar satuan ukuran, melakukan tera dan tera ulang, serta mengawasi alat ukur. “Ini terkait hasil nettonya, melalui metode yang ditentukan oleh Metrologi nanti,” imbuhnya. (*)

Artikel Setelah Minyak Makan, Polda Kaltim Temukan Berat Beras Tidak Sesuai Keterangan di Kemasan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Jumlah stok ini diyakini terus meningkat, mengingat saat ini sedang musim panen. Kepala Bulog Regional Kaltim dan Kaltara Arwakhudin Widiarso mengatakan, stok beras dipasok petani lokal dan ada juga yang didatangkan dari daerah lain. Untuk lokal, sumbangsih terbesar dari Penajam Paser Utara (PPU), sebanyak 5.000 ton. Sementara dari luar daerah berasal dari Sulawesi Selatan.

“Stok beras yang berjumlah 21 ribu ton itu tersebar di beberapa gudang, seperti di Balikpapan, PPU, Samarinda, Berau, dan Bulungan,” ujarnya, Rabu (24/4). Khusus Samarinda, hingga saat ini stoknya mencapai 9.000 ton. Ini cukup untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan Idulfitri, bahkan untuk stok hingga beberapa bulan ke depan.

Saat ini, harga eceran beras lokal dari Bulog berkisar Rp 8.600 per kilogram. Sedangkan, beras impor dari Sulawesi Selatan dipatok dengan harga Rp 11 per kilogram. Dari harga Rp 8.600, diharapkan sampai di pengecer tidak lebih dari Rp 9.900 per kilogram. Sedangkan, dari harga Rp 11 ribu diharapkan sampai ke pengecer paling maksimal dijual dengan harga Rp 12 ribu per kilogram.

Berdasar pantauan Kaltim Post di Pasar Segiri, Samarinda menunjukkan harga relatif stabil. Seperti beras medium dijual Rp 9.900-10.500 per kilogram, beras premium Rp 11.000-13.000 per kilogram. Sedangkan, hasil pantauan di ritel modern Samarinda menunjukkan bahwa beras premium dijual dengan kisaran harga Rp 12.000-13.300 per kilogram.

“Saya optimistis tak ada lonjakan harga beras hingga beberapa bulan mendatang. Bahkan saat Ramadan dan Idulfitri,” ungkapnya. Karena, tambahnya, selain pasokan dan stok yang tersedia, pihaknya juga akan memasifkan operasi pasar, dengan melakukan pengecekan harga di lapangan. Serta bekerja sama dengan beberapa pelaku pasar untuk menjual beras Bulog. Tidak boleh ada lonjakan.

“Kita sekarang lagi ada kegiatan untuk stabilisasi harga pangan. Kegiatan stabilisasi sampai Mei. Itu perintah dari Menteri Perdagangan. Seperti melakukan operasi pasar langsung ke kios-kios. Dengan pasokan dan stok yang dimiliki, semua permintaan pasar bisa terpenuhi. Jadi tidak ada alasan harga meningkat,” pungkasnya. (*/ctr/ndu/k15/kpg)

Artikel Stok Aman, Harga Beras Tak Boleh Naik pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kaltim Fuad Asaddin mengatakan, konsumsi beras masyarakat Kaltim sekitar 114 kilogram per kapita per tahun. Produksi petani Kaltim hanya memenuhi sekitar 60 persen, sementara 40 persen harus didatangkan dari luar daerah.

“Selama ini, stok beras Kaltim didatangkan dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Banjir besar yang melanda Sulawesi kemarin, tidak mengganggu pasokan beras kita,” tegasnya, Rabu (30/1).

Dia menjelaskan, belum ada laporan pasti terkait beberapa stok pangan Kaltim yang berasal dari Sulawesi Selatan. Beberapa stok pangan memang berasal dari provinsi yang sempat dilanda bencana banjir tersebut, namun utamanya beras masih sangat aman. “Mungkin dampaknya akan terasa beberapa bulan ke depan. Tapi dalam jangka pendek belum. Kita berharap curah hujan yang tinggi segera berakhir di sana,” katanya.

Meskipun pasokan pangan Kaltim banyak yang didatangkan dari luar daerah, Fuad mengklaim masih ada beberapa kebutuhan yang dipasok sendiri. Seperti, cabai, bawang merah, bahkan ayam. Beberapa komoditas ini produksinya surplus. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan daerah.

“Untuk komoditas yang didatangkan dari luar, kita sudah lakukan pemantauan ke beberapa pasar di Kaltim dan kebutuhan stok sembako masih aman. Begitu juga dengan harganya relatif stabil,” tuturnya.

Dia meminta masyarakat tidak khawatir dan panik. Tidak perlu memborong beras berlebihan, agar ketersediaan di pasaran tetap baik. “Beli sesuai kebutuhan, stok masih sangat aman. Kita belum terdampak langsung dengan pasokan pangan,” tutupnya. (*/ctr/ndu/k15/kpg)

Artikel Stok Beras Kaltim Masih Aman pertama kali tampil pada Bontang Post .

Program Rastra merupakan program Kemensos yang dijalankan pada tahun 2018. Sebanyak 152,310 kg akan dibagikan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan. Masing-masing KPM menerima 10kg per bulan secara gratis.

“Itu kan beras banyak. Nanti dibagi-bagi tiap daerah. Jadi nanti bagi rata untuk setiap KPM,” ujar Sri Agung Mikael, Sekretaris Dinas Sosial Kutim, Selasa (30/1) kemarin.

Dirinya menjelaskan beras bantuan berkualitas medium tersebut akan diberikan ke kantor kecamatan atau kantor desa perwilayah. Untuk data semua menjadi wewenang camat dan kepala desa.

“Kita tinggal setor aja ke kantor camat atau kantor desa. Untuk pemutakhiran data mereka yang kelola. Mana KPM yang layak menerima atau tidak,” lanjutnya.

Proses pengiriman setiap bulan dilaksanakan setiap tanggal 20 dikirim ke titik distribusi seperti kantor camat. Dan tanggal 25 harus sudah sampai di lokasi titik bagi seperti kantor desa.

“Tanggal 20 sudah sampai di titik distribusi. Dan tanggal 25 harus sudah sampai di titik bagi. Lalu dibagikan ke KPM,” ujarnya.

Beberapa kendala dialami Dinsos Kutim. Untuk mengirimkan beras tersebut ke daerah pedalaman terhambat akses jalan rusak. Hal tersebut disebabkan cuaca yang tidak menentu. Curah hujan yang tinggi menyebabkan akses Sangatta – Muara Bengkal dan sekitarnya berlumpur. Tidak ingin mengambil resiko pihaknya menunda pengiriman beras.

“Cuaca saat ini tidak stabil. Sering sekali hujan, jalanan pasti becek. Daripada mengambil resiko lebih baik kita tunda pengirimannya,” sambungnya.

Belum diketahui hingga kapan pengiriman beras ditunda. Ia mengatakan masih menunggu konfirmasi dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) diwilayah pedalaman Kutim mengenai keadaan badan jalan.

“Jika TKSK sudah konfirmasi kita boleh jalan. Baru kita kirim langsung berasnya ke sana,” ujarnya. (*/la)

Artikel Akses Jalan Hambat Pendistribusian Rasta pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Sejak HET ditetapkan 1 September, beras medium langka di pasaran. Bahkan, sampai detik ini masih kosong. Saya sudah sampaikan dua bulan lalu, ada kekhawatiran kita harus impor,” ujarnya, mengutip Antara, Kamis (18/1).

Seharusnya, pemerintah tidak perlu memberlakukan HET beras medium dan premium. Toh, kenyataannya, harga kedua jenis beras tersebut justru melebihi HET.

Zulkifli mengaku, saat ini, harga beras medium di pasar berkisar Rp11 ribu per kg atau jauh melebihi HET beras medium yang sebesar Rp9.450/kg (wilayah Jawa, Lampung dan Sumatra Selatan).

Kondisi yang sama juga terjadi pada beras premium di pasaran yang mencapai Rp13 ribu/kg, sedangkan HET yang ditetapkan Rp12.800/kg.

“Saya sudah 40 tahun di Pasar Induk Cipinang, baru kali ini menemukan harga beras tertinggi, yaitu Rp13 ribu sampai Rp14 ribu per kg hari ini,” ungkapnya.

Ia menambahkan, harga beras seharusnya hanya diatur pada level tertinggi semua jenis beras, yakni sekitar Rp12.000 sampai Rp13.000 per kg.

Selain itu, terkait impor beras 500 ribu yang dilakukan pemerintah, Zulkifli menilai, impor terjadi bukan karena indikasi permainan harga, melainkan karena memang stok beras yang langka di pasaran.

“Bagaimana orang mau bermain harga dengan posisi sekarang? Kalau ada stok, orang malah berpacu untuk mengeluarkan, karena ini impor mau masuk dan panen juga akan datang, harga harusnya turun,” terang dia. (Antara/bir)

Artikel Alamak.. Beras Langka Mulai Terjadi pertama kali tampil pada Bontang Post .

Mereka diandalkan lantaran kecamatan yang besar memberikan sumbangsi perekonomian Kutim. Salah satunya penghasil beras terbesar.

Tujuh kecamatan itulah yang memasok pangan untuk masyarakat Kutim. Dari data yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan, jika petani Kutim mampu menghasilkan 65 persen lebih kebutuhan pangan di Kutim.

Meskipun diakui, belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan menyandang predikat swasembada pangan. Akan tetapi hal itu sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kutim.

Dikatakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (KP), Hormansyah sebenarnya petani Kutim mampu meraih swasembada pangan. Asal, semua kebutuhan petani dapat terpenuhi secara sempurna.

Seperti, pemanfaatan semua potensi lahan pertanian baik gunung dan sawah,
penyempurnaan alat pertanian, pemantapan SDM dan kebutuhan penunjang lainnya seperti pupuk, pembuatan embung serta ditambah peluang pasar dan harga pangan ditingkatkan.

“Kalau sekarang memang kita sudah tercukupi semua. Karna selain dari ketersediaan kemandirian juga dibantu keterseriaan dari luar. Tetapi kita berharap kedepan bisa ketersediaan kemandirian secara utuh,” kata Horman.

Bahkan jika memungkinkan, Kutim menjadi contoh dan pemasok beras terbesar. Sehingga daerah lain tergantung kepada Kutim.

“Untuk itu, kecamatan kecamatan yang menjadi pusat penghasil beras bisa terus dikembangkan. Semua jika bisa dijadikan lumbung beras,” katanya.

Tentu saja, untuk mewujudkan hal itu diperlukan keterlibatan semua pihak. Tidak hanya dari pemerintah saja, akan tetapi para petani dan unsur terkait lainnya.

“Saya yakin bisa meraih swasembada pangan. Apa yang tidak mungkin. Jika ada niat dan kesungguhan serta gerakan nyata untuk meraih mimpi tersebut,” kata mantan camat itu. (dy)

Artikel Kutim Andalkan 7 Kecamatan Jadi Penghasil Beras Terbesar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Uang tersebut dibelikan beras oleh orang tua anak untuk memenuhi nafkah keluarga. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran kebutuhan pangan lebih tinggi ketimbang pendidikan anak.

“PIP didapat setiap tahun. Tapi masih saja tidak mencukupi anak-anak sekolah. Karena uangnya dibelikan beras. Kenapa beli beras, karena ekonomi keluarga buruk,” ujar Wakil Ketua MPR RI, Mahyuddin.

PIP ini diberikan kepada anak kalangan bawah yang kurang mampu di Indonesia termasuk Kutim. Untuk tingkat SD mendapatkan Rp 225 ribu per enam bulan.  SMP Rp 375 ribu  dan SMA Rp 500 ribu.

Tak lain diantara tujuannya ialah menghilangkan hambatan anak (usia sekolah) secara ekonomi, untuk berpartisipasi di sekolah. Sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah.

Mencegah anak atau siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi serta nendorong anak yang putus sekolah agar kembali bersekolah.

Membantu anak kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran, dan mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (9) dan Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 12 tahun).

“Faktanya PIP tak cukup membantu anak yang miskin. Karena uangnya lari ke beras. Karena itu, PIP perlu dievaluasi. Pemerintah harus lebih fokus kepada pendidikan. Kalau saat ini fokus pak Jokowi ke Infrastruktur,” katanya.

Tak kalah penting ialah kesejahtraan rakyat. Karena jika kesejahtraan buruk, maka akan berimbas kepada semua. Contohnya masalah PIP ini.

“Paling utama memang kesejahteraan rakyat. Jika rakyat sejahtera maka semua bisa teratasi. Termasuk masalah pendidikan,” katanya. (dy)

Artikel Uang PIP Beralih ke Beras pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah Papua melakukan pelepasan ekspor perdana beras ke Papua Nugini. Di mana beras yang diekspor merupakan beras premium sebanyak 1 truk dan ditargetkan 10.000 ton hasil panen musim hujan 2017.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan ekspor ini dilakukan setelah 72 tahun Indonesia terus terbelenggu dalam impor beras. Namun, kini di tahun 2017 Indonesia mampu mengekspor beras dari Merauke ke negara tetangga yakni Papua Nugini. Harga beras yang diekspor Rp 10.000 per kilogram. Harga ini separuh harga beras impor dari Filipina, Thailand dan Vietnam.

“Mimpi kita dulu sudah jadi kenyataan yaitu ekspor beras ke negara tetangga, Papua Nugini. Kemudian luas lahan sawah kita tambah terus. Yang terpenting kita sudah memenuhi kebutuhan dalam negeri selebihnya diekspor,” kata Amran dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (13/2).

Dia menambahkan, ekspor beras ini merupakan upaya dalam rangka mensejahterakan para petani, mengingat dulu beras untuk kebutuhan di Papua diambil dari provinsi lain sehingga biaya beras mahal karena biaya angkutan ditanggung masyarakat. Dampaknya terjadi inflasi dan kemiskinan meningkat.

Selain sudah mampu ekspor beras, pertanian di Papua khususnya di Merauke telah menggunakan teknologi pertanian. Hasilnya, biaya produksi padi yang sebelumnya mencapai Rp 3 juta per hektar menjadi Rp 1,1 juta per hektar.

“Artinya biaya produksi pertanian turun 60 persen karena teknologi,” imbuhnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe meyakini ekspor beras dilakukan setiap tahun. Sebab, sudah berpuluh tahun Papua mimpikan Merauke agar dapat menjadi lumbung pangan nasional.

“Mudah-mudahan ekspor berkelanjutan. Puluhan tahun kita mimpikan Merauke menjadi lumbung padi nasional, tapi baru kali ini melakukan ekspor. Ini akan dilakukan secara terus menerus tiap tahun,” kata Lukas.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Merauke, Fredrikus Gebze menuturkan infrastruktur dasar pertanian telah mengalami kemajuan, yakni jalan usaha tani sehingga petani dapat mengangkut hasil panen. Sebab, selama 30 tahun petani penjemur padi di jalan tetapi kini sudah memiliki penjemuran dan pengering.

“Sehingga hasilnya, beras dari Merauke merupakan beras unggulan jauh dari pengawet dan pewarna. Petani hari ini derajatnya yang terhormat dan telah menggunakan alat pertanian yang canggih sehingga petani saat ini telah menjadi ahli petani,” tutur Fredrikus.

Konsulat Jenderal Papua Nugini Untuk Papua, Geoffrey Wiri menyampaikan pelepasan ekspor ini merupakan kesempatan yang luar biasa dan mengejutkan. Sebab, selama ini Papua Nugini impor beras dari Filipina, Thailand dan Vietnam.

“Impor dari merauke ini sangat mengejutkan. Harga beras merauke lebih murah dari negara lain. Untuk itu berjanji untuk hentikan impor dari negara lain selain Indonesia,” terangnya. (net)

Artikel Akhirnya.. Indonesia Ekspor Beras ke Papua Nugini pertama kali tampil pada Bontang Post .