Insiden tersebut terjadi setelah sebelumnya terdapat aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan massa aksi yang ingin menyampaikan orasi di Bunderan Hotel Indonesia.

Peserta aksi beralmamater hijau itu langsung mendapatkan penanganan medis darurat di ruas jalur Transjakarta. Petugas di lapangan dengan cepat membawanya ke mobil ambulans terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

Diketahui, ribuan mahasiswa dari BEM UI serta aliansi mahasiswa lainnya dicegat aparat kepolisian saat bergerak menuju kawasan Bundaran HI. Meski orasi terus bergema secara bergantian dari atas mobil komando, massa sesekali tetap berupaya menerobos barikade petugas.

BEM UI Ungkap Alasan Aksi di Bundaran HI

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan (Athof), membeberkan alasan aliansi mahasiswa tidak memilih Gedung DPR RI sebagai pusat penyampaian aspirasi kali ini.

“Justru kenapa harus DPR? Dengan kondisi mereka tidak berfungsi,” ujar Athof kepada JawaPos.com, Selasa (18/8).

Athof menilai kondisi sosial-politik Indonesia saat ini tengah mengalami krisis kedaulatan yang nyata. Menurutnya, aksi yang mengerahkan sekitar 1.000 massa ini digelar karena masyarakat luas belum merasakan kemerdekaan hakiki, sementara penguasa terkesan enggan mendengarkan suara publik.

Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, menambahkan bahwa massa membawa delapan tuntutan untuk pemerintah yang seluruhnya memiliki tingkat urgensi sama.

“Benang merahnya bahwa negara ini semakin kuat, sementara rakyat semakin lemah dan tidak ada checks and balances yang memadai yang betul-betul bisa membuat pemerintah itu terbatas power-nya,” tegas Fathimah di lokasi aksi.

Fathimah menekankan perlunya pembatasan kekuasaan agar pemerintah tidak bertindak melampaui batas kewenangan yang merugikan masyarakat.

“Power kan harus dibatasi dan itu yang sebetulnya mengerikan bagi kita. Kita ingin itu tidak semakin jauh,” tambahnya.

Soroti Klaim Kepolisian Soal Gangguan Ketertiban

Fathimah turut mempertanyakan klaim Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung yang menyatakan penyekatan aksi didasari oleh keluhan masyarakat pekerja perkantoran sekitar.

“Saya ingin minta bantuan kepada seluruh masyarakat, terutama mungkin yang ada di perkantoran-perkantoran di tempat kita demonstrasi hari ini untuk mengonfirmasi, apakah betul?,” ujar Fathimah.

Ia menagih komitmen pertanggungjawaban kepolisian jika klaim tersebut tidak terbukti di lapangan.

“Beliau tadi sudah siap untuk bertanggung jawab apabila pernyataan beliau ini salah dan mengklaim mengatasnamakan semua orang padahal ternyata tidak. Kalau terganggu maka kita akan evaluasi, tapi apabila mereka justru mendukung, maka Pak Reynold kita tunggu untuk bertanggung jawab atas omongannya dan bertanggung jawab sudah menahan kawan-kawan di sini,” tegasnya.

Penjelasan Polda Metro Jaya Terkait Pengadangan Massa

Secara terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menegaskan pengadangan dilakukan untuk mencegah kelumpuhan arus lalu lintas di kawasan pusat ekonomi tersebut.

“Apabila aksi dilaksanakan di Bundaran HI, ini akan mengunci potensi arus lalu lintas kemacetan di berbagai simpul yang ada,” terang Budi.

Ia menjelaskan langkah pengamanan diambil demi menjaga ketertiban umum dan keberlangsungan aktivitas warga lainnya.

“Apabila arus lalu lintas sudah lumpuh, artinya kami juga hadir dalam tidak berempati terkait tentang aktivitas masyarakat lainnya,” tambahnya.

Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, sebanyak 9.242 personel gabungan dikerahkan di berbagai titik vital. Dari jumlah tersebut, 6.962 personel diturunkan oleh Polres Metro Jakarta Pusat dengan pendekatan persuasif tanpa senjata api. (jpg)

Artikel Aksi Mahasiswa di Bundaran HI Ricuh, Seorang Peserta Pingsan saat Massa dan Polisi Saling Dorong pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ia mengatakan akan memindahkan perkuliahan ke jalanan agar tetap dapat memberikan hak pembelajaran kepada mahasiswa, tanpa harus mengebiri hak mereka memperjuangkan keadilan.

Artikel Dosen Unmul Pindahkan Kuliah Mahasiswa ke Jalan untuk Aksi Indonesia Gelap pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Banyak anak-anak yang terlihat seperti anak sekolah pada tergeletak tidur di trotoar depan Kejari dan seputaran terminal serta stasiun Tanjung Priok,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Budhi Herdi saat dihubungi, Rabu (2/10).

Saat ditemui petugas, anak-anak ini dalam kondisi kelaparan. “Diamankan ke Mapolres untuk diberi makan minum dan perlindungan lainnya,” imbuhnya.

Dari sekelompok anak-anak ini, dua diantaranya merupakan pelajar SD. Mereka berasal dari luar daerah. “Ada yang dari Cirebon, Cikampek, Sumedang bahkan Kuningan. Saat mengamankan tersebut, ternyata ada dua anak SD yang juga abis ikut demo ini anak kelas 6 SD di Cikampek,” kata Budhi.

Dua siswa SD yang diamankan yakni MJC, 11, dan RB, 13. Mereka datang ke Jakarta menggunakan kereta api.

Anak-anak ini mengaku datang ke Jakarta karena ada ajakan dari orang lain. Mereka dijanjikan sejumlah uang setelah melakukan demonstrasi. Namun, apa yang diharapkan tak terwujud. Pihak yang menjanjikan uang itu nyatanya menghilang.

“Katanya dibayar kalau udah nyampe sana, setelah nyampe sana nyari yang mau ngasih nggak ketemu. Makanya ada sebagian yang balik kanan, ada sebagian yang lanjut karena terprovokasi,” jelasnya.(jpc)

Artikel 2 Siswa SD Diamankan Polisi Setelah Ikut Demo DPR pertama kali tampil pada Bontang Post .

Yusuf Kardawi, yang baru berusia 19 tahun itu, berpulang setelah menjalani perawatan di RS Bahteramas Kendari. Dia merupakan salah seorang mahasiswa yang berdemonstrasi di markas DPRD Sultra, Kamis (26/9).

Kendari Pos (grup Bontangpost.id) melaporkan, Yusuf Kardawi sebelumnya sempat kritis akibat luka hantaman di kepala dan bagian tubuh lainnya. Dia sempat menjalani operasi, bahkan sempat dikunjungi Gubernur Sultra Ali Mazi sebelum mengembuskan napas terakhir.

Keluarga korban, Rahman membenarkan hal tersebut. Dia pun meminta agar kematian Yusuf diusut tuntas. “Iya meninggal subuh. Kami keluarga minta kasus ini tetap dikawal,”jelasnya.

Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sultra berujung ricuh, Kamis (26/9/2019). Mahasiswa dan polisi terlibat bentrok hingga menimbulkan korban meninggal, luka-luka dan banyaknya fasilitas perkantoran rusak termasuk puluhan motor terbakar. Sebelum Yusuf, Immawan Randi (21) yang juga mahasiswa UHO, gugur. Randi meninggal dengan luka di dada. (imn/jpnn)

Artikel Korban Kerusuhan di Kendari Bertambah, Mahasiswa UHO Yusuf Kardawi Meninggal pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional,” kata Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Nurdiyansyah mengatakan tuntutan mahasiswa telah disampaikan secara jelas di berbagai aksi maupun media. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini bukanlah sebuah pertemuan penuh negosiasi, tetap sikap tegas Jokowi terhadap tuntutan mahasiswa.

“Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan,” ujarnya.

Nurdiyansyah meminta Jokowi menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa secara tegas dan tuntas. Ia mengaku belajar dari pertemuan BEM seluruh Indonesia dengan Jokowi empat tahun lalu di Istana, yang justru membuat gerakan mahasiswa menjadi terpecah belah.

“Kami belajar dari proses ini dan tidak ingin menjadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan,” tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan mengundang perwakilan mahasiswa, terutama yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Jokowi bakal bertemu mahasiswa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/9/2019).

” Besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa terutama dari BEM,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Jokowi menghargai aksi demonstrasi yang dilakukan ribuan mahasiswa di sejumlah daerah, termasuk di Gedung MPR/DPR, Jakarta. Menurutnya, aksi turun ke jalan yang dilakukan para mahasiswa sebuah bentuk demokrasi di Indonesia.

“Yang paling penting jangan sampai demo merusak fasilitas umum, anarkis dan merugikan kita semua, saya rasa itu,” tuturnya.

Gelombang aksi yang makin intens digelar di sejumlah wilayah Indonesia sejak Senin (23/9) lalu. Mereka menyuarakan tuntutan-tuntutan yang sama, antara lain penolakan RKUHP dan pembatalan revisi UU KPK.

Di beberapa daerah, termasuk di Jakarta, demo mahasiswa itu berujung ricuh ketika polisi berusaha membubarkan massa. (cnn)

Artikel Aliansi BEM Tolak Pertemuan dengan Jokowi di Istana pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dalam orasinya terdapat tujuh tuntutan dari AMPERA, di antaranya menolak RUU KUHP, RUU Pertambangan, RUU Sumber Daya Alam (SDA),  RUU Pemasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, serta mendesak pembatalan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendesak agar pimpinan KPK yang bermasalah dibatalkan. Selain itu menolak TNI/Polri mengisi posisi jabatan sipil.

Selain tuntutan di atas, mereka juga menuntut stop militerisme di tanah Papua dan daerah lain,  bebaskan tahanan politik Papua, serta stop kebakaran hutan. “Semoga kami mendapatkan solusi dari bapak-bapak sekalian,” ucap orator saat bertemu dengan anggota DPRD Bontang di Ruang Rapat III Sekretariat DPRD Jalan Moh Roem.

Pimpinan rapat, Agus Haris menyatakan dirinya juga tidak setuju dengan revisi RUU KUHP baru tersebut. Sehingga aspirasi mahasiswa diterima dan disalurkan ke provinsi dan pusat melalui fraksi-fraksi. “Membuktikan bahwa ada daya tolak yang tinggi dari semua daerah,” kata Agus.

Penolakan RUU KUHP juga diutarakan anggota DPRD Bontang Etha Rimba Paembonan. Politisi Gerindra ini mengatakan, menurut pengamatannya yang menjadi trigger awal pergerakan yang masif di seluruh Indonesia adalah revisi UU KPK. Kegelisahannya adalah bagaimana prosesnya revisi tersebut  digulirkan tidak melalui program legislasi nasional (Prolegnas). Kemudian ketika diusulkan oleh DPR ke Presiden, Presiden tidak menggunakan waktu 60 hari untuk memikirkan ini, namun hanya menggunakan waktu 2 hari memutuskannya dan mengembalikannya ke DPR. Dan lebih mengejutkan, DPR hanya mengerjakan ini hanya 13 hari.

“Saya berpikir semua konten dalam revisi undang-undang ini, terutama terkait 4 poin, yaitu KPK di bawah ASN, SP3, penyadapan, dan terkait hal lain yang menurut saya itu yang menjadi kegelisahan masyarakat,” ujarnya.  (zaenul)

Artikel Mahasiswa Bontang Gelar Aksi Tolak RUU KUHP pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Para pejabat negara dan elite bangsa hendaknya mengedepankan sikap yang positif dan seksama serta tidak melontarkan opini-opini atau pendapat yang dapat memanaskan suasana,” demikian imbauan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, Rabu (25/9/2019).

Selain itu, Haedar Nashir meminta aksi mahasiswa sebagai wujud panggilan nurani kecendikiawanan insan kampus harus betul-betul dijaga agar tetap pada tujuan semula dan tidak anarkis.

Haedar Nashir juga meminta aparat menjalankan tugas secara profesional dan tidak represif.

“Tidak melakukan tindakan-tindakan represif atau kekerasan dalam bentuk apapun sehingga semakin tercipta suasana yang kondusif,” demikian cuitan Haedar Nashir.

Terbaru, aksi ribuan siswa di depan Gedung DPR yang berujung rusuh disebabkan karena terprovokasi oleh media sosial. Sebelumnya, terjadi gelombang aksi puluhan ribu mahasiswa yang menolak beberapa RUU yang dinilai merugikan rakyat.

Aksi tersebut berujung ricuh, bahkan oknum aparat keamanan melakukan tindakan represif yang justru memantik emosi para demonstran sehingga melakukan aksi pengrusakan dan pembakaran beberapa pos polisi. (rmol)

Artikel PP Muhammadiyah Minta Pemerintah dan Elite Politik Dinginkan Suasana pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan membenarkan rekaman di video tersebut merupakan kejadian di Sulsel.

“Awal beredarnya video tersebut, memang mirip kejadian Petamburan Jakarta. Namun setelah dilakukan pengecekan di lapangan, bahwa memang betul masjid itu ada di sebelah kantor DPRD Sulsel,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani di Makassar, Selasa (24/9).

Berdasarkan pemantauan, video tiga bagian yang berdurasi 7 detik, 27 detik dan 30 detik itu sempat dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani dan menyatakan video tersebut adalah video lama dengan kejadian di Petamburan Jakarta.

Namun setelah malam hari, pihak kepolisian kemudian memberikan penjelasan dan memperbaharui informasi tentang video yang sempat dibantahnya itu.

Dalam keterangan tertulisnya, Kombes Dicky menjelaskan awal beredarnya video tersebut memang mirip kejadian di Petamburan Jakarta. Namun setelah dilakukan pengecekan di lapangan, bahwa memang betul masjid tersebut berada di sebelah kantor DPRD Sulsel.

Dia mengungkapkan kronologis kejadian berawal ketika anggota yang sedang melakukan pengamanan demonstrasi di kantor DPRD Sulsel dilempar batu oleh mahasiswa.

Setelah lemparan itu terjadilah pengejaran mahasiswa oleh anggota. Namun mahasiswa bersembunyi di masjid samping DPRD Sulsel.

Mahasiswa yang melempar sengaja menjadikan masjid sebagai tameng. Akhirnya petugas menangkap mahasiswa pelaku pelemparan yang bersembunyi di masjid.

“Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Polda Sulsel mohon maaf sebesar-besarnya atas insiden tersebut. Demikian klarifikasi ini kami buat atas petunjuk bapak Kapolda Sulsel,” kata Dicky Sondani melalui keterangan tertulisnya. (M. Hasanuddin/ant/jpnn)

Artikel Video Polisi Kejar Mahasiswa Hingga ke Dalam Masjid, Ini Penjelasan Polda Sulsel pertama kali tampil pada Bontang Post .

Mahasiswa rencananya akan menyampaikan tuntutannya di Senayan mulai pukul 10.00 WIB. Hingga pukul 09.00 WIB, massa mulai berdatangan.

Mereka menentang pengesahan UU KPK. Selain itu mahasiswa juga meminta DPR membatalkan beberapa revisi UU seperti, UU Pemasyarakatan, RKUHP, hingga Pertanahan.

Keramaian tentang rencana aksi ini sudah terlihat di media sosial. Hingga pukul 09.30 WIB, #HidupMahasiswa merajai trending Twitter di Indonesia.

Kebanyakan twit berisi ajakan untuk berkumpul di DPR. Ada juga yang menyemangati mahasiswa yang bersatu turun ke jalan.  Terkait pengamanan aksi, sekitar 18 ribu anggota TNI-Polri dikerahkan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Harry Kurniawan, memastikan jajarannya akan mengamankan dan mengawal agar aksi berjalan dengan tertib. Harry juga menyebut anggotanya tidak diberikan senjata api dalam pengamanan ini.

“Intinya bahwa pengamanan kali ini arahan kepada personel pengamanan pertama tidak ada tindakan represif dari tindakan kepolisian. Kita bertahan tidak gunakan senjata api dan semua anggota yang terlibat di bawah kendali Kapolres Jakarta Pusat,” kata Harry di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (24/9). (kumparan)

Artikel Tagar #HidupMahasiswa Merajai Trending Twitter Indonesia pertama kali tampil pada Bontang Post .

Setelah sempat berjalan kondusif hingga waktu istirahat salat Zuhur, sekitar pukul 13.00 Wita aksi berujung ricuh. Belum diketahui pihak mana yang memulai kericuhan tersebut. Namun dari pantauan redaksi STV (grup Bontangpost.id), aksi pelemparan atribut bendera oleh peserta aksi terjadi, dan dibalas dengan semprotan air oleh petugas kepolisian untuk mendorong mundur peserta aksi. Saling lempar pun terjadi antara aparat dan peserta aksi.

Perusakan beberapa banner milik DPRD Kaltim juga dilakukan oleh mahasiswa. Banner yang dilepas diganti dengan spanduk bertuliskan, “Save KPK lembaga yang ditakuti oleh tikus-tikus berdasi,” tulis spanduk tersebut.

Dalam spanduk lain juga berisi “Yang terbakar hutan kita, tapi yang dipadamkan malah KPK,” tertulis dengan cat berwarna merah. Hingga saat ini gerbang DPRD Kaltim telah ditutup oleh pihak kepolisian, untuk menghalau ribuan mahasiswa yang memaksa masuk.

Diketahui, penolakan atas pengesahan revisi UU KPK menjadi salah satu poin utama yang disampaikan oleh orator aksi. Sayid Ferhat Hasyim, Humas Aliansi Kaltim Bersatu mengatakan, menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, seharusnya KPK didukung dan semakin diperkuat kedudukannya.

“Tapi yang saat ini terjadi justru kontradiksi, KPK justru dilemahkan secara kelembagaan dan secara kewenangan,” ujarnya.

Beberapa hal krusial dalam rancangan revisi tersebut dianggap mengancam independensi KPK, yakni adanya dewan pengawas, penyadapan dipersulit dan dibatasi, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), perekrutan penyidik KPK, hingga kewenangan yang dipangkas.

Selain revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan, mahasiswa pun menyampaikan kekecewaaan mereka terhadap pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari revisi UU Penahanan, revisi UU Ketenagakerjaan, dan RUU Minerba.

Menurut Sayid, hampir semua hal dalam undang-undang tersebut tak mencerminkan aspirasi masyarakat dan justru lebih memihak kepentingan kelompok tertentu. “Ketika kebebasan dalam memberikan pendapat maupun kritik dianggap sebagai ancaman, penghinaan, penghasutan, dan pelecehan, ini jelas bertentangan dengan negara demokrasi. Begitu banyak rancangan-rancangan peraturan yang ingin coba dimuat ke dalam undang-undang justru terlihat sangat dipaksakan, sarat akan kepentingan, tidak mengacu atau mengutamakan dampak untuk kesejahteraan,” jelasnya.

Aliansi Kaltim Bersatu mendesak presiden secepatnya mengeluarkan Perpu terkait UU KPK, menolak segala revisi undang-undang yang melemahkan demokrasi, menolak sistem kembali pada rezim orba. (fan/kpg/prokal)

Artikel Demo Mahasiswa di DPRD Kaltim Ricuh, Pelemparan Dibalas Semprotan Air pertama kali tampil pada Bontang Post .