BONTANGPOST.ID – Tekanan terhadap Pemprov Kaltim kian menguat. Puluhan organisasi masyarakat yang tergabung dalam aliansi lintas elemen memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026.

Aksi tersebut akan dipusatkan di dua titik strategis, yakni Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim. Massa membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penghentian dugaan praktik nepotisme hingga desakan pemberhentian Gubernur Kaltim.

Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, mengatakan persiapan aksi terus dimatangkan. Sejumlah posko telah didirikan sebagai pusat koordinasi sekaligus mobilisasi massa.

“Persiapan sudah berjalan. Kami telah mendirikan posko dan terus menggalang kekuatan karena ini adalah perjuangan masyarakat,” ujar Erly saat ditemui di Sekretariat Jalan S Parman, Sabtu (11/4/2026).

Menurut Erly, aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik. Ia menilai sejumlah keputusan justru memicu polemik di tengah masyarakat.

Isu utama yang diangkat dalam demonstrasi ini adalah dugaan praktik nepotisme dan dinasti kekuasaan. Aliansi menilai kondisi tersebut berpotensi merusak tata kelola pemerintahan serta membuka ruang penyalahgunaan wewenang.

“Yang kami suarakan adalah penghentian nepotisme. Karena itu akar dari berbagai persoalan, termasuk potensi korupsi,” tegasnya.

Berdasarkan data sementara panitia, sedikitnya 4.075 orang telah terdaftar sebagai peserta aksi. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, buruh, organisasi masyarakat, hingga komunitas pengemudi ojek online (ojol).

Keterlibatan pengemudi ojol menjadi salah satu perhatian dalam rencana aksi ini. Aliansi Mitra Kaltim Bersatu yang mewadahi para pengemudi menilai kondisi ekonomi saat ini turut berdampak pada sektor informal, termasuk penurunan pendapatan akibat melemahnya daya beli masyarakat.

Koordinator Aliansi Mitra Kaltim Bersatu, Lukman, menyebut kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak semakin memperburuk kondisi di lapangan. Ia juga menyoroti dugaan nepotisme sebagai persoalan mendasar.

“Kami merasakan langsung dampaknya. Ketika kebijakan tidak berpihak dan ada praktik nepotisme, itu akan merugikan masyarakat luas, termasuk kami di lapangan,” ujarnya.

Seiring rencana mobilisasi besar tersebut, potensi terganggunya layanan transportasi daring juga mencuat. Hal ini menyusul adanya ajakan kepada para pengemudi untuk ikut serta dalam aksi, meski keputusan akhir tetap diserahkan kepada masing-masing individu.

Selain melalui aksi jalanan, aliansi juga menempuh jalur formal dengan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia. Mereka meminta pemerintah pusat dan aparat penegak hukum turun tangan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang disampaikan.

Aliansi menegaskan bahwa gerakan ini tidak terkait dengan kontestasi politik sebelumnya. Mereka memastikan tidak ada kepentingan kelompok atau kubu tertentu di balik aksi tersebut.

“Ini bukan soal Pilkada. Itu sudah selesai. Ini murni gerakan masyarakat yang merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah,” kata Erly.

Dengan jumlah massa yang terus bertambah dan dukungan dari puluhan organisasi, aksi pada 21 April diperkirakan menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Kaltim dalam beberapa waktu terakhir.

Aliansi berharap DPRD Kaltim dan pemerintah daerah dapat merespons tuntutan yang disampaikan. Mereka menegaskan aksi ini merupakan bentuk tekanan publik agar terjadi perubahan dalam tata kelola pemerintahan.

“Kalau tidak ada respons, kami akan terus bergerak. Ini suara masyarakat yang ingin perubahan nyata,” jelasnya. (*)

Artikel Gelombang Demo 21 April di Kaltim, Ribuan Massa Desak Copot Gubernur pertama kali tampil pada Bontang Post .

Massa yang menuntut Bupati Pati, Sudewo, menemui mereka, melempari halaman kantor dengan botol air mineral dan batu hingga kaca jendela sekretariat pecah.

Kericuhan mulai pecah sekitar pukul 11.00 WIB. Demonstran juga berupaya mendobrak pagar dan memaksa masuk, sehingga petugas melepaskan tembakan gas air mata.

Situasi makin memanas dengan aksi saling kejar antara massa dan aparat. Seorang anggota polisi dilaporkan terluka dan dievakuasi.

Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, mengungkapkan adanya dugaan kelompok penyusup yang memicu situasi semakin tidak kondusif.

Hingga pukul 12.00 WIB, massa tetap bertahan di lokasi, menunggu Bupati Sudewo keluar untuk berdialog.

View this post on Instagram

A post shared by Real Account Bontangpost.id (@bontangpost.id)

Demonstrasi itu diwarnai dengan bunyi musik keras dari sound system portabel yang kerap disebut “sound horeg” serta atribut unik berupa keranda mayat bertuliskan “OWEDUS”.

Massa aksi mengaku kecewa terhadap kepemimpinan bupati dan menuntut adanya perubahan kebijakan di daerah. Beberapa orator bergantian menyampaikan aspirasi di atas mobil komando, sementara peserta aksi mengibarkan bendera Merah Putih dan spanduk berisi sindiran. (kpg)

Artikel Video Kericuhan Demo di Pati, Tuntut Bupati Sudewo Mundur pertama kali tampil pada Bontang Post .

Perusahaan ini dianggap mengabaikan warga lokal yakni Teluk Pandan khsusnya. Salah satunya dalam masalah perekrutan tenaga kerja. Apalagi, PT IMM menguasai  hampir seluruh konsesi lahan tambang perusahaan berbatasan langsung dengan Desa Teluk Pandan.

Berdasarkan pertimbangan itu,  massa mendesak perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal serta mengevaluasi program Corporate Social Responsibility (CSR). Massa mulai berkumpul di pintu gerbang kantor PT IMM sekira pukul 14.00 Wita, dikawal penjagaan ketat oleh keamanan perusahaan, polisi, dan TNI dari Kodim 0909/Kutai Timur.

“Kami meminta hak atas tenaga kerja. Selama ini kami selalu bersabar dianaktirikan,” ujar  Koordinator Aksi, Andi Herman Fadli saat berorasi di depan kantor perusahaan.

Selang 10 menit berorasi, 11 perwakilan massa dari perangkat desa, diantaranya Kepala Desa, 16 Ketua RT, dan perangkat lainnya bertemu dengan manajemen perusahaan. Massa diterima Head External Relation, Hasto Pranowo, dan jajaran manajemen perusahaan lainya.

Musyawarah berlangsung cukup alot. Kesepakatan kedua belah pihak diambil setelah bernegosiasi selama 3 jam. Massa menuntut 7 permintaan kepada perusahaan, mulai dari rekrutmen tenaga kerja hingga penyaluran dana CSR.

Salah satu poin tuntutan massa yakni agar rekrutmen tenaga kerja skill dan non-skill benar-benar memprioritaskan tenaga kerja lokal. Menurut pedemo, selama ini rekrutmen banyak didominasi dari desa dan kota lainnya.

Selain itu, massa meminta rekrutmen perusahaan melibatkan perangkat desa, seperti Forum Tenaga Kerja Teluk Pandan dan Kepala Desa. Sebab, tak sedikit calon pelamar mengatasnamakan warga Teluk Pandan.

“Harus prioritas warga lokal, dan berdasarkan rekomendasi perangkat desa,” kata Koordinator Aksi, Herman di hadapan manajemen perusahaan.

Poin selanjutnya, perwakilan massa meminta agar sebagian karyawan asal Teluk Pandan diberi fasilitas antar jemput, layaknya karyawan di lokasi lainya. Pasalnya, tak sedikit karyawan mengalami kecelakaan seusai pulang kerja.

Kemudian poin ketiga ialah  terkait penyaluran dana CSR. Massa meminta agar program CSR perusahaan diperuntukkan kepada pemuda melalui kegiatan peningkatan kapasitas pemuda yang berbasi ekonomi mandiri. Tuntutan ini merupakan alternatif bagi perusahaan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Teluk Pandan.

“Kalau bisa diberikan bantuan untuk pelatihan kerja dan sejenisnya. Kemudian dibina untuk permodalan dan seterusnya,” katanya.

Di samping itu, pelaksanaan program CSR untuk bidang infrastruktur melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Sedangkan pelaksanaanya memberdayakan tenaga kerja setempat.

Menanggapi hal tersebut, Head External Relation PT IMM, Hasto Pranowo mengatakan bakal memperbaiki pola rekrutmen tenaga kerjas asal Teluk Pandan. Ke depan, pihaknya bakal melibatkan perangkat desa dalam proses perekrutan berbasis  transparan dan berkeadilan.

Terkait penyaluran CSR, pihaknya mengapresiasi usulan dari Desa Teluk Pandan. Dirinya berkomitmen bakal mengedepankan peningkatan kapasitas SDM warga setempat, melalui kegiatan pro kesejahteraan secara mandiri.

“Selama ini tuntutan warga kami telah penuhi, dan ini menjadi tujuan kami. Tapi kalau memang belum terealisasi di lapangan  kami bakal mengavaluasi seluruhnya,” sebut Hasto.

Sementara itu, Main Head Hera Yahya Saputra IMM mengaku pihaknya akan melakukan komunikasi lanjutan dengan masyarakat. Khususnya pemerintahan desa. Sehingga dapat mendata warga yang akan bekerja. “Ya nanti komunikasi. Hanya komunikasi. Kami akan kerjasama dengan pemerintah desa,” kata Yahya.

Katanya juga, IMM membawahi 14 desa di ring 1. Yakni Kukar, Bontang, dan Kutim. Hanya saja, paling terbanyak di Kutim, khususnya Teluk Pandan. “Kami akan berikan secara merata. Sebagian besar di Teluk Pandan. Kami juga akan berikan bantuan air bersih. Adakan program pelatihan. Intinya kami akan kerjasama dengan pemerintah,” katanya.

Menanggapi hal ini, Bupati Kutim, Ismunandar mengaku hanya masalah kurang komunikasi.  “Hanya kurang publikasi saja. Program Indominco sudah sejalan dengan pemerintah. Ya kami harap lebih perhatian kepada masyarakat,” tutur Ismu. (dy)

Artikel IMM Dianggap Abaikan Warga Lokal pertama kali tampil pada Bontang Post .