SANGATTA – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Desa Teluk Pandan Bersatu melakukan aksi massal di Kantor Cabang PT Indominco Mandiri (IMM) di Kilometer 10 Poros Bontang – Samarinda, Senin (3/9) kemarin.
Perusahaan ini dianggap mengabaikan warga lokal yakni Teluk Pandan khsusnya. Salah satunya dalam masalah perekrutan tenaga kerja. Apalagi, PT IMM menguasai hampir seluruh konsesi lahan tambang perusahaan berbatasan langsung dengan Desa Teluk Pandan.
Berdasarkan pertimbangan itu, massa mendesak perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal serta mengevaluasi program Corporate Social Responsibility (CSR). Massa mulai berkumpul di pintu gerbang kantor PT IMM sekira pukul 14.00 Wita, dikawal penjagaan ketat oleh keamanan perusahaan, polisi, dan TNI dari Kodim 0909/Kutai Timur.
“Kami meminta hak atas tenaga kerja. Selama ini kami selalu bersabar dianaktirikan,” ujar Koordinator Aksi, Andi Herman Fadli saat berorasi di depan kantor perusahaan.
Selang 10 menit berorasi, 11 perwakilan massa dari perangkat desa, diantaranya Kepala Desa, 16 Ketua RT, dan perangkat lainnya bertemu dengan manajemen perusahaan. Massa diterima Head External Relation, Hasto Pranowo, dan jajaran manajemen perusahaan lainya.
Musyawarah berlangsung cukup alot. Kesepakatan kedua belah pihak diambil setelah bernegosiasi selama 3 jam. Massa menuntut 7 permintaan kepada perusahaan, mulai dari rekrutmen tenaga kerja hingga penyaluran dana CSR.
Salah satu poin tuntutan massa yakni agar rekrutmen tenaga kerja skill dan non-skill benar-benar memprioritaskan tenaga kerja lokal. Menurut pedemo, selama ini rekrutmen banyak didominasi dari desa dan kota lainnya.
Selain itu, massa meminta rekrutmen perusahaan melibatkan perangkat desa, seperti Forum Tenaga Kerja Teluk Pandan dan Kepala Desa. Sebab, tak sedikit calon pelamar mengatasnamakan warga Teluk Pandan.
“Harus prioritas warga lokal, dan berdasarkan rekomendasi perangkat desa,” kata Koordinator Aksi, Herman di hadapan manajemen perusahaan.
Poin selanjutnya, perwakilan massa meminta agar sebagian karyawan asal Teluk Pandan diberi fasilitas antar jemput, layaknya karyawan di lokasi lainya. Pasalnya, tak sedikit karyawan mengalami kecelakaan seusai pulang kerja.
Kemudian poin ketiga ialah terkait penyaluran dana CSR. Massa meminta agar program CSR perusahaan diperuntukkan kepada pemuda melalui kegiatan peningkatan kapasitas pemuda yang berbasi ekonomi mandiri. Tuntutan ini merupakan alternatif bagi perusahaan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Teluk Pandan.
“Kalau bisa diberikan bantuan untuk pelatihan kerja dan sejenisnya. Kemudian dibina untuk permodalan dan seterusnya,” katanya.
Di samping itu, pelaksanaan program CSR untuk bidang infrastruktur melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Sedangkan pelaksanaanya memberdayakan tenaga kerja setempat.
Menanggapi hal tersebut, Head External Relation PT IMM, Hasto Pranowo mengatakan bakal memperbaiki pola rekrutmen tenaga kerjas asal Teluk Pandan. Ke depan, pihaknya bakal melibatkan perangkat desa dalam proses perekrutan berbasis transparan dan berkeadilan.
Terkait penyaluran CSR, pihaknya mengapresiasi usulan dari Desa Teluk Pandan. Dirinya berkomitmen bakal mengedepankan peningkatan kapasitas SDM warga setempat, melalui kegiatan pro kesejahteraan secara mandiri.
“Selama ini tuntutan warga kami telah penuhi, dan ini menjadi tujuan kami. Tapi kalau memang belum terealisasi di lapangan kami bakal mengavaluasi seluruhnya,” sebut Hasto.
Sementara itu, Main Head Hera Yahya Saputra IMM mengaku pihaknya akan melakukan komunikasi lanjutan dengan masyarakat. Khususnya pemerintahan desa. Sehingga dapat mendata warga yang akan bekerja. “Ya nanti komunikasi. Hanya komunikasi. Kami akan kerjasama dengan pemerintah desa,” kata Yahya.
Katanya juga, IMM membawahi 14 desa di ring 1. Yakni Kukar, Bontang, dan Kutim. Hanya saja, paling terbanyak di Kutim, khususnya Teluk Pandan. “Kami akan berikan secara merata. Sebagian besar di Teluk Pandan. Kami juga akan berikan bantuan air bersih. Adakan program pelatihan. Intinya kami akan kerjasama dengan pemerintah,” katanya.
Menanggapi hal ini, Bupati Kutim, Ismunandar mengaku hanya masalah kurang komunikasi. “Hanya kurang publikasi saja. Program Indominco sudah sejalan dengan pemerintah. Ya kami harap lebih perhatian kepada masyarakat,” tutur Ismu. (dy)
