“Karena tidak hadir maka sidang ditunda lagi pada 7 September mendatang,” kata Manik.

Ia menerangkan jika pada pemanggilan ketiga nanti masih ada salah satu pihak tidak hadir maka sidang tetap dilanjutkan. Dengan agenda pembacaan gugatan. Namun bila komposisi tergugat dan penggugat lengkap maka dilanjutkan dengan mediasi.

“Mediator nantinya kesepakatan dari para pihak. Mereka mau dimediasi oleh hakim mediator dari Pengadilan Negeri atau mempunyai mediator sendiri,” ucapnya.

Diketahui berkas gugatan itu dimasukkan pada 8 Agustus silam. Terdapat enam petitum dari penggugat. Pertama meminta majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Selain itu, menyatakan sebagai hukum bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi. Ketiga, menghukum para tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada penggugat. Sebesar Rp 4.879.000.000 secara materiil dan secara immaterial sebesar Rp 1.360.640.000. Artinya total keseluruhan kerugian sebesar Rp. 6.239.640.000.

Berikutnya, menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 per hari. Setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan Kasasi. Serta menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Pengadilan Negeri Bontang Sofian Parerungan menjelaskan perkara ini diajukan lantaran ada pemutusan kerja sama sepihak. Masalah ini sudah terjadi sejak 2015 silam. Kemudian pengelola memiliki hutang sebesar Rp 6 miliar kepada Pemkot. Namun sudah dilakukan perhitungan appraisal dan kedua belah pihak tidak mempermasalahkan.

Akan tetapi ada piutang yang harus dibayar oleh penggugat. Masalahnya besaran perhitungan antara tergugat dan penggugat berbeda. Ia belum bisa memastikan nominalnya dari piutang ini. “Intinya ada selisih. Memang sudah ada pembicaraan sebelumnya tapi tidak ada titik temu. Itu permasalahannya,” ucapnya.

Karena ini masuk hukum perdata, nantinya akan dilakukan pembuktian. Mulai dari surat hingga saksi. Sebelum disimpulkan dan diputuskan oleh majelis hakim. Diketahui kontrak kerja sama itu habis pada September 2017 silam. Konon nilai kontrak itu sebesar Rp 125 juta perbulan. Nilai kontrak ini hampir 200 persen dari kontrak sebelumnya yang hanya sebesar Rp 45 juta per bulan. (ak)

Artikel Sidang Gugatan Eks Pengelola Wisma Atlet Bontang, Wali Kota Tak Hadiri Sidang pertama kali tampil pada Bontang Post .

Sekretaris Kota (Sekkot) Aji Erlynawati mengatakan tahapannya saat ini masuk komunikasi. Ia membenarkan adanya perbedaan informasi sehubungan dengan harga.

“Kalau dari kami menginginkannya harga tetap lama,” kata perempuan yang akrab disapa Iin ini.

Diketahui, Hotel Grand Mutiara pernah dijadikan tempat isolasi bagi kontak erat pada April lalu. Kala itu, pengelola mematok tarif Rp 500 ribu per kamar untuk durasi satu hari. Kerja sama berlangsung dalam kurun kurang lebih sebulan.

Ia menjelaskan kecil peluangnya untuk mencari opsi lain. Jika negoisasi terkait harga tidak terjadi kesepakatan. “Kami sepertinya tetap di sana. Karena dari segi keamanan lebih dibandingkan isolasi mandiri. Kalau yang lain kurang representatif,” ucapnya.

Terkait anggaran yang disiapkan Pemkot, ia belum bisa membeberkan secara rinci. Akan tetapi, akan diambil dari dana tak terduga (DTT). Pun demikian dengan durasi kerja sama nantinya.

“Kalau durasi kerja sama itu masih dibicarakan lebih lanjut,” tutur dia.

Penunjukkan ini seperti yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta. Dengan menunjuk wisma atlet sebagai rumah sakit yang merawat pasien Covid-19. Sedangkan tenaga medis nantinya diisi oleh dokter dan perawat di RSUD Taman Husada.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan dr Bahauddin mengatakan telah dua kali rapat membahas penunjukkan rumah sakit satelit ini. Kini, tim sedang mempersiapkan aspek teknisnya. Supaya dikemudian hari tidak ada kendala. Sehubungan dengan kenaikan tarif, ia beranggapan wajar. Mengingat perawatan kali ini menyasar pasien terkonfirmasi positif virus korona.

“Pihak hotel pasti akan memperhatikan pelayanannya,” ujarnya.

Sebelum dirawat, pasien terlebih dahulu akan mendapat assessment dari dokter. Mengingat klasifikasi hanya pasien ringan dan OTG yang dilayani di lokasi tersebut. Pun demikian dengan jumlah kamar juga bergantung hasil assessment. (*/ak/kpg)

Artikel Jadi RS Satelit, Pemkot Berharap Hotel Berikan Tarif Lama pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pengelola Hotel Grand Mutiara, Roy menuturkan, Pemkot mengajukan pada manajemen agar hotel yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim itu dijadikan tempat isolasi, awal April lalu. Kala angka orang dalam pemantauan (ODP) di Bontang mulai menanjak.

“Permintaan Ibu Wali Kota Bontang (Neni Moerniaeni) langsung,” ujarnya kala dihubungi Bontangpost.id, Senin (4/5/2020) siang.

Roy mengaku, hingga kini belum ada pembicaraan lebih jauh antara Pemkot Bontang dan manajemen perihal teknis pembayaran sewa kamar. Sebab menurutnya, yang jadi fokus saat ini ialah membantu menyelesaikan persoalan virus corona di Kota Taman.

“Teknis pembayaran belum dibicarakan. Kami bantu atasi masalah dulu, pembayaran kemudian,” akunya.

“Kami mengabaikan pertimbangan nama baik hotel. Semua benar-benar demi kemanusiaan dan membantu Pemkot Bontang,” tambah Roy.

Meski belum ada pembicaran serius soal harga, Roy mengaku pihaknya tak mematok sewa kamar yang mahal. Justru sebaiknya, manajemen berani “banting harga” jauh di bawah rata-rata hotel yang miliki kelas serupa Grand Mutiara.

“Yang jelas enggak mahal dan jauh di bawah rate. Semua demi membantu menyelesaikan masalah kemanusiaan ini,” akunya.

Adapun, selama difungsikan sebagai tempat isoalsi, hotel tidak akan dibuka umum atau untuk tamu reguler.

“Enggak, sementara khusus untuk isolasi saja,” tegas Roy.

Untuk saat ini, manajemen menyiapkan 100 kamar sebagai ruang isolasi. Namun bisa ditambah bila otoritas setempat meminta.

“Kami siapkan 100 kamar. Jika diperlukan bisa kami tambah,” bebernya.

Kelak bila pademi usai, dan hotel dibuka untuk umum. Manajemen bakal melakukan disinfeksi besar-besaran ke seluruh bagian hotel. Memastikan hotel itu kembali seperti semula. (*)

Artikel Demi Kemanusiaan, Pengelola Hotel Grand Mutiara Rela Banting Harga Sewa Kamar pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pemkot Bontang memutuskan untuk mengalihkan tempat karantina, dari rumah susun sederhana sewa (rusunawa) ke Hotel Grand Mutiara. Namun minimnya koordinasi di lapangan membuat karyawan hotel khawatir.

BONTANG – Keputusan Pemkot Bontang memindahkan tempat karantina bagi warga yang berstatus orang tanpa gejala (OTG) ke Hotel Grand Mutiara memicu kekhawatiran karyawan hotel.

Sumber Kaltim Post (induk Bontangpost.id) dari dalam Hotel Grand Mutiara menyebutkan, pemkot telah meminta pemilik hotel untuk memakai kamar sebagai tempat karantina selama masa pandemi Covid-19.

“Itu dua hari (19/4/2020) lalu,” katanya enggan diidentitaskan.

Kata dia, pihak manajemen hotel memang diminta hadir untuk mendengarkan pemaparan terkait wabah ini. Kendati saat itu status karyawan banyak yang tidak bekerja karena munculnya surat edaran wali kota terkait penutupan hotel selama pandemi, namun kegiatan operasional hotel belum dihentikan total.

“Standar Operasional Prosedur (SOP) belum ada. Edukasi yang diberikan Minggu (19/4/2020) menurut saya juga belum maksimal,” kata dia.

Dipaparkan dia, saat ini ada 60 kamar yang tersedia. Seluruhnya berada di gedung merah. Baik dari lantai satu hingga tiga. Dari 60 kamar terbagi atas 40 tipe twin bed dan 20 single bed.

Hotel Grand Mutiara memang memiliki tiga gedung. Selain merah, dua gedung lainnya yakni hijau dan kuning. Namun gedung kuning masih dalam renovasi. Sementara gedung hijau tidak bisa digunakan karena mengalami rusak berat.

“Soal yang dikarantina apakah memakai tipe twin atau single kami juga masih belum mengetahuinya,” ujarnya.

Menurut salah satu karyawan, orang yang dikarantina bahkan lebih dulu dimasukkan sebelum penyampaian paparan dari Dinas Kesehatan (Diskes) Bontang dilakukan. Memang sebelumnya petugas kesehatan telah datang untuk menyemprot cairan disinfektan di bangunan yang terpakai.

“Mereka sekaligus minta kunci kamar,” ungkapnya.

Padahal kunci kamar ini sekaligus pemantik suplai aliran listrik. Tiga karyawan disiapkan oleh pihak manajemen selama pemakaian masa karantina. Tugasnya ialah mengarahkan petugas medis yang datang sebelum membawa orang yang dikarantina.

“Jadi intinya karyawan kami tidak bersentuhan langsung dengan pasien (orang yang dikarantina),” terangnya.

Mengenai distribusi makanan dipastikan berasal dari luar hotel. Nantinya petugas medis yang membawa masuk ke dalam kamar. Fasilitas kamar terdiri dari satu unit televisi, minibar, telepon, hingga fasilitas air panas di toilet. Akan tetapi air panas itu hanya berfungsi pada pukul 04.00 – 10.00 Wita. Kondisi suplai air dipastikan lancar karena berasal dari PDAM Tirta Taman.

Kini, yang dikhawatirkan manajemen ialah terjadinya kerusakan komponen dalam kamar. Meliputi bohlam maupun air conditioner yang tidak berfungsi. Otomatis petugas elektrikal harus masuk ke dalam ruangan. Adapun alat pelindung diri (APD) lengkap hanya berjumlah tiga set. Sementara pasokan masker bagi karyawan juga belum ada kepastian.

Sebelumnya, Pemkot Bontang memutuskan untuk mengalihkan tempat karantina, khususnya bagi warga yang berstatus OTG. Dari Rusunawa Guntung ke Hotel Grand Mutiara (eks Oak Tree).

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan pemindahan ini menyangkut kemudahan akses. Jika di Rusunawa Guntung tempatnya jauh dan dekat permukiman warga.

“Kalau di Grand Mutiara akses menuju RSUD Taman Husada sebagai rumah sakit rujukan juga lebih cepat,” kata Neni saat konferensi pers, Minggu (19/4.2020) lalu.

Kini, 11 orang telah dikarantina di bangunan yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim tersebut. Seluruhnya merupakan keluarga pasien yang terkonfirmasi positif beberapa hari ini. Pemkot pun menanggung seluruh pembiayaan selama masa karantina melalui pos APBD Bontang. Mulai penginapan hingga konsumsi.

Warga yang diisolasi sesuai dengan protokol tetap (protap) bakal dikarantina selama 14 hari. Upaya ini diambil untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona. Selama karantina, mereka dilarang keluar dari kamar. (*/ak/rdh/kpg)

Artikel Karyawan Grand Mutiara Kaget Kedatangan Tamu OTG pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Tidak jadi di Rusunawa Guntung, karena tempatnya jauh dan dekat dengan permukiman warga,” ungkapnya.

Disebutkannya, sebanyak 11 orang telah dirawat di hotel yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim kilometer 3 tersebut. Seluruhnya merupakan keluarga pasien positif Covid-19 Bontang.

“Ada sebelas kamar yang sekarang dipakai,” katanya.

Diketahui, hotel bintang 3 ini memiliki seratus kamar. Segala akomodasi mulai makan dan penginapan seluruhnya ditanggung oleh Pemkot Bontang dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang.

“Ditanggung sama pemerintah,” ujarnya.

Langkah ini diambil Pemkot Bontang guna memutus mata rantai wabah virus yang menyerang saluran pernapasan ini. Mengingat para warga yang menginap tersebut akan betul-betul menjalankan protokol tetap (protap) isolasi mandiri selama 14 hari.

“Sebagai langkah preventif Pemkot,” ucapnya.

Jika ada warga yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) namun tidak mematuhi protap kesehatan, seperti tidak melakukan isolasi mandiri, melainkan terus berkeliaran keluar rumah, bertemu orang, dan mengunjungi tempat umum, pihaknya akan menjemputnya.

“Kalau ada (ODP) yang membandel, akan dijemput untuk dirawat di hotel,” tegasnya.

Sementara itu, ada 5 pasien ODP dirawat di RSUD Bontang. Mengingat setelah dilakukan rapid test, hasilnya reaktif.

“Saat ini semuanya masih menunggu hasil tes swab dari Surabaya,” ujarnya. (Zaenul)

Artikel Rusunawa Guntung Batal Jadi Lokasi Karantina, Beralih ke Hotel Grand Mutiara pertama kali tampil pada Bontang Post .