Agus Haris menyebutkan, pemeriksaan ini merupakan bentuk mitigasi untuk memastikan tidak ada warga yang terdampak secara kesehatan akibat aktivitas insinerator selama satu tahun terakhir.

“Terutama bagi 15 rumah yang paling dekat dengan insinerator. Saya sudah perintahkan pihak RSUD untuk mendatangi rumah-rumah tersebut dan melakukan pemeriksaan langsung,” ujarnya.

Ia berharap, pemeriksaan ini dapat memberikan rasa tenang bagi warga. Namun jika ditemukan warga yang terdampak, RSUD diminta segera memberikan penanganan medis hingga tuntas.

“Instruksi ini sebagai bentuk perhatian Pemkot Bontang terhadap kesehatan masyarakat. Jika ada yang terdampak, harus diselesaikan sampai pulih,” tambahnya.

Agus Haris juga meyakini bahwa selama ini RSUD Taman Husada telah menjalankan operasional insinerator sesuai prosedur.

Penghentian sementara alat pemusnah limbah medis dilakukan karena belum keluarnya izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Proses perizinan saat ini masih berlangsung.

“Saya yakin mereka sudah menjalankan sesuai prosedur. Saat ini proses perizinannya masih berjalan,” tutupnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memutuskan menghentikan sementara operasional insinerator di RSUD Taman Husada mulai Selasa (16/9/2025). Keputusan tersebut diambil usai rapat terbatas bersama manajemen rumah sakit, dengan mempertimbangkan faktor sosial dan menunggu izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup. (*)

Artikel Setelah Insinerator Dihentikan, Wawali Bontang Minta RSUD Tindaklanjuti Kesehatan Warga pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Bagian Humas RSUD, Syariful Rahman, mengatakan kebijakan tersebut harus lebih dulu dibahas bersama pihak manajemen.
“Kalau itu harus dibicarakan dulu dengan manajemen,” ujarnya, Senin (22/9/2025).

Sebelumnya, peneliti NUGAL Institut, Merah Johansyah, mendesak Pemkot Bontang agar tidak hanya menghentikan sementara operasional insinerator limbah medis RSUD, tetapi juga memastikan warga sekitar diperiksa kesehatannya.

Menurut Merah, selama insinerator beroperasi tanpa izin, masyarakat sempat terpapar asap pembakaran limbah B3. Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan gangguan pernapasan.
“Bahaya ini belum terdeteksi, sehingga perlu pengecekan menyeluruh sebagai langkah mitigasi,” tegasnya. (*)

Artikel RSUD Taman Husada Bontang Belum Putuskan Pemeriksaan Warga Terdampak Asap Insinerator pertama kali tampil pada Bontang Post .

Menurutnya, selama insinerator beroperasi tanpa izin, masyarakat sekitar sempat menghirup asap hasil pembakaran limbah B3. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan gangguan pernapasan.

“Bahaya ini justru belum terdeteksi, sehingga perlu pengecekan menyeluruh sebagai langkah mitigasi,” ujarnya.

Ia menekankan, pemerintah seharusnya turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan, bukan hanya meminta warga mendatangi rumah sakit.

Tak hanya sebatas pemeriksaan, lanjutnya, apabila ditemukan indikasi penyakit pernapasan akibat asap tersebut, RSUD bersama pemerintah harus memberikan perawatan hingga pengobatan tuntas, terutama bagi kelompok rentan seperti balita dan lansia.

“Kalau perlu sampai mereka sembuh total dari penyakit pernapasan,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memutuskan menghentikan sementara operasional insinerator RSUD Taman Husada sejak Selasa (16/9/2025). Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas bersama manajemen rumah sakit, sembari menunggu izin dari Kementerian Lingkungan Hidup terbit. (*)

Artikel Tak Cukup Hentikan Insinerator, Peneliti Minta Pemkot Bontang Lakukan Cek Kesehatan pertama kali tampil pada Bontang Post .