Perusahaan tambang harus didorong untuk memiliki jalur hauling khusus ketika mengangkut batu bara.

“Tak hanya keamanan warga yang melintas, jalan rusak pun jadi beban buat pemerintah,” kata Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh.

Aturan mesti diperketat dengan mewajibkan para perusahaan tambang memiliki akses hauling khusus, sebelum izin operasi diberikan.

Dengan begitu, tak ada lagi truk-truk bermuatan batu bara yang melintas begitu mudah di jalan umum. “Terlalu sering dilintasi, jalan umum cepat rusak, biaya perawatan pasti bengkak. Ini bukan lagi masalah warga. Pemerintah juga kena imbas,” ketusnya.

Ambil contoh di Kutai Timur, PT Kaltim Prima Coal akhirnya membangun jalur hauling sendiri selepas diprotes melintasi jalan nasional.

Tak tak sampai disitu, jika ada hauling yang melintas di jalan warga, perusahaan itu harus memberikan ganti rugi yang layak. “Jangan sampai warga terus yang dirugikan,” imbuhnya.

Lewat komisi yang diketuainya, politikus Golkar ini berkomitmen akan mengawal isu ini dengan target yang jelas. Hadirnya regulasi yang mewajibkan perusahaan tambang memiliki jalur hauling khusus. (kpg)

Artikel Perusahaan Batu Bara Untung, Rakyat Buntung, DPRD Kaltim Tuntut Jalur Khusus Hauling pertama kali tampil pada Bontang Post .

Aksi itu diduga terjadi di jalan raya Batu Kajang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Pengadangan ini dilakukan saat truk tersebut sedang melintasi jalan. Sejumlah warga yang terdiri dari ibu-ibu atau emak-emak ini langsung melakukang sweeping.

Truk berplat DA 8535 HG itu kemudian dihentikan. Sebagian emak-emak mengambil posisi di depan truk.

Kemudian seorang pria dan dua orang emak-emak lainnya menaiki truk untuk mengecek muatan tersebut.

“Batu bara nah,” kata seorang perempuan dari video tersebut.

Dari informasi yang ditelusuri, aksi pengadangan truk hauling batu bara kembali terjadi di Batu Kajang, Kabupaten Paser.

Warga berpendapat bahwa angkutan batu bara tersebut tidak lagi menggunakan jalan umum atau jalan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012.

Sebelumnya, konflik antara warga dengan angkutan batu bara telah berlangsung lama.

Selain menimbulkan kecelakaan, kerusakan jalan, hingga menimbilkan korban jiwa dalam sebuah aksi penyerangan ke posko tolak hauling batu bara pada akhir 2024 lalu. (*)

Artikel Emak-emak Sweeping Truk Batu Bara di Paser, Ternyata Ini Alasannya pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumban Tobing menuturkan, pihaknya masih melakukan pemantauan.

“Tetapi yang sering terjadi justru dengan yang melakukan itu (aktivitas ilegal) saling mengintai,” tuturnya.

Meski begitu, menurutnya hal tersebut telah menjadi kewajiban, apalagi untuk melakukan penertiban terhadap sesuatu yang ilegal.

Diungkapkannya, wilayah hukum Bontang kerap menjadi daerah perlintasan. Mengingat banyak kegiatan yang area operasionalnya terpusat di wilayah lain, namun pelabuhannya di Bontang.

“Pada dasarnya kami tetap berkomitmen menertibkan aktivitas atau perbuatan yang melanggar hukum,” ungkap dia.

Diketahui sebelumnya, aktivitas yang diduga tambang ilegal kerap terpantau di area poros Bontang-Samarinda.

Truk-truk pengangkut batu bara turut melintas di jalan umum. Padahal bila mengacu pada regulasi yang ada, setiap angkutan batu bara dan hasil perkebunan kelapa sawit wajib diangkut melalu jalan khusus. (*)

Artikel Polisi Sebut Bontang Kerap Jadi Daerah Perlintasan Hauling yang Diduga Ilegal pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Kritik yang disampaikan legislator Kaltim tersebut hal yang biasa dan lumrah saja,” kata Bupati Fahmi Fadli, Senin (9/5). Ia juga memastikan dengan tegas, mengenai urusan pertambangan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan. Termasuk mengenai pengawasan, semua letak kewenangan tersebut berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Jika ada permasalahan lingkungan yang disebabkan adanya aktivitas tersebut ia memastikan pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Paser bakal meninjau persoalan itu dan tidak tinggal diam. “Terkait permasalahan lingkungan DLH pasti akan meninjau persoalan itu, tidak mungkin diam saja,” tegasnya.

Sebagaimana info sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud mempertanyakan kinerja pemangku kebijakan di Paser yang dianggap membiarkan aktivitas hauling batu bara yang menggunakan jalan negara dilansir dari media online lokal.

“Bagaimana kinerja para pemangku kebijakan maupun instansi terkait khususnya terkait pengawasannya seperti Bupatinya, anggota DPRD, Polres dan OPD di situ bagaimana, kok membiarkan saja,” ucap Ketua DPD Partai Golkar Kaltim.(tom/han)

Artikel Jalan Negara Dijadikan Jalur Hauling Batu Bara pertama kali tampil pada Bontang Post .