Kepala Dinsos-PM Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, menjelaskan penonaktifan tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat berdasarkan hasil pemadanan dan verifikasi data nasional.

“Iuran yang sebelumnya ditanggung negara melalui APBN tidak lagi dibayarkan karena peserta dinilai sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).

Ia menuturkan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan status PBI JKN menjadi nonaktif. Di antaranya perubahan kondisi kesejahteraan sehingga nama peserta tidak lagi tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk peserta yang masuk kategori desil 6.

Selain itu, persoalan administrasi seperti data ganda, Nomor Induk Kependudukan (NIK) bermasalah, atau perpindahan segmen kepesertaan juga kerap menjadi penyebab. Dinamika kependudukan, seperti meninggal dunia atau pindah domisili tanpa pembaruan data, turut memengaruhi status kepesertaan.

“Verifikasi data dilakukan secara berkala. Jika peserta dianggap tidak lagi masuk kategori fakir miskin atau tidak mampu, maka statusnya otomatis dinonaktifkan,” jelasnya.

Akibatnya, kartu JKN tidak dapat digunakan untuk mengakses layanan kesehatan hingga status kepesertaan diperjelas.

Bagi warga yang merasa masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, Dinsos-PM membuka layanan klarifikasi di loket pelayanan Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) lantai 4, Pasar Taman Rawa Indah, Bontang Selatan.

Namun proses reaktivasi tidak dapat dilakukan secara instan. Peserta harus melalui tahapan verifikasi dan validasi data yang diperkirakan memerlukan waktu paling cepat tiga bulan.

“Selama proses berlangsung, peserta yang membutuhkan layanan kesehatan tetap dapat berobat dengan membayar iuran secara mandiri,” pungkasnya. (*)

Artikel Kartu PBI JKN Mendadak Nonaktif, Warga Bontang Diminta Perbarui Data pertama kali tampil pada Bontang Post .

Jumlah tersebut diperoleh usai dilakukan verifikasi terhadap 3.540 ribu peserta BPJS Kota Bontang lainnya. Diketahui, peralihan tersebut diperuntukan bagi peserta BPJS Kelas III yang menunggak pada 2022 selama lebih dari tiga bulan.

Dalam sambutannya Wali Kota Bontang Basri Rase mengungkapkan bahwa program tersebut merupakan wujud perhatian Pemerintah Kota Bontang dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya manusia.

“Jadi tunggakan harus tetap dibayar sedangkan untuk iuran ke depannya itu baru ditanggung pemerintah,” ujarnya, Kamis (21/7/2022).

Dia bilang kesehatan dan pendidikan merupakan dua pilar pendukung untuk menciptakan sumber daya manusia yang andal. Oleh sebab itu program ini diharapkan menjadi pelayanan dasar di bidang kesehatan. Sehingga, masyarakat tidak lagi mendapat kendala dalam mengakses pelayanan kesehatan yang prima.

“Selama ini pembiayaan menjadi salah satu kendala masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang optimal. Untuk itu kami mencoba memaksimalkan melalui program ini,” sambungnya.

Program ini tak hanya menyasar peserta BPJS Kesehatan Kelas III. Dalam kepemimpinannya, Basri-Najirah secara bertahap akan menyasar peserta BPJS Kelas II yang menunggak.

“Kami akan komitmen dalam program ini. Insyallah, peserta BPJS Kesehatan Kelas II  akan menerima manfaat program ini tahun depan,” tutupnya. (Adv Kominfo)

Artikel Iuran 2.701 Peserta Mandiri BPJS yang Menunggak Ditanggung Pemkot Bontang pertama kali tampil pada Bontang Post .

Plt Kadis Dinkes Bontang dr Indriati Asad mengatakan tingginya angka cakupan jaminan kesehatan di Bontang lantaran itu sudah menjadi komimen wali kota. Dia menjelaskan, awal tahun ini ada penambahan 7.400 peserta baru. Hingga total, ada 47.492 segmen peserta yang dibiayai Pemkot melalui APBD.

“Sudah komitmen wali kota kan. Sudah 100 persen, makanya Bontang sudah UHC,” ujar dr Indriati usai rapat bersama Komisi I di Kantor BPJS Kesehatan Bontang, Jalan KS Tubun, Selasa (4/2/2021).

Dia bilang dari total 185 ribu lebih penduduk Bontang, warga terbagi dari berbagai segmen kepesertaan BPJS. Selain dijamin pemerintah daerah, ada dijamin pemerintah pusat sebanyak 33 ribu, pekerja penerima upah (PPU) 46 ribu, dan mandiri sekitar 20 ribu.

“Kalau jumlah untuk segmen perusahaan saya kurang hapal. Detailnya bisa diminta ke BPJS,” katanya.

Adapun untuk membiayai BPJS Kesehatan 47.492 warga Bontang, Pemkot menggelontorkan anggaran Rp 23,4 miliar yang bersumber dari APBD. Warga yang masuk segmen peserta yang dibiayai Pemkot dapat masuk kategori RS tipe C. Kendati begitu, kata dr Indriati, warga bisa mengakses semua jenis layanan kesehatan.

“Jadi sudah terlayani 100 persen warga Bontang,” tandasnya. (*)

Artikel Dinkes Klaim Cakupan Jaminan Kesehatan di Bontang sudah 100 Persen pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Dinkes Kutim, Bahrani Hasanal mengatakan kesadaran masyarakat saat ini masih sangat rendah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di puskesmas atau rumah sakit. Keengganan ini dikarenakan sebagian besar masyarakat terutama kalangan bawah atau ekonomi rendah belum memiliki jaminan kesehatan keluarga.

“Baik berupa jaminan mandiri seperti menjadi peserta Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ataukah jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah seperti KIS (Kartu Indonesia Sehat), banyak yang belum punya. Makanya mereka malas periksa,” sebut Bahrani.

Karena itu, lanjut Bahrani, BPJS wajib mencover seluruh masyarakat terkait kepemilikan jaminan kesehatan. Terlebih targetnya adalah pada 2019 mendatang seluruh masyarakat sudah wajib memiliki jaminan kesehatan baik melalui BPJS ataukah KIS. “Dengan telah memiliki jaminan kesehatan maka masyarakat nantinya dimotivasi untuk mau rutin melakukan pemeriksaan atau cek kesehatan mereka di puskesmas ataukah doter pribadi,” tambahnya.

Bahrani mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi atau melakukan pemeriksaan dini jika ada yang mengidap penyakit-penyakit seperti jantung koroner, diabetes, darah tinggi bahkan kanker. Sehingga bisa sejak dini dilakukan perawatan dan pengobatan, untuk menekan angka kematian manusia akibat penyakit tidak menular tersebut.

“Namun tentunya, masyarakat juga diajak untuk menerapkan pola hidup sehat sebagaimana yang telah dikampanyekan melalui Gerakan Masyarakat Sehat (Germas),” tutup Bahrani. (aj)

Artikel Belum Miliki Jaminan Kesehatan, Masyarakat Malas Cek Kesehatan  pertama kali tampil pada Bontang Post .

BONTANG. Meski tengah mengalami defisit anggaran, tidak lantas menyurutkan semangat Pemkot Bontang untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Sosialisasi Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) yang diikuti 400 KK calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Acara dikemas dengan penyerahan simbolis jaminan kecelakaan kerja dan penyerahan kartu Askesos, Jumat (28/4).

Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) adalah sistem perlindungan sosial yang diluncurkan oleh Departemen Sosial. Tujuannya adalah memberikan jaminan pertanggungan dalam bentuk penggantian pendapatan keluarga.

Sasaran adalah masyarakat pekerja mandiri di sektor informal, antara lain pedagang kaki lima, pembantu rumah tangga, buruh bangunan, buruh tani, nelayan, tukang ojek, serta pekerja kasar lainnya di Indonesia khususnya Kota Bontang.  Ekonomi keluarga yang rentan, menjadi alasan penting bagi para pekerja ini untuk mendapat perlindungan asuransi.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, Abdu Safa Muha, sejak Tahun 2013, peserta Askesos telah dikerjasamakan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu peserta bisa mendapat klaim kecelakaan dan kematian jika terjadi musibah. Melalui sosialisasi ini, besar harapan pemerintah agar masyarakat lebih peka dan ikut dalam program asuransi ini.

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Kantor Wali Kota Jalan Awanglong, dibuka oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni didampingi oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, Abdu Safa Muha dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Bontang, Rio.

Dalam sambutannya Neni menuturkan, masyarakat harus paham pentingnya memiliki jaminan kesehatan.

“Saya mau semua masyarakat Bontang punya jaminan kesehatan. Kalau yang tidak mampu akan diakomodir dengan Kartu Indonesia Sehat, dan bagi pekerja akan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Asuransi ini penting sebagai proteksi dini, sehingga jika terjadi kecelakaan kerja atau kematian pendanaan akan ditanggung oleh asuransi mereka,” kata Neni.

Kemudian Neni melanjutkan, Bontang termasuk dalam 9 kota dari 98 kota se Indonesia yang siap untuk penyaluran bantuan PKH secara non tunai di Tahun 2017 (lebih maju setahun dari rencana semula, yakni Tahun 2018). Sehingga Neni meminta masyarakat untuk melengkapi data peserta pengurus PKH, serta menyamakannya dengan data rekening dan atm yang akan diterbitkan pihak bank. Karena jika data tidak sama, bantuan sosial tidak akan bisa dicairkan.

Lalu Neni mengungkap kegembiraannya, karena masyarakat kini bisa secara mandiri bisa membayar iurannya sendiri. Tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat.

“Adapun manfaatnya adalah klaim asuransi jaminan kecelakan kerja (JKK) dengan iuran Rp. 6.800/bulan, jaminan kematian (JKM) Rp. 10.000/bulan, klaim jaminan hari tua (JHT) Rp. 20.000/bulan dan jika terjadi musibah dengan besaran sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saya harap masyarakat termasuk di dalamnya OPD dan Non PNS bisa ikut program ini karena besar manfaatnya,” jelas Neni.

Neni pun berharap, melalui sosialisasi ini bisa menyamakan persepsi di antara pelaksana program Askesos yakni BPJS Ketenagakerjaan, LPA dan peserta Askesos khususnya PKH dan penyebaran informasi terkait Askesos bagi masyarakat rentan. (hms)

Artikel Neni : Masyarakat Bontang Harus Punya Jaminan Kesehatan  pertama kali tampil pada Bontang Post .