Ekonomi Pekerja Sektor Informal Rentan, Perlunya Perlindungan Asuransi
BONTANG. Meski tengah mengalami defisit anggaran, tidak lantas menyurutkan semangat Pemkot Bontang untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Sosialisasi Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) yang diikuti 400 KK calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Acara dikemas dengan penyerahan simbolis jaminan kecelakaan kerja dan penyerahan kartu Askesos, Jumat (28/4).
Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) adalah sistem perlindungan sosial yang diluncurkan oleh Departemen Sosial. Tujuannya adalah memberikan jaminan pertanggungan dalam bentuk penggantian pendapatan keluarga.
Sasaran adalah masyarakat pekerja mandiri di sektor informal, antara lain pedagang kaki lima, pembantu rumah tangga, buruh bangunan, buruh tani, nelayan, tukang ojek, serta pekerja kasar lainnya di Indonesia khususnya Kota Bontang. Ekonomi keluarga yang rentan, menjadi alasan penting bagi para pekerja ini untuk mendapat perlindungan asuransi.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, Abdu Safa Muha, sejak Tahun 2013, peserta Askesos telah dikerjasamakan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu peserta bisa mendapat klaim kecelakaan dan kematian jika terjadi musibah. Melalui sosialisasi ini, besar harapan pemerintah agar masyarakat lebih peka dan ikut dalam program asuransi ini.
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Kantor Wali Kota Jalan Awanglong, dibuka oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni didampingi oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, Abdu Safa Muha dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Bontang, Rio.
Dalam sambutannya Neni menuturkan, masyarakat harus paham pentingnya memiliki jaminan kesehatan.
“Saya mau semua masyarakat Bontang punya jaminan kesehatan. Kalau yang tidak mampu akan diakomodir dengan Kartu Indonesia Sehat, dan bagi pekerja akan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Asuransi ini penting sebagai proteksi dini, sehingga jika terjadi kecelakaan kerja atau kematian pendanaan akan ditanggung oleh asuransi mereka,” kata Neni.
Kemudian Neni melanjutkan, Bontang termasuk dalam 9 kota dari 98 kota se Indonesia yang siap untuk penyaluran bantuan PKH secara non tunai di Tahun 2017 (lebih maju setahun dari rencana semula, yakni Tahun 2018). Sehingga Neni meminta masyarakat untuk melengkapi data peserta pengurus PKH, serta menyamakannya dengan data rekening dan atm yang akan diterbitkan pihak bank. Karena jika data tidak sama, bantuan sosial tidak akan bisa dicairkan.
Lalu Neni mengungkap kegembiraannya, karena masyarakat kini bisa secara mandiri bisa membayar iurannya sendiri. Tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat.
“Adapun manfaatnya adalah klaim asuransi jaminan kecelakan kerja (JKK) dengan iuran Rp. 6.800/bulan, jaminan kematian (JKM) Rp. 10.000/bulan, klaim jaminan hari tua (JHT) Rp. 20.000/bulan dan jika terjadi musibah dengan besaran sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saya harap masyarakat termasuk di dalamnya OPD dan Non PNS bisa ikut program ini karena besar manfaatnya,” jelas Neni.
Neni pun berharap, melalui sosialisasi ini bisa menyamakan persepsi di antara pelaksana program Askesos yakni BPJS Ketenagakerjaan, LPA dan peserta Askesos khususnya PKH dan penyebaran informasi terkait Askesos bagi masyarakat rentan. (hms)
