“Benar KPK melakukan tangkap tangan di nganjuk, siapa saja dan berapa uang yang diamankan kita sedang melakukan pemeriksaan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Senin (10/5) dini hari. Terkait OTT ini, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyelidik KPK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menduga, terjadi dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Meski demikian, KPK masih mendalami kegiatan penindakan yang mengamankan sejumlah pihak.

Dalam kegiatan operasi penindakan ini, tim penyidik lembaga antirasuah diduga turut mengamankan sejumlah uang. Tetapi Ghufron masih enggan membeberkan secara rinci. “Siapa saja dan berapa uang yang diamankan kita sedang melakukan pemeriksaan,” tegas Ghufron. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Novi Rahman Hidhayat dan pihak-pihak yang diamankan dalam giat operasi senyap tersebut.

HARTA KEKAYAAN

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novi turut diamankan bersama sejumlah pihak pada Senin (10/5) dini hari.

Menelisik harta kekayaan Novi dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 27 April 2020 dalam laman elhkpn.kpk.go.id, Novi tercatat memilik total harta kekayaan senilai Rp 116.897.534.669 atau Rp 116 miliar. Kekayaan Novi paling banyak merupakan tanah dan bangunan.

Orang nomor satu di Kabupaten Nganjuk itu memiliki total harta tanah dan bangunan sejumlah Rp 58.692.120.000 yang tersebar di Nganjuk, Kediri, Jombang, Karawang, Malang, Karawang, Tangerang, Jakarta Selatan, Mojokerto, Surabaya dan Kotawaringin Timur. Luas tanah dan bangunan milik Novi itu bervariasi.

Selain itu, Novi juga tercatat memiliki harta berupa benda bergerak senilai Rp 764 juta. Dia memiliki mobil Toyota Harier tahun 2005 seharga Rp 346.500.000, mobil Suzuki Katan tahun 2006 senilai Rp 67.500.000 dan mobil Toyota Hiace seharga Rp 350.000.000.

Meski demikian, Novi tercatat memiliki utang senilai Rp 2.450.000.000 atau Rp 2,4 miliar. Sehingga total seluruh harta kekayaannya berjumlah Rp 116.897.534.669.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menduga, terjadi dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Meski demikian, KPK masih mendalami kegiatan penindakan yang mengamankan sejumlah pihak.

“Diduga begitu (dugaan suap jual beli jabatan), kita sedang memeriksa bersabar, nanti kita ekspose,” ucap Ghufron. Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menyampaikan, pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan operasi senyap itu saat ini sedang dalam pemeriksaan. KPK mendalami dugaan rasuah yang diduga melibatkan unsur kepala daerah.

Dalam kegiatan operasi penindakan ini, tim penyidik lembaga antirasuah diduga turut mengamankan sejumlah uang. Tetapi Ghufron masih enggan membeberkan secara rinci. “Siapa saja dan berapa uang yang diamankan kita sedang melakukan pemeriksaan,” tegas Ghufron.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Novi Rahman Hidhayat dan pihak-pihak yang diamankan dalam giat operasi senyap tersebut. (jpc)

Artikel Diduga Jual Beli Jabatan, Bupati Nganjuk Kena OTT pertama kali tampil pada Bontang Post .

Permohonan praperadilan itu secara tertulis diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin (10/4). Dalam surat itu tercantum jadwal persidangan yang rencananya akan digelar pada 22 April mendatang. ”Tentu permohonannya akan kami pelajari lebih lanjut. KPK pasti akan menghadapi praperadilan tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Febri mengaku belum tahu secara detail apa alasan Rommy mengajukan praperadilan. Hingga kemarin, tim Biro Hukum KPK masih mendalami poin-poin yang menjadi objek praperadilan. ”Bagi kami risiko untuk diajukan praperadilan itu adalah risiko untuk semua perkara yang ditangani oleh KPK,” ungkap Febri dia gedung KPK.

Meski digugat oleh Rommy lewat praperadilan, KPK hingga kemarin tetap mengagendakan pemeriksaan saksi terkait dengan dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Penyidik memeriksa staf khusus Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Hadi Rahman. Hadi dimintai keterangan seputar hubungan Rommy dengan pihak-pihak di Kemenag.

Menurut Febri, sejauh ini penyidikan perkara jual beli jabatan di Kemenag terus berjalan. Bahkan, KPK meyakini bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang diperoleh menguatkan indikasi keterlibatan Rommy dalam perkara itu. Kekuatan bukti dan keterangan itu membuat KPK yakin dapat memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan Rommy.

”Kami yakin dengan proses tangkap tangan yang dilakukan, bukti-bukti yang ada, dan juga proses di penyidikan yang sudah dilakukan,” imbuh Febri. (tyo/jpg)

Artikel Rommy Ajukan Praperadilan pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Untuk melakukan penindakan lebih serius,” kata ahli hukum tata negara Jimly Asshiddiqie di Kantor Staf Kepresidenan, kemarin (27/3). Sebab, kasus serupa sangat mungkin terjadi di instansi lainnya.

Jimly menuturkan, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah membentuk tim gugus tugas yang berisi sejumlah lembaga. Di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Jika ketiga instansi tersebut bersinergi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu yakin upaya penyisiran bisa lebih efektif. “KPK pentungannya gede, KASN (saja) kurang greget, dan KemenPAN,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KASN Sofian Effendy mengakui, pihaknya mengendus praktik jual beli jabatan di kementerian lain di luar Kementerian Agama yang diungkap KPK. Dia menilai, perubahan sistem rekruitmen menjadi lelang jabatan tidak serta merta menghilang praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di pemilihan pejabat tinggi.

Saat di desak kementerian mana yang dimaksud, Sofian tidak membeberkannya. Dia hanya memberikan petunjuk bahwa Kementerian yang dipimpin kader politik memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi. Sebab, ada kecenderungan tekanan untuk ikut membiayai cost politik yang tinggi.

“Karena dia ditekan pimpinan partai-partai politik, itu lebih kuat tekananya pada menteri-menteri dari partai politik daripada menteri-menteri yang dari profesional,” ujarnya.

Biasanya, kata Sofian, modusnya dengan menempatkan jabatan-jabatan staf khusus bagi operator partai. “Inilah mereka yang menjadi operator mencari siapa yang bisa diminta sumbangan,” imbuhnya.

Meski mengendus adanya praktek tersebut di kementerian, Sofian mengakui lembaganya tidak bisa berbuat banyak. Sebab, KASN tidak memiliki instrumen untuk melakukan pembuktian. “KASN tidak mempunyai kewenangan untuk menyadap,” tuturnya.

Presiden Jokowi, kata Sofian, pernah meminta pendapatnya terkait praktek jual beli jabatan di kementerian/lembaga. Kepada Jokowi, dia menjelaskan bahwa praktek tersebut terjadi di banyak kementerian. (far/jpg)

Artikel KASN Endus Jual Beli Jabatan di Kementerian pertama kali tampil pada Bontang Post .