Melalui kegiatan pra rapat koordinasi daerah (rakorda) kependudukan dan KB yang dihelat di salah satu hotel di Kota Samarinda, Rabu (14/3) kemarin, BKKBN Kaltim mengundang berbagai stakeholder terkait untuk membantu merumuskan program kerja dan rencana strategis (renstra) untuk lima tahun ke depan.

Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli mengatakan, kegiatan pra rakorda tersebut sebagai awal untuk mendiskusikan berbagai rencana program kependudukan dan KB. Hasil tersebut akan diulas dan dipertajam kembali pada rakor, Kamis (15/3) hari ini.

“Pelaksanaan Rakorda untuk meningkatkan komitmen dengan berbagai instansi, lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan dengan pemerintah kabupaten/kota tentang pelaksanaan program kependudukan dan KB untuk masyarakat Kaltim,” kata dia.

Menurutnya, pada rakorda hari ini akan ada banyak hal teknis yang dibahas. Terutama yang berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan BKKBN Kaltim selama tahun 2018. Selain itu, di rakorda akan dibahas juga terkait sinergi anggaran bagi program tersebut.

“Di situ kami akan membahas bagaimana kegiatan, teknis pelaksanaanya, anggaran yang akan digunakan, dan memadukan program yang dimiliki pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota,” katanya.

Alokasi anggaran program kependudukan dan KB, tidak hanya bersumber dari APBD Provinsi Kaltim, tetapi juga bersumber dari APBD disetiap kabupaten/kota. Selain itu, ada juga alokasi anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat. Anggaran tersebut perlu disinergikan agar berbagai program BKKBN bisa terealisasi.

“Di dalamnya juga ada tenaga kerja, dana, sarana, dan metode. Kami upayakan agar semua itu bisa disatukan. Supaya kesejahteraan masyarakat Kaltim bisa dicapai,” ucapnya.

Eli optimistis, jika kerja sama antar stakeholder tersebut terjalin dengan baik, maka semua program kependudukan dan KB yang telah dicanangkan BKKBN bisa direalisasikan semua. Termasuk program yang telah ditargetkan pemerintah pusat. “Kalau antar stakeholder bekerja sama, saya kira bisa tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan, Perberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Halda Arsyad mengakui pentingnya pelaksanaan rakorda kependudukan dan KB. Menurut dia, kegiatan tersebut akan membantu mensinergikan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Kegiatan rakorda harus rutin dilaksanakan. Karena kadang-kadang kita mempunya program kegiatan yang sudah diatur di dalam renstra provinsi, tapi itu mungkin tidak sinergi dengan yang ada di pusat. Makanya harus ada penyelarasan renstra,” katanya.

Apalagi renstra Kaltim akan berakhir di tahun 2018 ini. Sehingga perlu disusun program kerja jangka menengah berikutnya. Hal itu bisa dilakukan melalui rakorda. Terutama untuk memaparkan mana program yang masuk skala prioritas dan tidak. “Dari rakorda, kita akan membangun sinergi dan komitmen. Dan saya kira itu sangat penting,” ucapnya.

Bercermin dari data kependudukan, baik yang dimiliki DKP3A, atau Badan Pusat Statistik (BPS) hampir tidak pernah sama. Selalu ada perbedaan. Jika mengacu di data tahun 2017, antara semester satu dari bulan Januari hingga Juni, dan data semester dua bulan Juli hingga Desember diperoleh ada tambahan kependudukan 34.278 jiwa.

“Kaltim memang menjadi tempat migrasi. Cuman kita tidak bisa mengeneralkannya. Tapi apakah semua imigran itu telah mengikuti program KB atau tidak. Nah, kita butuh data yang akurat. Rakorda ini bisa menjadi wadah untuk merumuskan dan mengkajinya,” sebutnya. (drh)

Artikel BKKBN Gandeng Berbagai Stakeholder  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Salah satu langkah untuk mendorong itu yakni dengan memberikan pelatihan teknis program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) pada semua stakeholder terkait, seperti yang dilaksanakan BKKBN Kaltim, Selasa (6/3) kemarin.

Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli mengatakan, keterlibatan langsung stakeholder seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, bisa menjadi kunci untuk menekan angka perkawinan usia muda. Serta untuk menyukseskan program pengaturan perkawinan.

“Melalui tokoh masyarakat, kami ingin menanamkan pentingnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Program KB membutuhkan adanya pendekatan yang baik. Yang bisa melakukan itu, ya tokoh masyarakat, adat, dan agama,” katanya.

Dia menerangkan, berkurangnya petugas penyuluh KB, bisa memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat. Di antaranya, rawannya masalah sandang dan pangan di dalam keluarga, tidak terpenuhinya pendidikan dan kesehatan yang baik, serta minimnya lapangan pekerjaan bagi kelompok usia muda.

“Untuk mengantisipasi itu, bisa dilakukan dengan penundaan usia perkawinan, atau pernikahan dini. Pengaturan kelahiran dengan cara peningkatan cakupan pelayanan KB dan pembinaan peserta KB aktif. Serta pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga,” jelasnya.

Kasubbid Penyelenggara dan Evalusi BKKBN Kaltim, Harlan Lelana menilai, program KKBPK bertujuan meningkatan pengetahuan dan pemahaman advokasi tokoh masyarakat untuk membantu penyuluhan KB di masyarakat.

“Banyak hal yang diberikan kepada tokoh masyarakat, adat, dan agama di program KKBPK. Antara lain, memberikan wawasan tentang dinamika dan isu-isu kependudukan, teknik penggerakan kemasyarakatan, dan program integrasi kampung KB,” katanya.

Dia menambahkan, pelatihan KKBPK melibatkan sejumlah perwakilan tokoh masyarakat, adat, dan agama dari beberapa kota dan kabupaten di Kaltim. Antara lain, Samarinda, Balikpapan, Bontang, Berau, dan Penajam Paser Utara (PPU). “Kami ingin, dengan keterlibatan tokoh masyarakat, petugas penyuluh KB di masyarakat juga bisa terus bertambah. Begitupun dengan kesadaran masyarakat terhadap program KB akan semakin massif ke depannya,” harapnya. (drh)

Artikel BKKBN Dorong Partisipasi Tokoh Masyarakat  pertama kali tampil pada Bontang Post .