Di sela kunjungannya hari ini (30/7/2020) di SD Negeri 003 Bontang Utara, anggota Komisi I, Abdul Haris mengatakan kunjungan ini penting agar dewan tidak hanya mendengar laporan dinas terkait. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang. Tapi melihat realita, dan siap bila kondisi riil tidak selaras dengan yang seharusnya.

“Harus rajin turun. Jangan dengar laporan yang manis-manis saja,” kata Abdul Haris.

Dari safari ini, dewan nyatanya melihat berbagai pesoalan dihadapi sekolah. Sebagian besar masih berkutat di sarana dan prasarana (Sapras).Yang mana, segenap persoalan ini tak pernah mereka ketahui.

Misalnya, ada sekolah di Bontang Barat yang hingga kini belum miliki ruang guru. Walhasil, ruang yang sedianya adalah ruang koperasi, terpaksa dialihfungsikan untuk menyatukan guru-guru dalam satu ruang. Meski tak representatif. Meski, luasan ruang cukup sempit.

“Padahal itu sekolah unggulan. Masak ruang guru pun tak punya. Ini disayangkan,” kata Politisi PKB itu.

Tak berhenti di situ. Kata Abdul Haris, ada pula sekolah yang diminta fokus dalam mata pelajaran tertentu, tapi saprasnya tak memadai. Ini tentu jadi masalah. Bagaimana mungkin mau unggul bila sapras tak mendukung.

“Ada pembinaan mata pelajaran agama. Tapi kayak musala misalnya, itu enggak ada,” bebernya.

Ada satu persoalan yang seragam ditemui di sekolah. Tak lain kendala pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Masalah klasik seperti murid tak punya perangkat untuk belajar daring, sekolah terpaksa kombinasi pembelajaran luring dan daring.

“Tapi semoga dengan pemberian kuota dan belajar di televisi yang bakal diluncurkan akan membantu pelajar,” pungkasnya.

Adapun dalam kunjungan hari ini, rombongan Komisi I dikomando Abdul Haris menyambangi dua sekolah. Yakni SDN 003 Bontang Utara dan SDN 006 Bontang Selatan. Anggota Komisi I, Bakhtiar Wakkang, Raking, Muhammad Irfan, Maming, dan Rusli turut hadir dalam kunjungan ini. (*)

Artikel Rajin Sowan ke Sekolah, Komisi I DPRD Bontang Kaget Ada Sekolah Tak Punya Ruang Guru pertama kali tampil pada Bontang Post .

Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris meminta sekolah melakukan persiapan. Supaya terjadi sinkronisasi antara rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) per semester dengan praktik skema daring.

“Jangan hanya memberikan tugas via aplikasi media sosial untuk dikerjakan siswa dan dikumpulkan. Seperti itu terus mekanismenya,” kata Haris.

Menurutnya, penyampaian materi kepada siswa tetap harus dilakukan guru. Setelah penyampaian baru dilakukan evaluasi. Tujuannya untuk mengetahui daya serap pelajar terhadap materi yang baru diberikan.

“Sekolah memang sudah banyak yang menggunakan pembelajaran daring. Tetapi dalam skema itu perlu keaktifan dari guru dan siswanya. Kalau tugas saja proses pembelajaran ini tidak bisa dikatakan baik,” ucapnya.

Selain itu, kunjungan lapangan legislator pada Senin (13/7/2020) untuk mengetahui kendala PJJ selama ini. Supaya dapat dicarikan solusinya.

“Kalau dipaksa daring tetapi ekonomi warga tidak sanggup tentunya butuh penyelesaian masalah,” sebut politisi PKB ini.

Setelah diketahui kendala penerapan PJJ antara lain ketersediaan server sekolah dan kebutuhan kuota bagi pelajar, bakal dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Dengan mengundang kepala sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang.

“Dalam waktu dekat akan kami panggil instansi teknis bersangkutan,” pungkasnya. (*/ak/rdh/kpg)

Artikel Temukan Kendala di Sistem PJJ, Dewan Atur Pertemuan Dinas dan Sekolah pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dalam kunjungan tersebut, Maming didampingi anggota dewan lainnya seperti Bakhtiar Wakkang, Abdul Haris, dan Raking. Sekolah pertama yang dikunjungi, di SMPN 1 mereka disambut oleh para tenaga pengajar di salah satu laboratorium. Mereka pun sempat dijelaskan metode pembelajaran menggunakan learning management system.

Usai pemaparan pihak sekolah, Wakil Ketua Komisi I, Maming menerangkan pihaknya ingin mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam dunia pendidikan Bontang. Terutama saat sistem pembelajaran diubah dari tatap muka menjadi online.

Dalam lawatannya, pihaknya menemukan kesulitan yang dihadapi dalam sistem pembelajaran secara daring, yaitu paket data. Mengingat hal itu salah satu kebutuhan yang diperlukan dalam mengakses internet.

“Kami akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bontang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, agar proses belajar mengajar di Bontang tetap berjalan lancar. Sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas ke depannya,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Bontang itu. (*)

Artikel Serap Aspirasi Pembelajaran Daring, Komisi I Kunjungi Tiga SMP Negeri pertama kali tampil pada Bontang Post .

Banyak persoalan mengemuka, dan dibeberkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara dewan, bersama lurah dan camat se-Bontang. Serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM) di Sekretariat DPRD Bontang, Selasa (9/6/2020) pagi.

Misalnya di Berebas Tengah, ditengarai pemilik hotel menerima BLT. Padahal pemilik hotel itu masih memperoleh pemasukan dari hotelnya, kendati tidak sebanyak waktu normal. Masih di Berebas Tengah, dikabarkan ada oknum nonpanitia verifikator BLT yang bisa memberikan “rekomendasi” soal siapa-siapa saja yang berhak menerima stimulus ini. Pun dikabarkan anggota PNS dikabarkan menerima BLT. Padahal bila melihat regulasi yang ditetapkan Dissos-PM soal syarat penerima stimulus ini, PNS haram menerima BLT.

Seperti diungkapkan anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris. Dia langsung bertanya, mengapa penerima BLT tidak selaras dengan syarat.

“Masalah ini selalu dilaporkan warga. Siang malam masuk terus. Ini harus kami sampaikan, jangan sampai fungsi kontrol kami (DPRD) dipertanyakan warga,” tegasnya.

Dia menambahkan, BLT ini memang bukan soal kaya atau miskin. Namun soal siapa yang paling terdampak Covid-19. Sebabnya dia meminta agar BLT benar-benar disalurkan sesuai syarat yang ditetapkan. Karena bila tidak, akan muncul kecemburuan sosial.

“Yang kemarin ada petugas Dissos-PM di Rumah Singgah dihajar. Itu bisa jadi akumulasi kekecewaan warga,” ungkapnya.

Lurah Berebas Tengah, Mustamin yang kerap disorot dalam RDP ini dengan terbuka mengakui, di kelurahannya memang masih banyak masalah. Sebabnya dia berjanji segera menindaklanjuti seluruh masukan dewan.

“Saya akui pak, di Berebas Tengah memang banyak masalah, dan paling banyak penerimanya (BLT). Akan kami perbaiki,” janjinya.

Kembali ditegaskan Abdul Haris, sorotan ini bukan sesuatu yang disengaja atau dicari-cari dewan. Namun untuk meredakan kecurigaan publik, dan untuk memastikan BLT tahap ketiga berjalan lebih baik. (*)

Artikel Rapat Evaluasi BLT Tahap Dua, Komisi I Soroti Lurah dan Camat Soal Penerima BLT pertama kali tampil pada Bontang Post .

Anggota DPRD Bontang, Setiyoko Waluyo mempertanyakan, mengapa sekolah milik pemerintah atau negeri sudah menerima bantuan tersebut. Akan tetapi sekolah milik perorangan atau swasta belum dapat. “Minta tolong dijelaskan,” ungkapnya saat melakukan rapat Komisi I DPRD Bontang dengan Disdikbud Bontang, di ruang rapat Sekretariat DPRD Bontang Jalan Moeh Roem, Senin (24/6/2019).

Dia meminta agar Disdikbud Bontang dapat membuatkan jadwal terkait pengumpulan proposal dan batas akhir pengumpulan, hingga waktu pembagian bantuan tersebut. Sehingga tidak terjadi hal serupa. “Contohnya bulan Agustus penyerahan, Oktober sudah diterima,” ucapnya.

Sementara itu anggota DPRD Bontang, Bilher Hutahaean, meminta ketegasan dari pihak Disdikbud, agar memberikan sanksi kepada sekolah yang dinilai lamban dalam mengurus administrasi. “Budaya kita ini memang begini, kalau sudah ada rasa ketakutan, baru bisa ditaati,” ujarnya.

Lanjut politisi Nasdem ini, pihaknya menerima informasi bahwa ada sekolah yang ingin menyetor proposal ke Disdikbud Bontang. Namun lantaran tidak ada petugas yang menangani proposal tersebut, lantas diminta untuk kembali esok lagi. Mendengar hal itu pihaknya merasa miris. Sebab itu dia mengharapkan ke depan agar ada petugas lain yang dapat menerimanya terlebih dahulu, kemudian selanjutnya disampaikan kepada petugas yang berwenang. Selain itu dia juga meminta ada penambahan petugas yang mengurus proposal tersebut. “Saya tidak tahu info ini benar atau tidak, tapi ini ada pengaduan ke komisi I,” lanjutnya.

Menjawab pertanyaan itu, Kepala Disdikbud Bontang, Suharto mengatakan keterlambatan tersebut, disebabkan ada sebanyak 27 sekolah swasta yang belum menyerahkan proposal ke Disdikbud Bontang. Proposal ini sangat diperlukan, salah satunya guna menghitung jumlah siswa yang ada. “Bukannya tidak ada uang,” jawabnya.

Terkait untuk pembuatan jadwal dan penambahan petugas pengurus BOS ini, pihaknya mengaku setuju dan akan segera dirundingkan. “Kalau pemberian sanksi ini kami masih belum berani, soalnya dana ini sangat diperlukan sekali untuk operasional sekolah,” ucapnya.

Ditambahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Disdikbud Fitriansyah, sebelumnya dia telah memberitahukan agar sekolah yang belum menyerahkan segera memberikan laporan. Dana yang disediakan dalam setahun itu sebesar Rp 12, 8 miliar. Satu anak diperkirakan mendapatkan sebanyak Rp 210 ribu. “Saya sudah pernah kasih tahu lewat grup,” katanya.(Zaenul)

Artikel 27 Sekolah Belum Serahkan Proposal, Dana BOS Sekolah Swasta Belum Cair pertama kali tampil pada Bontang Post .

Padahal, dalam Peraturan Daerah (Perda) Bontang nomor 10 tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja, tenaga lokal harus diprioritaskan, yakni 75 persen.

“Kebanyakan dari luar. Badak LNG kurang welcome kepada tenaga lokal. Sudah banyak laporan yang kami terima,” katanya dalam rapat kerja Komisi I, Senin (17/6/2019).

Setiap perusahaan, lanjut Agus wajib mematuhi perda yang disahkan tahun 2018 itu. Kata dia, bertahun-tahun lamanya Badak LNG melaksanakan perekrutan tidak berdasarkan perda atau diam-diam.

“Tiba-tiba merekrut. Patuhi perda soal perekrutan tenaga kerja,” tegas politikus Partai Gerindra itu.

Agus pun mempertanyakan sosialisasi perda ini oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang. Apakah sejauh ini sudah dilaksanakan ataupun belum. Sehingga perusahaan masih melakukan perekrutan tidak berdasarkan perda.

Menjawab hal ini, Kabid Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Bontang, Usman mengaku memang belum melakukan sosialisasi. Namun, sudah bersurat melalui Humas Badak LNG.

“Rencana pekan ini sosialisasi. Namun jauh sebelumnya soal perda ini sudah disampaikan ke media,” jelasnya.

Lanjut Usman menyebut, dari dua perusahaan tersebut Badak LNG cenderung tertutup ketimbang Pupuk Kaltim masalah perekrutan tenaga kerja.

Manager Humas Badak LNG, Bambang Eko Wibisono membantah jika selama ini tertutup. Dia mengaku selalu menyampaikan kepada Disnaker baik perekruran dan kebutuhan tenaga kerja lainnya.

“Kami ada buktinya,” singkatnya di hadapan Komisi I dan Disnaker Bontang, serta perwakilan Pupuk Kaltim.

Dalam rapat tersebut, Badak LNG maupun Pupuk Kaltim tetap diserukan tetap melaksanakan dan mematuhi Perda Bontang nomor 10 tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja. (Arsyad Mustar)

Artikel Perekrutan Tenaga Lokal Minim, Komisi I Panggil Badak LNG dan Pupuk Kaltim pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris menyebut, wakil di DPRD Kaltim mesti turun tangan. Terutama yang berasal dari dapil Bontang-Kutim-Berau.  “Bukan hanya yang berasal dari Bontang. Karena legislator dari Kutim dan Berau juga punya suara di Bontang,” katanya.

Dia menegaskan bahwa dalam pembahasan APBD Perubahan 2019 sudah selayaknya masalah ini ditindaklanjuti. “Paling tidak sudah ada pekerjaan fisik dalam penanganan banjir. Dilanjutkan di anggaran tahun depan,” ujarnya saat meninjau banjir di Kelurahan Guntung.

“Banjir ini mengganggu hajat hidup orang banyak. Harus lebih serius penanganannya. Di Guntung, hampir seluruh wilayah terendam,” pungkasnya. (Edwin)

Artikel Ketua Komisi I Desak DPRD Kaltim Turun Tangan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Ketua Komisi I, Agus Haris menyebut pemerintah tidak fokus. Artinya, Bontang yang diapit perusahaan industri besar harusnya mampu mengatasi persoalan ini. Bukan justru sebaliknya.

“Sebenarmya pemerintah tidak fokus tuntaskan kesenjangan sosial ini,” ujarnya ke bontangpost.id, Selasa (30/4/2019).

Menurutnya, untuk menyelesaikan kesenjangan sosial ada banyak cara. Salah satunya melalui program corporate social responsibility perusahaan yang ada di Bontang. Politikus Partai Gerindra tersebut menilai, upaya ini tentunya mampu menekan angka kesenjangan sosial.

“Justru terbalik jika diapit perusahaan industri lalu kesenjangan sosial meningkat,” imbuhnya.

Dirinya mendorong agar pemerintah melakukan upaya menyelesaikan kesenjangan sosial. Meski kata Agus tak mudah untuk dilaksanakan. Sebab, salah satu tugas bangsa yakni untuk menuntaskan kesenjangan sosial.

“Kemiskinan harus dituntaskan. Karena sudah menjadi tugas bangsa ini menyelesaikan kesenjangan sosial,” pintanya.

Diinformasikan sebelumnya, Kepala BPS Bontang, Srie Sis Sugianto mengatakan persentasi P1 dan P2 atau keparahan dan kedalaman kemiskinan meningkat namun tidak signifikan. Sesuai data yang dimiliki BPS saat ini, persentasi P1 2017 yakni 0,92 dan P2 0,25. Sedangkan P1 2018 yaitu 0,93 dan P2 0,26.

“Kecil saja peningkatannya. Bahkan hampir mirip,” katanya.

Lanjut dia menjelaskan, keparahan dan kedalaman kesenjangan sosial dikatakan normal jika persentasi mencapai angka nol. Srie pun menyebut kondisi  ini masih terbilang rendah ketimbang daerah lainnya.

Dikatakan Srie, Kota Taman sebagai kota industri sebagai salah satu pemicu terjadinya kesenjangan sosial. Sebab, sebagian masyarakat bekerja di dalamnya, serta ada pula yang tidak mendapatkan kesempatan.

“Akan berpengaruh. Beda dengan kondisi di desa misalnya. Jenis pekerjaannya hampir semua sama, dan setara,” pungkasnya. (mam)

Artikel Kesenjangan Sosial Meningkat, Komisi I Sebut Pemerintah Tidak Fokus pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ketua Komisi I, Agus Haris mengatakan, semua perusahaan yang masuk maupun yang beroperasi di Bontang, wajib untuk menerapkan peraturan tersebut. Sebab, selama ini kerap timbul permasalahan karyawan terkait pesangon.

“Jangan ada yang lolos perusahaan kalau tidak mau menerapkan peraturan ini,” katanya, Senin (15/4/2019) kepada awak media usai rapat paripurna DPRD Bontang.

Dirinya menegaskan, jika hal ini tak mampu diterapkan perusahaan, akan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pekerjaan dan pencabutan usaha. Jaminan kerja juga harus tergambar dengan kontrak. Artinya, perusahaan menyesuaikan investasi dengan jaminan kerja yang diberikan kepada karyawan.

“Tergantung kualifikasi dan investasi perusahaan. Berkisar 15 persen,” ucap Politikus Partai Gerindra itu.

Agus meminta, pemerintah segera menyosialisasikan Perda Alih Daya. Agar perusahaan mengetahui adanya peraturan ini. Begitu pun dengan perusahaan, tentu dapat meyakinkan Pemkot Bontang jika perusahaan tersebut dalam keadaan sehat.

“Uang jaminan ini sangat dibutuhkan. Percuma ada peraturan tapi perusahaan tidak tahu,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Puguh Harjanto menyampaikan, saat ini sedang dilakukan evaluasi dan pengkajian. Pihaknya akan menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang nakal, atau tidak patuh terhadap peraturan yang ada.

“Sejauh ini sekitar ada sepuluh perusahaan yang kami data tidak menerapkan itu,” tutupnya. (mam)

Artikel Tidak Terapkan Uang Jaminan Karyawan, Perusahaan Bakal Disanksi pertama kali tampil pada Bontang Post .