bontangpost.id— Komisi I DPRD Bontang kembali menyoroti lurah dan camat terkait syarat warga yang berhak menerima bantuan langsung tunai (BLT) Pemkot tahap kedua. Pasalnya, dalam penyaluran stimulus tahap kedua ini, persoalan tak kunjung berkurang.
Banyak persoalan mengemuka, dan dibeberkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara dewan, bersama lurah dan camat se-Bontang. Serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM) di Sekretariat DPRD Bontang, Selasa (9/6/2020) pagi.
Misalnya di Berebas Tengah, ditengarai pemilik hotel menerima BLT. Padahal pemilik hotel itu masih memperoleh pemasukan dari hotelnya, kendati tidak sebanyak waktu normal. Masih di Berebas Tengah, dikabarkan ada oknum nonpanitia verifikator BLT yang bisa memberikan “rekomendasi” soal siapa-siapa saja yang berhak menerima stimulus ini. Pun dikabarkan anggota PNS dikabarkan menerima BLT. Padahal bila melihat regulasi yang ditetapkan Dissos-PM soal syarat penerima stimulus ini, PNS haram menerima BLT.
Seperti diungkapkan anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris. Dia langsung bertanya, mengapa penerima BLT tidak selaras dengan syarat.
“Masalah ini selalu dilaporkan warga. Siang malam masuk terus. Ini harus kami sampaikan, jangan sampai fungsi kontrol kami (DPRD) dipertanyakan warga,” tegasnya.
Dia menambahkan, BLT ini memang bukan soal kaya atau miskin. Namun soal siapa yang paling terdampak Covid-19. Sebabnya dia meminta agar BLT benar-benar disalurkan sesuai syarat yang ditetapkan. Karena bila tidak, akan muncul kecemburuan sosial.
“Yang kemarin ada petugas Dissos-PM di Rumah Singgah dihajar. Itu bisa jadi akumulasi kekecewaan warga,” ungkapnya.
Lurah Berebas Tengah, Mustamin yang kerap disorot dalam RDP ini dengan terbuka mengakui, di kelurahannya memang masih banyak masalah. Sebabnya dia berjanji segera menindaklanjuti seluruh masukan dewan.
“Saya akui pak, di Berebas Tengah memang banyak masalah, dan paling banyak penerimanya (BLT). Akan kami perbaiki,” janjinya.
Kembali ditegaskan Abdul Haris, sorotan ini bukan sesuatu yang disengaja atau dicari-cari dewan. Namun untuk meredakan kecurigaan publik, dan untuk memastikan BLT tahap ketiga berjalan lebih baik. (*)
