Rustam mengatakan, draf Raperda tentang Pengelolaan BMD meliputi delapan bab dengan 136 pasal yang telah rampung dibahas, termasuk berisikan peraturan pemerintah (PP) terbaru. PP Nomor 28 Tahun 2020 sebagai revisi PP 27/2014 yang secara spesifik lebih lengkap mengatur pengelolaan barang milik daerah.

Raperda tersebut kini telah memasuki tahap konsultasi publik. Agar para organisasi perangkat daerah (OPD) Bontang dapat memberikan masukan dan saran tentang peraturan tersebut sebelum disahkan menjadi Perda. Tahapan ini pun mengundang kepala OPD, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, serta Pengurus Barang di lingkungan Pemkot Bontang.

“Kita berdiskusi bersama, supaya begitu Raperda ini diundangkan, semua teman-teman di SKPD bisa mendata aset-aset yang ada,” ungkapnya.

Raperda Pengelolaan BMD ini sebenarnya telah dibahas sejak Februari lalu. Namun harus tertunda selama dua bulan lantaran Covid-19. Rencananya, lanjut Rustam, raperda ini akan disahkan pada akhir Juli mendatang.

Lebih lanjut, raperda yang diinisiasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Bontang tersebut bertujuan agar seluruh aset Pemerintah Kota Bontang di setiap OPD dapat terinventarisasi. Selain itu, untuk mengetahui aset apa saja yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kaltim maupun Pemerintah Pusat.

“Dengan disahkannya Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, diharapkan nantinya seluruh OPD dapat melakukan inventaris seluruh harta milik Pemkot Bontang,” harap politisi Golkar ini. (*)

Artikel Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah Hampir Rampung, Masuk Tahap Konsultasi Publik pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Kenapa bisa dibentuk, apa dasar pendiriannya,” cecar Nursalam kala pihaknya menggelar rapat dengar pendapat bersama Perusda AUJ di Sekretariat DPRD Bontang, Selasa (7/7/2020) kemarin.

Manager Pengembangan Usaha dan Marketing Perusda AUJ Bontang, Arif menejelaskan, BUP memang sudah dibentuk namun hingga kini belum beroperasi. BUP didirikan sebagai ancang-ancang, bila kelak pemerintah tidak memperpanjang kerja sama dengan PT Pelindo. Guna mengelola aktivitas di Pelabuhan.

“Ini cuma persiapan kalau kerja sama dengan Pelindo tidak diperpanjang. Jadi kami nanti sudah siap kalau dipercaya kelola pelabuhan,” beber Arif kepada awak media.

Sebagai catatan, Pemkot Bontang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan kontrak kerja sama dengan PT Pelindo 2016 silam. Yang akan berakhir Desember 2021 mendatang.

Untuk saat ini, pengelolaan pelabuhan di Bontang ditangani pihak ketiga, dalam hal ini Pelindo. Dalam klausul kerja sama disebutkan, jasa pemanduan, jasa tunda, jasa tambat, dan jasa dermaga dikelola Pelindo. Sementara bagian Perusda ialah mengelola 6 aktivitas di pelabuhan. Meliputi jasa kebersihan dermaga, penerangan, penumpukan, pengelolaan terminal penumpang, dan penjualan air tawar atau air bersih.

Akumulasi pendapatan Perusda AUJ dari 6 aktivitasnya disetor penuh kepada Pelindo. Selanjutnya Pelindo yang akan bagi hasil, dengan proporsi 55 persen ke pemerintah, 45 persen ke Pelindo. Sisa 45 persen itu kemudian dibagi lagi. 85 persen itu ke Perusda AUJ, 15 persen ke Pelindo.

Dikatakan Nursalam, Perusda AUJ tidak bisa sembunyi di bawah naungan Pelindo, yang membuat mereka seolah bebas dari kewajiban menyetor kas daerah.

“Penghasilan Perusda jangan dipakai gaji karyawan saja. Semangat perusahaan ini didirikan untuk dongkrak PAD (pendapatan asli daerah) kita,” tandasnya. (*)

Artikel Dewan Soroti Pendirian Badan Usaha Pelabuhan pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Apa kontribusi yang sudah diberi kepada daerah. Khususnya dasi sisi pendapatan asli daerah (PAD),” cecar Nursalam disela rapat.

Dia menjelaskan bahwa semangat yang diusung dari pendirian Perusda AUJ agar sumber PAD lebih variatif dan terserap maksimal. Alih-alih menambah pundi, yang selama ini terjadi, perusahaan yang bergerak dalam berbagai lini bisnis itu justru menggerogoti kas daerah.

Total sudah Rp 61 miliar disuntikkan Pemkot Bontang ke tubuh Perusda AUJ. Setidaknya sejak perusahaan itu kali perdana mendapat suntikan modal pada 2001 silam, dan terakhir di era Dandi Priyo Anggono pada 2015. Namun retribusi yang diberikan ke daerah selalu mengecewakan. Selalu masuk rapor merah.

“Kalau tidak memberikan kontribusi, saya bisa sarankan Perusda AUJ dilikuidasi saja,” tegas Nursalam.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Real Account Bontangpost.id (@bontangpost.id) pada 8 Jul 2020 jam 4:25 PDT

Menanggapi itu, Manager Pengembangan Usaha dan Marketing Perusda AUJ Arif mengatakan pihaknya tengah berbenah. Pada 2018, ketika Perusda AUJ dipimpin direktur baru, kas yang ada hanya Rp 92 juta. Dana yang tak seberapa itu digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dan gaji karyawan.

Lantas jelang akhir 2019 dilakukan perombakan direksi besar-besaran. Termasuk bergabungnya Arif sebagai Manager Pengembangan Usaha dan Marketing Perusda AUJ. Kala itu, kas di Perusda tinggal Rp 9 juta lebih. Karena sebelumnya tak ada kegiatan untuk menyuntik pendapatan perusahaan.

Sejak perombakan itu, perlahan perusahaan memperbaiki diri dan bangkit. Cita-cita menjadikan Perusda AUJ penyokong PAD memang belum terlihat hilalnya. Namun perlahan perusahaan mulai menunjukkan tren positif. Akhir 2019 lalu, perusahaan telah mampu membiayai seluruh operasionalnya secara mandiri dan tanpa tunggakan. Pendapatan pun mulai terlihat.

“Kami efektif bekerja Oktober 2019,” ujar Arif.

Dikatakan Arif, di penutup 2019, ternyata Perusda AUJ mampu membukukan pendapatan Rp 1,3 miliar dari sewa kapal roro. Kemudian dari videotron Rp 300 juta.

“Kami sudah mulai berpenghasilan,” bebernya.

Dalam struktur baru Perusda AUJ, kata Arif, pihaknya tidak akan meminta suntikan modal apapun dari pemkot. Tapi berupaya menciptakan ladang pendapatan sendiri. Yakni dengan menggarap potensi pendapatan misalnya dari lahan parkir, dan pengelolaan pelabuhan.

“Itu visi kami. Setop penyertaan modal, bayarkan semua utang tersisa, dan sehatkan perusahaan. Insyaallah bisa,” pungkasnya. (*)

Artikel Bahas Perusda AUJ, Nursalam: Kalau Tidak Ada Kontribusi, Likuidasi Saja pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menerangkan saat ini yang lebih dikenal oleh wisatawan adalah Pulau Beras Basah.

“Makanya kebanyakan habis dari Beras Basah mereka langsung pulang tanpa ke tempat lain,” ungkapnya saat ditemui.

Maka, harus ada inovasi baru untuk memperkenalkan destinasi wisata lainnya di Bontang. Seperti Taman Mangrove, Susur Sungai Belanda, Pulau Gusung, hingga wisata budaya Rumah Adat Kutai. Dia pun mengusulkan agar ada paket wisata, yang di dalamnya para pengunjung dapat menikmati seluruh obyek wisata di Bontang. Baik itu di pesisir hingga di darat. Bahkan juga sudah mencakup kuliner asli Bontang dan penginapan.

“Harus ada itu (paket wisata),” ucapnya.

Paket ini diperlukan agar para wisatawan dari luar Bontang itu dapat berlama-lama di Kota Taman, sehingga berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Baik itu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan perhotelan.

“Biar meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) juga,” katanya.

Pihaknya kini juga tengah berusaha agar Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPDA) di Bontang dapat segera terealisasi. Sehingga sektor wisata yang dikelola pemerintah dapat menarik retribusi. Dalam waktu dekat, pihaknya akan berkunjung ke Pemprov maupun DPRD Kaltim terkait RIPPDA tersebut. Agar tidak menjadi batu ganjalan dalam menyusun RIPPDA tingkat kota.

“Acuannya sudah ada di provinsi, makanya saya mau tanya provinsi sudah siap atau belum,” ujarnya.

Jika peraturan ini telah rampung, Rustam setuju obyek wisata seperti Pulau Beras Basah dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda). Namun dia berharap, Perusda dapat mengelola secara profesional. Sehingga wisatawan dapat terus berdatangan. (*)

Artikel Dewan Dorong Pemkot Buat Paket Wisata Bagi Wisatawan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam HS, rapat ini digelar tertutup. Awak media yang sedari tadi menunggu tidak diperkenankan masuk.

“Tunggu setelah rapat ya (akan memberikan penjelasan),” ujar Ketua Komisi II Rustam sebelum masuk ruang rapat II.

Sebagai informasi, DTT Bontang untuk penanganan Covid-19 berkisar Rp 149 miliar. Dari data yang dihimpun bontangpost.id, per pekan lalu dana yang sudah digunakan sebesar Rp 47,5 miliar.

Hingga berita ini dinaikkan, rapat DTT masih berlangsung. (*)

Artikel Komisi II DPRD Gelar Rapat Tertutup Bahas Dana Tidak Terduga pertama kali tampil pada Bontang Post .

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam HS; diikuti dua anggotanya yakni Sumaryono dan Sumarno. Sementara Kadispopar Bontang, Bambang Cipto Mulyono menghadiri langsung rapat ini.

Banyak hal dibahas dalam rapat ini. Utamanya gong dimulainya pariwisata di Bontang di tengah kenormalan baru. Dan bagaimana kesiapan yang ditempuh otoritas setempat. Tentunya ini terkait protokol kesehatan Covid-19.

“Kapan pariwisata buka dan bagaimana standar (Protokolnya),” tanya Ketua Komisi II, Rustam HS.

Menjawab itu, Kadispopar Bontang, Bambang Cipto mengatakan, pembukaan kawasan wisata sejatinya merupakan kewenangan Tim Gugus Tugas Covid-19 Bontang. Dalam hal ini, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. Namun bila mengacu rapat persiapan kenormalan baru yang digelar April lalu di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, ditetapkan pariwisata boleh buka mulai Juli.

Kata Bambang, pembukaan destinasi wisata memang tidak bisa sembarangan. Harus melalui pertimbangan matang. Jangan sampai, geliat pariwisata yang berusaha dipulihkan justru melahirkan petaka baru. Yakni klaster Covid-19 dari sektor ini.

“Memperbaiki nama ketika dunia pariwisata sudah rusak karena Covid-19 itu sulitnya bukan main. Makanya kami sangat berhati-hati ini,” ungkap Bambang.

Adapun dalam dua pekan ini, Dispopar akan melakukan serangkaian pertemuan, dan sosialisasi bersama pelaku pariwisata di Kota Taman. Serta terus menyusun protokol kesehatan yang pas agar pariwisata di Bontang aman dan potensi buruk dapat diminimalisasi.

“Kami mau ketemu dan sosialisasikan dulu protokolnya. Minta pelaku pariwisata komitmen sama aturan ini. Kalau oke, kemungkinan Juli sudah bisa buka,” katanya.

Mendengar itu, Rustam sepakat dengan prinsip kehati-hatian Dispopar Bontang. Jangan sampai ada klaster pariwisata lahir di Bontang. Sebabnya ia menekankan, Dispopar harus lebih gencar melakukan sosialisasi terkait kesadaran penerapan disiplin protokol. Ini bisa dilakukan dengan melibatkan OPD terkait lainnya.

Lebih jauh, rapat ini juga membahas soal persiapan Bontang menyambut era pasca migas. Yang mana, tumpuan ekonomi kota ini di masa mendatang diproyeksi bertumpu pada sektor pariwisata.

Disarankan Rustam yang juga Ketua PHRI Bontang, perlu dilakukan pemetaan objek wisata yang bisa dikunjungi pelancong kala menyambangi Bontang. Jangan hanya bertumpu pada satu dia destinasi wisata unggulan, katakanlah Beras Basah.

“Lakukan mapping, lalu gencarkan promosi. Pamflet bagi di seluruh hotel di Bontang. Harus rajin ngiklan dan ikut pameran. Destinasi wisata enggak akan dilirik kalau promosinya kurang,” tegasnya. (*)

Artikel Rapat Komisi II DPRD Bontang dan Dispopar: Bila Komitmen Jalani Protokol, Pariwisata Bisa Buka Mulai Juli pertama kali tampil pada Bontang Post .

Adapun BTG-13 merupakan pasien terkonfirmasi perdana yang dirawat di rumah sakit swasta. Alih-alih RS rujukan utama Covid-19 di Bontang, dalam hal ini RSUD Taman Husada.

Kondisi ini kemudian dipertanyakan Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam HS. Dia mengaku kaget ketika tahu bahwa BTG-13 dirawat di salah satu RS swasta. Padahal selama ini yang diketahui publik, seluruh pasien positif dirawat di RSUD Taman Husada. Pun belum lama ini, RS terbesar di Kota Taman itu meresmikan 16 ruang isolasi khusus Covid-19.

“Apakah rumah sakit swasta punya tempat khusus? Kalau merawat, semua rumah sakit bisa. Tapi apakah ada ruang isolasi sendiri. Sudah di-sterilisasi atau tidak,” tanyanya.

Meski tak menginginkan, namun menurutnya kasus BTG-13 berpotensi jadi transmisi lokal pertama di Bontang. Ia membaca riwayat pasien yang tak ada keluar dari Bontang, namun terbukti terpapar corona atau covid-19.

“Saya berdoa tak ada transmisi lokal. Saya baca riwayatnya, dia tak pernah keluar (Bontang) tapi kena. Artinya ada kemungkinan klaster baru, juga transmisi lokal,” ujarnya.

TERMASUK RS RUJUKAN

Sementara itu, Plt Direktur RSUD Taman Husada, dr I Gusti Made Suardika menjelaskan, sejatinya di Bontang ada 3 RS rujukan Covid-19. Selain RSUD Taman Husada, RS Pupuk Kaltim dan RS LNG Badak pun merupakan faskes rujukan. Kedua RS ini memang disiapkan guna mengantisipasi ledakan kasus positif (outbreak) Covid-19 di Kota Taman. Ini pun selaras dengan instruksi Menteri BUMN RI, Erick Thohir yang meminta perusahaan plat merah yang memiliki jaringan RS membantu daerah dalam menangani wabah ini.

“Di Bontang RS rujukan Covid-19 itu ada 3. RSUD Taman Husada, RS Pupuk Kaltim, dan RS LNG Badak,” ungkapnya kala dikonfirmasi awak media.

Pasien covid-19 bisa ditangani kedua rumah sakit swasta tersebut, dengan catatan yang bersangkutan tak mengalami gejala klinis parah. Kalau kondisinya memburuk barulah dirawat ke RSUD Taman Husada Bontang.

“Ketika ditunjuk, tentu mereka sudah mempersiapkan semuanya. Mulai SDM sampai infrastruktur, ” pungkasnya. (*)

Artikel RSUD Punya Ruang Isolasi Covid, Rustam Pertanyakan Alasan BTG-13 Dirawat di RS Swasta pertama kali tampil pada Bontang Post .