bontangpost.id – Komisi II DPRD Bontang menggelar rapat bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bontang. Membahas soal pembukaan kawasan pariwisata di Bontang, rapat ini digelar di Sekretariat DPRD Bontang, Selasa (16/6/2020) siang.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam HS; diikuti dua anggotanya yakni Sumaryono dan Sumarno. Sementara Kadispopar Bontang, Bambang Cipto Mulyono menghadiri langsung rapat ini.
Banyak hal dibahas dalam rapat ini. Utamanya gong dimulainya pariwisata di Bontang di tengah kenormalan baru. Dan bagaimana kesiapan yang ditempuh otoritas setempat. Tentunya ini terkait protokol kesehatan Covid-19.
“Kapan pariwisata buka dan bagaimana standar (Protokolnya),” tanya Ketua Komisi II, Rustam HS.
Menjawab itu, Kadispopar Bontang, Bambang Cipto mengatakan, pembukaan kawasan wisata sejatinya merupakan kewenangan Tim Gugus Tugas Covid-19 Bontang. Dalam hal ini, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. Namun bila mengacu rapat persiapan kenormalan baru yang digelar April lalu di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, ditetapkan pariwisata boleh buka mulai Juli.
Kata Bambang, pembukaan destinasi wisata memang tidak bisa sembarangan. Harus melalui pertimbangan matang. Jangan sampai, geliat pariwisata yang berusaha dipulihkan justru melahirkan petaka baru. Yakni klaster Covid-19 dari sektor ini.
“Memperbaiki nama ketika dunia pariwisata sudah rusak karena Covid-19 itu sulitnya bukan main. Makanya kami sangat berhati-hati ini,” ungkap Bambang.
Adapun dalam dua pekan ini, Dispopar akan melakukan serangkaian pertemuan, dan sosialisasi bersama pelaku pariwisata di Kota Taman. Serta terus menyusun protokol kesehatan yang pas agar pariwisata di Bontang aman dan potensi buruk dapat diminimalisasi.
“Kami mau ketemu dan sosialisasikan dulu protokolnya. Minta pelaku pariwisata komitmen sama aturan ini. Kalau oke, kemungkinan Juli sudah bisa buka,” katanya.
Mendengar itu, Rustam sepakat dengan prinsip kehati-hatian Dispopar Bontang. Jangan sampai ada klaster pariwisata lahir di Bontang. Sebabnya ia menekankan, Dispopar harus lebih gencar melakukan sosialisasi terkait kesadaran penerapan disiplin protokol. Ini bisa dilakukan dengan melibatkan OPD terkait lainnya.
Lebih jauh, rapat ini juga membahas soal persiapan Bontang menyambut era pasca migas. Yang mana, tumpuan ekonomi kota ini di masa mendatang diproyeksi bertumpu pada sektor pariwisata.
Disarankan Rustam yang juga Ketua PHRI Bontang, perlu dilakukan pemetaan objek wisata yang bisa dikunjungi pelancong kala menyambangi Bontang. Jangan hanya bertumpu pada satu dia destinasi wisata unggulan, katakanlah Beras Basah.
“Lakukan mapping, lalu gencarkan promosi. Pamflet bagi di seluruh hotel di Bontang. Harus rajin ngiklan dan ikut pameran. Destinasi wisata enggak akan dilirik kalau promosinya kurang,” tegasnya. (*)
