“Memang di akhir-akhir ini ada perhatian besar dari pemerintah ya, terutama dari sub sektor perhubungan laut. Bukan hanya di Bontang, tapi di seluruh Indonesia,” kata Mukhlish kepada awak media, beberapa waktu lalu.

Atas keprihatinan tersebut, pemerintah menggalakkan beragam kegiatan kampanye keselamatan. Salah satunya penyelenggaraan basic safety training atau disingkat BST. Kegiatan ini merupakan pelatihan keselamatan dasar bagi para nelayan maupun pemilik kapal. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan di laut.

“Dengan dilakukannya BST, mendorong pemahaman masyarakat. Bahwa sekarang ini sudah tidak seperti dahulu lagi. Kalau dahulu ada orang tenggelam ya dibiarkan, sekarang tidak bisa. Saat kapal tenggelam dan ada orang meninggal, itu jadi permasalahan besar,” ungkapnya.

Pria yang belum lama menjejak Kota Taman itu menjelaskan, sebelum KSOP terbentuk, pelatihan BST diselenggarakan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Loktuan. Kini setelah UPP Loktuan dilebur dengan UPP Tanjung Laut menjadi KSOP Kelas II Bontang, harapannya BST terus dapat dilanjutkan di bawah bendera KSOP.

“Mungkin ke depan akan dibikin lebih besar lagi. Supaya para nelayan juga memahami itu,” tambah Mukhlish.

Sehingga, semua pengguna perahu kecil yang sebelumnya tidak pakai life jacket atau jaket keselamatan, nantinya wajib mengenakan alat pengaman diri tersebut. Namun begitu diakui bila hal tersebut tidaklah mudah dilakukan.

“Nah itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan ya. Pelan-pelan (prosesnya). Orang indonesia ini harus pelan-pelan. Kalau cepat, ketinggalan nanti. Terkaget-kaget,” sambungnya.

Dijelaskan, tidak ada sanksi untuk nelayan-nelayan yang masih bandel tersebut. Khususnya yang tidak mengenakan alat keselamatan. Dalam hal ini, pihaknya hanya bisa sebatas mengingatkan tentang keselamatan.

Namun begitu, ada sanksi bagi kapal-kapal yang melanggar aturan keselamatan. “Itu sudah aturan main. Kalau (kapal) nakal ya harus disanksi,” tambah pria yang sebelumnya bertugas di Tanjung Priok ini. (luk)

Artikel Masih Banyak Nelayan Bontang Bandel, KSOP: Tidak Semudah Membalik Telapak Tangan pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Tentu pemkot membutuhkan saran dan masukan dari KSOP yang baru ini. Dalam rangka pengelolaan pelabuhan. Selama ini kita kan bekerja sama dengan PT Pelindo (dalam hal Pelabuhan Loktuan),” ujar Basri usai Deklarasi KSOP Kelas II Bontang.

Kata dia, besar harapan pemkot untuk memiliki BUP yang baru. Yang benar-benar mengelola pelabuhannya sendiri secara mandiri. Lantaran bila hal itu terjadi, maka bisa menjadikan pendapatan daerah semakin baik dan semakin meningkat. Untuk itu, pihaknya berharap KSOP bisa mengarahkan pemkot langkah-langkah yang diperlukan dalam mewujudkan hal itu.

“Karena ini kan perdanya (peraturan daerah, Red.) sudah ada untuk BUP. Tinggal pembentukannya saja. Mudah-mudahan di tahun ini bisa terbentuk dan berdiri BUMD (Badan Usaha Milik Daerah, Red.) sendiri,” ungkapnya.

Lanjut Basri, ketika Bontang telah siap dengan BUP, maka ke depan tidak perlu lagi bekerja sama dengan PT Pelindo. Dia meyakini, ke depan pemkot bisa mengusahakan sarana prasarana pendukung terwujudnya BUP ini. “Selama ini (kerja sama Pelindo) karena kita kan belum siap,” tambah dia.

Basri menyebut, keberadaan pelabuhan di Bontang masih membutuhkan banyak pengembangan ke depan. Termasuk yang berada di Tanjung Laut. Pengembangan ini dianggap perlu supaya bisa mendatangkan pendapatan masyarakat yang lebih baik lagi.

Sementara itu Kepala KSOP Kelas II Bontang, Mukhlish Tohepaly menyatakan, BUP merupakan syarat mutlak bila pemkot ingin berpartisipasi dalam pengelolaan suatu terminal atau pelabuhan. Barulah kemudian BUP ini berkoordinasi dengan KSOP dalam hal pengelolaan pelabuhan. Kata dia, selama BUP belum dibuat, pemkot tak bisa mengelola pelabuhan secara mandiri.

Meski begitu, Mukhlish menyakini BUP bisa saja terbentuk dengan mengerahkan sumber daya yang dibutuhkan. “Saya yakin pemkot punya sumber daya untuk itu. Mungkin dia (pemkot,Red.) bisa menggunakan sumber daya dari mana saja kan,” tandas Mukhlish. (luk/adv)

Artikel KSOP Dibentuk, Wawali Impikan BUP Segera Terwujud pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dua UPP yang dijadikan satu tersebut adalah Kantor UPP Kelas I Tanjung Laut dan Kantor UPP Kelas I Loktuan. Dalam deklarasi yang bertempat di Ruang Pirus Hotel Grand Equator Bontang ini, dilakukan penandatangan berita acara serah terima jabatan. Dari Kepala Kantor UPP Tanjung Laut dan Kepala Kantor UPP Loktuan kepada Kepala KSOP Kelas II Bontang.

Penyatuan dua Kantor UPP kelas I menjadi KSOP Kelas II Bontang ini sesuai mandat PM 76 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perhubungan nomor PM 36 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja KSOP. Sebagai pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan terhadap proses perizinan kapal-kapal yang keluar masuk perairan Bontang.

“Terkait perubahan ini, tentunya dari pihak Dirjen Perhubungan Laut mewakili pemerintah pusat, menganggap bahwa Bontang sudah harus naik kelas. Sehingga ini suatu apresiasi buat Bontang,” jelas Kepala KSOP Kelas II Bontang, Mukhlish Tohepaly yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Priok ini.

Dalam sambutannya, Mukhlish yang baru bertugas di Kota Taman ini menyatakan bakal mengikuti irama kerja yang ada di lingkungan Pemkot Bontang. Pihaknya bakal pembenahan administrasi selama masa transisi perubahan dua Kantor UPP Kelas I menjadi KSOP Kelas II. Karena itu, dia meminta bantuan semua pihak di lingkungan Pemkot Bontang untuk memperlancar proses transisi.

Sementara itu Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rasi mewakili Pemkot Bontang menyatakan, sangat mendukung deklarasi KSOP kelas II ini. Karena penyatuan Kantor UPP menjadi KSOP bertujuan memberikan pelayanan yang lebih terintegrasi, cepat, mudah, efisien, dan sesuai harapan masyarakat.

“Di lain sisi dengan penggabungan UPP ini menjadi KSOP, semoga ke depan masyarakat mendapatkan kemudahan. Dalam berbagai urusan terkait kesyahbandaran di wilayah perairan Bontang. Serta dapat pula memberikan dorongan ekonomi serta investasi yang lebih besar di Bontang,” urai Basri dalam sambutannya.

Dia menyatakan, Pemkot Bontang berterima kasih pada Dirjen Perhubungan Laut atas dikabulkannya permintaan Pemkot Bontang untuk menggabungkan dua UPP kelas I menjadi KSOP kelas II. Menurut Basri, merger ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah. Untuk menjadikan perairan Indonesia terhubung dengan poros maritim dunia.

“Semoga di bawah kepemimpinan Pak Mukhlis Tohepaly selaku kepala kantor yang baru, dapat membawa semangat baru. Bagi seluruh aparatur di lingkungan KSOP Kelas II Bontang. Sehingga secara bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi,” harapnya.

Dalam deklarasi ini, turut dilakukan pelepasan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut Bontang. Salah satunya Kepala Kantor UPP Tanjung Laut, Mursidi, yang pindah tugas ke Bitung, Sulawesi Utara. Di tempat barunya, Mursidi menjabat Kepala KSOP Kelas II Bitung. (luk/adv)

Artikel Dua UPP Disatukan, KSOP Kelas II Bontang Dideklarasikan pertama kali tampil pada Bontang Post .