PENYATUAN dua kantor unit penyelenggara pelabuhan (UPP) kelas I di Kota Taman memunculkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Bontang. Yang telah dideklarasikan Selasa (22/1/2019). Menanggapi kehadiran KSOP ini, Wakil Wali Kota (Wawali) Bontang Basri Rase berharap, dapat membantu Pemkot Bontang dalam membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
“Tentu pemkot membutuhkan saran dan masukan dari KSOP yang baru ini. Dalam rangka pengelolaan pelabuhan. Selama ini kita kan bekerja sama dengan PT Pelindo (dalam hal Pelabuhan Loktuan),” ujar Basri usai Deklarasi KSOP Kelas II Bontang.
Kata dia, besar harapan pemkot untuk memiliki BUP yang baru. Yang benar-benar mengelola pelabuhannya sendiri secara mandiri. Lantaran bila hal itu terjadi, maka bisa menjadikan pendapatan daerah semakin baik dan semakin meningkat. Untuk itu, pihaknya berharap KSOP bisa mengarahkan pemkot langkah-langkah yang diperlukan dalam mewujudkan hal itu.
“Karena ini kan perdanya (peraturan daerah, Red.) sudah ada untuk BUP. Tinggal pembentukannya saja. Mudah-mudahan di tahun ini bisa terbentuk dan berdiri BUMD (Badan Usaha Milik Daerah, Red.) sendiri,” ungkapnya.
Lanjut Basri, ketika Bontang telah siap dengan BUP, maka ke depan tidak perlu lagi bekerja sama dengan PT Pelindo. Dia meyakini, ke depan pemkot bisa mengusahakan sarana prasarana pendukung terwujudnya BUP ini. “Selama ini (kerja sama Pelindo) karena kita kan belum siap,” tambah dia.
Basri menyebut, keberadaan pelabuhan di Bontang masih membutuhkan banyak pengembangan ke depan. Termasuk yang berada di Tanjung Laut. Pengembangan ini dianggap perlu supaya bisa mendatangkan pendapatan masyarakat yang lebih baik lagi.
Sementara itu Kepala KSOP Kelas II Bontang, Mukhlish Tohepaly menyatakan, BUP merupakan syarat mutlak bila pemkot ingin berpartisipasi dalam pengelolaan suatu terminal atau pelabuhan. Barulah kemudian BUP ini berkoordinasi dengan KSOP dalam hal pengelolaan pelabuhan. Kata dia, selama BUP belum dibuat, pemkot tak bisa mengelola pelabuhan secara mandiri.
Meski begitu, Mukhlish menyakini BUP bisa saja terbentuk dengan mengerahkan sumber daya yang dibutuhkan. “Saya yakin pemkot punya sumber daya untuk itu. Mungkin dia (pemkot,Red.) bisa menggunakan sumber daya dari mana saja kan,” tandas Mukhlish. (luk/adv)
