DUA unit penyelenggara pelabuhan (UPP) kelas I di Bontang disatukan menjadi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Bontang. Penyatuan ini ditandai deklarasi KSOP Kelas II Bontang yang dirangkai pelepasan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Bontang, Selasa (22/1/2019).
Dua UPP yang dijadikan satu tersebut adalah Kantor UPP Kelas I Tanjung Laut dan Kantor UPP Kelas I Loktuan. Dalam deklarasi yang bertempat di Ruang Pirus Hotel Grand Equator Bontang ini, dilakukan penandatangan berita acara serah terima jabatan. Dari Kepala Kantor UPP Tanjung Laut dan Kepala Kantor UPP Loktuan kepada Kepala KSOP Kelas II Bontang.
Penyatuan dua Kantor UPP kelas I menjadi KSOP Kelas II Bontang ini sesuai mandat PM 76 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perhubungan nomor PM 36 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja KSOP. Sebagai pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan terhadap proses perizinan kapal-kapal yang keluar masuk perairan Bontang.
“Terkait perubahan ini, tentunya dari pihak Dirjen Perhubungan Laut mewakili pemerintah pusat, menganggap bahwa Bontang sudah harus naik kelas. Sehingga ini suatu apresiasi buat Bontang,” jelas Kepala KSOP Kelas II Bontang, Mukhlish Tohepaly yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Priok ini.
Dalam sambutannya, Mukhlish yang baru bertugas di Kota Taman ini menyatakan bakal mengikuti irama kerja yang ada di lingkungan Pemkot Bontang. Pihaknya bakal pembenahan administrasi selama masa transisi perubahan dua Kantor UPP Kelas I menjadi KSOP Kelas II. Karena itu, dia meminta bantuan semua pihak di lingkungan Pemkot Bontang untuk memperlancar proses transisi.
Sementara itu Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rasi mewakili Pemkot Bontang menyatakan, sangat mendukung deklarasi KSOP kelas II ini. Karena penyatuan Kantor UPP menjadi KSOP bertujuan memberikan pelayanan yang lebih terintegrasi, cepat, mudah, efisien, dan sesuai harapan masyarakat.
“Di lain sisi dengan penggabungan UPP ini menjadi KSOP, semoga ke depan masyarakat mendapatkan kemudahan. Dalam berbagai urusan terkait kesyahbandaran di wilayah perairan Bontang. Serta dapat pula memberikan dorongan ekonomi serta investasi yang lebih besar di Bontang,” urai Basri dalam sambutannya.
Dia menyatakan, Pemkot Bontang berterima kasih pada Dirjen Perhubungan Laut atas dikabulkannya permintaan Pemkot Bontang untuk menggabungkan dua UPP kelas I menjadi KSOP kelas II. Menurut Basri, merger ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah. Untuk menjadikan perairan Indonesia terhubung dengan poros maritim dunia.
“Semoga di bawah kepemimpinan Pak Mukhlis Tohepaly selaku kepala kantor yang baru, dapat membawa semangat baru. Bagi seluruh aparatur di lingkungan KSOP Kelas II Bontang. Sehingga secara bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi,” harapnya.
Dalam deklarasi ini, turut dilakukan pelepasan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut Bontang. Salah satunya Kepala Kantor UPP Tanjung Laut, Mursidi, yang pindah tugas ke Bitung, Sulawesi Utara. Di tempat barunya, Mursidi menjabat Kepala KSOP Kelas II Bitung. (luk/adv)
