Mengenakan kemeja putih, Presiden Jokowi, terus melempar senyum dan melambaikan tangan ke warga yang berdesakan.

Paspampres pun sedikit kewalahan banyaknya warga hendak bersalaman dengan Jokowi. Tampak, Walikota Samarinda Andi Harun dan Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Mujiyono menyambut Presiden Jokowi.

Para pedagang pun sempat berdialog dengan Jokowi dengan melaporkan harga makanan yang dijualnya seperti telur dan minyak goreng masih normal.

Jokowi tampak serius mendengarkan satu per satu laporan pedagang. Beberapa warga di pasar kemudian mengantre meminta bersalaman dan foto selfie. Usai berfoto bersama dan salaman, paspampres yang mengawal dengan sigap membagi bantuan paket sembako ke warga.

Presiden Jokowi menyempatkan berkeliling hingga ke bangunan belakang pasar yang memiliki dua bangunan besar tersebut. Tepat, di antara jalanan dua bangunan itu, Jokowi pun kembali menyapa warga dan melempar kaos warna hitam.

Warga pun gembira dan senang menyambut pembagian kaos. Salah satu pedagang ada juga mendapat kenangan kartu ucapan dari Presiden Jokowi.

Aksi lempar kaos oleh Presiden Jokowi, ternyata tak cukup disitu. Ketika hendak kembali ke mobil untuk menuju Ibu Kota Nusantara, Presiden Jokowi melempar dan membagikan kaos bersama Paspampres. Sontak, warga di depan pasar Merdeka berebutan.

Kepala Bagian (Kabag) Prokompim Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Dinvi Kurniadi mengatakan Jokowi berkunjung ke pasar Merdeka sekaligus memantau inflasi yang relatif stabil di Samarinda.

“Di Pasar Merdeka, baru pertama kali Presiden RI Joko Widodo yang berkunjung. Dan Pasar Merdeka ini sudah menjadi pasar percontohan di Samarinda dan mendapat penghargaan digitalisasi pasar dari Kementerian Perdagangan,” katanya. (myn)

Artikel Aksi Presiden Jokowi di Pasar Merdeka Samarinda, Lempar Kaos dan Bagi Paket Sembako pertama kali tampil pada Bontang Post .

Presiden menyebut bahwa sejumlah harga bahan makanan kebutuhan pokok di pasar tradisional masih terkendali. Namun, komoditi beras harganya masih belum ada tanda-tanda turun.

Pemerintah melalui Bulog diharapkan bergerak untuk operasi pasar. Sehingga, harga beras bisa segera turun. “Saya melihat dan saya senang harga (kebutuhan pokok) terkendali baik. Bahkan, cabe, harganya turun. Bawang putih harganya juga turun. Bawang merah juga harganya turun. Yang masih belum turun beras,” ujar Jokowi, Kamis 21 September 2023.

“Tadi saya lihat beras Bulog sudah masuk. Kita harapkan operasi pasar dilakukan Bulog, harga beras bisa turun.”

Presiden Jokowi menambahkan harga beras merangkak naik disebabkan pasokan yang kurang dari sentra pertanian dan penggilingan padi karena ada cuaca ekstrem el Nino di 7 provinsi.

Harga beras di sejumlah daerah Indonesia mengalami kenaikan sejak Juli 2023. Harga beras rata-rata naik Rp500 per kilogram. Untuk harga beras premium sudah mencapai Rp14 ribu per kilo sedangkan beras medium Rp13 ribu per kilo.

Untuk antisipasi ketersediaan pangan di Indonesia, terutama beras, Presiden Jokowi menjelaskan pihaknya terus memperbesar cadangan strategis lewat impor beras untuk menutup produksi kekurangan beras yang ada.

Setelah meninjau harga bahan makanan pokok di Pasar Merdeka, Jokowi melanjutkan peninjauan persemaian Mentawir di Ibu Kota Nusantara. Kemudian, melakukan groundbreaking Hotel Nusantara dan training center PSSI. (myn)

Artikel Kunjungan ke Kaltim, Jokowi Minta Dilakukan Operasi Pasar Tekan Kenaikan Harga Beras pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bontang, Hardiyono menuturkan, rata-rata luas tanah warga yang memperoleh sertifikat yakni 100-500 meter persegi. Untuk wilayah Kota Taman, ukuran itu memang terbilang cukup kecil.

“Selain karena di Bontang sudah mulai padat permukiman, kebanyakan di antara tanah di Bontang rata-rata telah dikaveling,” kata Hardiyono didampingi Kepala Seksi (Kasi) Iinfrastruktur Pertanahan, Fauzan.

Diakui Hardiyono, secara kuantitas jumlah sertifikat yang diperolah warga Bontang masih sangat kurang. Apalagi di tahun 2018 ini instansi yang ia pimpin ditarget bisa melakukan pengukuran dan penerbitan sekitar 8.000 sertifikat.

Namun dikarenakan beberapa kendala teknis, BPN Bontang hanya bisa melakukan pengukuran sekitar 6.000 sertifikat. Sebanyak 2.000 kuota di antaranya terpaksa diserahkan ke BPN Kutai Kartanegara (Kukar).

“Di 2018 kami ditarget hanya 6.000 sertifikat saja. Memang agak turun. Karena kami tidak bisa meng-cover kuota 8.000 sertifikat yang sudah diberikan,” ujarnya.

Di sisi lain, ditambahkan Fauzan, kebanyakan dari mereka yang punya kaveling tanah di Kota Taman adalah orang yang berasal dari luar Bontang. Sehingga dari sisi obyek tanah diakuinya memang ada, namun untuk subyek atau orangnya sulit didapatkan.

“Dari jatah 6.000 sertifikat yang masuk di Bontang, semuanya sudah terukur. Yang sudah masuk K1 atau telah memperoleh sertifikat ada 2.000-an. Selebihnya sudah diukur dan tinggal proses penerbitan sertifikat,” ungkapnya.

Kata Fauzan, pada tahun 2019 instansi tempat dia berharap warga Bontang lebih aktif dan lebih banyak yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Pada tahun 2017 lalu, target pengukuran tercapai 15 ribu. Yang sudah terbit sertifikatnya ada 7.800,” katanya.

Kurang aktifnya masyarakat mengurus sertifikat tanahnya diakuinya menjadi kendala tersendiri bagi BPN Bontang. Selain itu, banyak dari nama dalam surat menyurat sertifikat adalah nama pemilik yang lama.

“Banyak juga di antara pemilik tanah itu tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Bontang juga terbilang cukup tinggi,” ungkapnya.

Ia berharap, dengan semakin banyaknya warga yang memiliki sertifikat, maka permasalahan sengketa atas tanah juga semakin bisa berkurang. Untuk mereka yang punya kegiatan usaha, diharapkan bisa dimanfaatkan untuk menambah modal.

“Sebagaimana disampaikan Pak Presiden, sertifikat tanah yang digadaikan ke bank, jangan hanya untuk kebutuhan konsumtif seperti beli motor dan mobil. Tetapi bisa dimanfaatkan untuk keperluan usaha,” tandasnya. (drh)

Artikel Presiden Jokowi Bagikan 300 Sertifikat Tanah pertama kali tampil pada Bontang Post .

Mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta itu mengungkapkan, sertifikat yang telah diserahkan kepada 5.083 orang tersebut berjumlah 26.000 lembar.

Sepanjang 2018, pemerintah pusat telah membagikan 100 ribu seritifikat. Pada tahun depan, bersama pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah akan memberikan 200 ribu sertifikat tanah pada masyarakat Kaltim.

“Sertifikat ini bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Kalau sudah pegang ini, mau apa? Ada yang mengklaim ini, enggak bisa,” ucapnya.

Pembagian sertifikat telah memangkas proses pengurusan bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut. Apabila pemerintah tetap menerapkan kebijakan lama, maka sebagian besar pemilik tanah akan menanti 160 tahun untuk mendapatkan sertifikat tanah.

“Oleh sebab itu, mulai tahun lalu saya perintahkan pada Menteri BPN, tolong ini diperintahkan pada Kantor BPN dan Kanwil BPN, agar pengerjaan sertifikat itu dipercepat. Akhirnya alhamdulillah. Tahun lalu, dari 500 ribu (di tahun 2015) menjadi lima juta sertifikat di 2017,” ungkapnya.

Disebutkan pembagian sertifikat terus mengalami peningkatan. Pada 2018, pemerintah menargetkan tujuh juta sertifikat. Sedangkan di 2019, presiden memberikan tugas pada BPN di seluruh wilayah Indonesia untuk menerbitkan sembilan juta sertifikat.

“Tahun ini sudah selesai enam juta. Saya sudah dapat laporan dari Pak Menteri. Tahun depan hati-hati. Saya targetkan sembilan juta. Nyatanya bisa terus. Kalau kita memiliki kemauan untuk melayani masyarakat, (pembagian sertifikat sesuai target itu, Red.) pasti bisa,” tegasnya.

Kata presiden, percepatan pembagian sertifikat itu untuk memutus mata rantai permasalahan konflik kepemilikan tanah yang kerap dihadapi masyarakat. Pasalnya, sengketa tanah sudah berlangsung sejak era kemerdekaan.

Tak sedikit konflik itu melibatkan masyarakat dan korporasi. Silang sengkarut juga acap melibatkan pemerintah. Hal itu terjadi ketika pemerintah menggunakan lahan untuk kepentingan pembangunan.

“Kenapa itu terjadi? Dari 126 juta sertifikat bidang yang harus diberikan pada masyarakat, pada tahun 2015, baru 46 juta yang dibagikan. Masih kurang 80 juta bidang yang harus disertifikatkan,” bebernya.

Presiden yang bernama pendek Jokowi itu mengatakan, secara bertahap melalui kepemilikan sertifikat tersebut, konflik agraria dapat terkikis di masyarakat. Dia menyarankan pada masyarakat menjaga sertifikat tanah tersebut. Carannya, bukti kepemilikan atas lahan itu ditaruh di plastik dan difotokopi.

“Kenapa ditaruh di plastik? Supaya kalau terkena hujan, sertifikat enggak basah. Kenapa difotokopi? Kalau aslinya hilang, mudah ngurus di BPN,” katanya.

Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan warga menjadikan sertifikat sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman di bank. Namun harus dihitung secara detail alasan dan fungsi pinjaman tersebut.

“Tolong dikalkulasi, bisa angsur atau enggak setiap bulan? Bisa dicicil enggak setiap bulan? Kalau enggak, jangan pinjam! Kalau sudah dapat uang dari bank, dapat uang Rp 300 juta, kebiasaan masyarakat kita, Rp 150 juta itu untuk beli mobil,” sebutnya.

Cara demikian akan memberatkan peminjam uang di bank. Apabila tidak mampu mengangsur pinjaman, maka mobil beserta tanah yang dijadikan agunan akan disita oleh bank. “Kalau pinjam di bank, misalnya dapat Rp 300 juta, gunakan seluruhnya untuk modal kerja, modal investasi, dan modal usaha,” sarannya. (*/um)

Artikel Puluhan Ribu Warga Kebagian Sertifikat  pertama kali tampil pada Bontang Post .

UFQIL MUBIN, Samarinda

Sejak pukul 09.00 Wita ratusan orang telah menanti kedatangan Presiden Joko Widodo di Bandara APT Pranoto Samarinda. Para tamu itu umumnya pejabat di lingkungan provinsi, kabupaten, dan kota di Kaltim. Tak terkecuali gubernur, bupati, dan wali kota di Benua Etam.

Butuh waktu lebih dari dua jam bagi para tamu itu menanti presiden. Menanti kehadiran orang nomor satu di Indonesia itu di bawah tenda berukuran jumbo di depan terminal bandara tersebut.

Di tengah keriuhan suasana bandara yang dipenuhi awak media, petugas bandara, aparat kepolisian dan TNI, Presiden Joko Widodo mendarat dengan selamat di Bandara APT Pranoto pada pukul 11.13 Wita.

Presiden didampingi ibu negara Iriana Joko Widodo. Menginjakkan kaki di Bumi Etam menggunakan pesawat kepresidenan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu disambut bak pahlawan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor.

Bukan tanpa alasan. Mantan Wali Kota Solo dua periode itu akan membawa kabar baik untuk masa depan Bandara APT Pranoto. Setidaknya langkah maju untuk pengembangan bandara yang dielukan bakal menyaingi Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan itu.

Kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo, Kamis (25/10) kemarin, disambut “bahagia” segenap pengelola Bandara Internasional APT Pranoto Samarinda. Pasalnya, orang nomor satu di Indonesia itu meminta kementerian perhubungan (Kemenhub) untuk segera mengupayakan penerbangan nasional di bandara itu.

BUKA RUTE NASIONAL BANDARA APT PRANOTO

Presiden yang kerap disapa Jokowi itu meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dua pekan setelah peresmian bandara yang terletak di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda itu, mesti melayani penerbangan nasional.

“Ini perintah Pak Menhub. Saya minta maksimal dua minggu setelah diresmikan, bandara ini bisa melayani penerbangan nasional. Baik Samarinda-Jakarta maupun Samarinda-Surabaya. Maskapainya terserah saja. Mau Garuda Indonesia maupun Lion Air dan lainnya,” imbuh Jokowi.

Kata dia, penerbangan nasional di bandara yang dibangun menggunakan APBD dan APBN itu atas aspirasi masyarakat Kaltim. Bahkan kebijakan tersebut telah ditunggu rakyat Benua Etam. “Saya mengerti ini sangat ditunggu masyarakat,” ucapnya.

Jokowi juga meminta Budi Karya memperluas terminal bandara yang kini seluas 12.000 meter persegi. Apabila dalam waktu tiga tahun ke depan penerbangan di bandara itu berkembang pesat, maka terminal harus ditingkatkan menjadi 36.000 meter persegi.

“Karena itu, pengembangan Bandara APT Pranoto harus terus dilakukan. Dananya bisa APBN, swasta maupun APBD,” tegas Jokowi.

Dia menyatakan, Bandara APT Pranoto sebagai contoh bagi seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. Sebab bandara tersebut dibangun atas kerja sama pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Saya sangat menghargai sekali pembangunan Bandara APT Pranoto ini. Yang diinisiasi pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya mendorong sedikit anggarannya. Dan ini akan saya pakai untuk contoh agar provinsi lain mencontoh apa yang sudah dikerjakan oleh Provinsi Kaltim,” katanya.

DITARGET LAYANI 1,5 JUTA PENUMPANG

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, peresmian bandara tersebut menandai kemudahan konektivitas antara Kaltim dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dia menjanjikan dalam waktu dekat ada layanan penerbangan nasional.

Dia menyebut, saat ini bandara APT Pranoto memiliki runway panjang 2.220 meter. Dengan panjang landasan pacu tersebut, pesawat jenis Boeing 320, Airbus 320, Boeing 370 dapat mendarat di bandara tersebut.

“Kami akan kembangkan (bandara ini) dengan 1,5 juta penumbang. Dengan restu Pak Presiden, kita akan mengusulkan agar bandara ini lebih besar lagi,” kata Budi.

Pembangunan bandara tersebut telah menghabiskan anggaran daerah dan pusat senilai Rp 1,8 triliun. Sebagian besar anggaran berasal dari APBD. Sedangkan anggaran yang dikucurkan di APBN sekira Rp 200 miliar.

“Tetapi berikutnya bandara ini membutuhkan pengembangan. Kami harus memperpanjang runway dan pembesar terminal. Setelah dikembangkan, kami membutuhkan dana dari hasil kerja sama,” jelasnya.

Setelah dilakukan pengembangan, bandara APT Pranoto dapat melayani 5 juta penumbang setiap tahun. “Itu kalau dilihat dari jumlah penduduk Kaltim. Maksimal penumbangnya bisa segitu,” terangnya.

Selain APT Pranoto, pihaknya juga akan terus mengembangkan Bandara Maratua di Kabupaten Berau. Budi Karya telah melihat potensi bandara tersebut. Ke depan bandara itu akan dikelola atas kerja sama dengan Angkasa Pura (AP) I.

“Mulai hari ini (kemarin, Red.) kami sudah perintahkan AP I untuk mengelola bandara ini. Supaya tidak menggunakan APBN.  Jadi ini adalah uang swasta melalui BUMN,” imbuhnya. (*/um/drh)

Artikel Presiden Jokowi Buka Rute Nasional, Target 1,5 Juta Penumpang  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Seorang remaja bernama Alif Alfaroci (16) asal Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ditemukan megapung di eks kolam tambang milik PT Trias Patrio Sejahtera (TPS).

Kematian Alif menambah catatan panjang korban meninggal di eks kolam tambang. Peristiwa demi peristiwa nahas itu juga menjadi trek rekor betapa lemahnya upaya hukum dilakukan pemerintah terhadap para pengusaha pertambangan.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim mencatat 30 nyawa melayang di eks kolam tambang. Para pelaku usaha pertambangan berdalih tidak menutup eks lokasi tambang yang telah mereka garap karena dimanfaatkan masyarakat jadi sumber air bagi lahan pertanian.

Presiden Joko Widodo ditemui di sela kunjungan kerjanya di Samarinda, Kamis (25/10) kemarin, tidak banyak memberikan komentar terkait itu. Orang nomor satu di Indonesia itu lebih memilih menyerahkan masalah tersebut kepada pemerintah Kaltim.

Begitupun kala disodori pertanyaan kebijakan pemerintah pusat atas berbagai permasalahan pertambangan di Bumi Etam. Terutama pasca kembali jatuhnya korban jiwa di eks lubang tambang. Pada awak media, Presiden Jokowi juga menyerahkan masalah itu kepada Gubernur Kaltim.

“Silahkan tanyakan kepada gubernur,” ujarnya ditemui usai membuka kegiatan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di gedung Convention Hall, GOR Sempaja di Jalan Wahid Hasim I, Samarinda, kemarin.

Walau begitu, Jokowi mengingatkan, agar setiap pengusaha pertambangan melakukan revitalisasi terhadap eks lahan pertambangan. Menurutnya, itu menjadi kewajiban dan melekat kepada setiap perusahaan pertambangan.

“Yang paling penting setiap usaha pertambangan itu memiliki kewajiban untuk merevitalisasi kembali lahan-lahan yang telah digunakan. Tidak bisa langsung tambang itu ditinggalkan,” tuturnya.

Apabila perusahaan pertambangan tidak menjalankan kewajiban, tegas Jokowi, maka akan ada konsekuensi hukum yang bakal diterima perusahaan terkait. Karenanya, ia kembali mengingatkan pelaku usaha pertambangan agar lebih berhati-hati.

“Ada hukum pidana di situ (kalau perusahaan tidak menjalankan kewajibannya menutup eks lubang tambang, Red.), jadi hati-hati,” imbuh Jokowi sebelum berlalu dari kerumunan awak media.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor belum memberikan komentar apapun terkait itu. Namun dalam sambutannya kepada Presiden Jokowi di Convention Hall kemarin, Isran mengaku tidak ingin mengeluh apapun dengan kondisi pembangunan di Kaltim.

Hanya saja, kata dia, masyarakat Kaltim sangat haus akan kunjungan kerja dari para pejabat negara. Terutama dari orang nomor satu di negeri ini yakni Presiden Jokowi. Karenanya, ia merasa sangat bahagia bisa disambangi langsung oleh Presiden Jokowi di Kota Samarinda.

“Kami haus terhadap kunjungan kerja Pak Presiden. Saya hanya menyampaikan kebahagiaan. Saya enggak mau mengeluh,” ujar Isran.

Sorotan demi sorotan atas sengkarut pertambangan di Kaltim bukan lagi hal baru. Jatam Kaltim misalnya terus menyuarakan berbagai masalah pertambangan di Bumi Etam. Apalagi dengan kembali jatuhnya korban jiwa di eks lubang tambang, pekan lalu.

Sebelumnya, Jatam mendesak Gubernur Isran segera mencabut semua izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah. Utamanya IUP PT TPS. Perusahaan tersebut dinilai tak menjalankan kewajiban menutup lubang eks tambang yang mereka miliki.

Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang mengatakan, lubang tambang itu sejak awal telah dinilai berpotensi memakan korban jiwa. Sebab, di areal lubang itu tidak terdapat rambu-rambu peringatan bahaya, pos sekuriti, dan pagar pelindung.

Sehingga warga sekitar dengan mudah mengakses lubang seluas satu hektare itu. Warga kerap memanfaatkannya untuk mandi, memcuci pakaian, dan irigasi persawahan ketika musim kemarau.

“Dengan dalih itu perusahaan dengan leluasa meninggalkan tanggung jawab penutupan lubang tambang miliknya. Padahal dengan alasan apapun, tindakan itu tidak dapat dibenarkan. Karena mengancam keselamatan warga sekitar,” tegasnya, Selasa (23/10) lalu.

Dia menegaskan, pembiaran lubang bekas aktivitas tambang telah melanggar Paraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

“Di mana pemegang IUP atau IUPK setelah melaksanakan operasi produksi wajib melaksanakan reklamasi. Paling lambat terhitung 30 hari kalender,” jelasnya.

Jatam menilai, lubang tambang dengan kedalaman antara 7 meter hingga 8 meter itu telah merampas ruang bermain anak-anak. Pasalnya antara areal pemukiman dan pertambangan hanya berjarak sekira 50 meter.

Padahal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batu Bara menyebutkan, pemukiman dan areal pertambangan harus berjarak minimal 500 meter.

Atas dasar itu, hasil audit dan evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim pada 2012 menunjukkan, PT PTS dan 13 perusahaan tambang lainnya mendapat bendera merah atau kategori buruk. Sejatinya sejak mendapatkan predikat itu, pemerintah dapat mencabut izin perusahaan tersebut.

“Namun faktanya perusahaan ini melenggang begitu saja. Tidak melakukan perbaikan serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai yang diamanatkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba serta Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,” sebutnya. (drh)

Artikel Tambang Bermasalah, Jokowi Percayakan ke Gubernur  pertama kali tampil pada Bontang Post .