“Mengenai volumenya otomatis menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” kata Edi.

Pada awal tahun, penurapan menyasar dua kelurahan, yakni Gunung Elai dan Api-Api. Nilai pengerjaan mencapai Rp26.517.065.917. Khusus wilayah Gunung Elai, pengerjaan dipusatkan di area yang belum terturap di bagian hulu. Artinya, sebelum titik yang dikerjakan pada 2020. Dengan pagu anggaran Rp37 miliar kala itu.

“Titik penurapan kali ini di area hulu, di belakang eks terminal bus patas dulu. Ini tersambung dengan proyek dua tahun lalu,” ucapnya.

Volume pengerjaan penurapan di titik tersebut mencapai 530 meter. Pengerjaan sisi kanan dan kiri bantaran sungai. Hanya, kali ini pembangunan infrastruktur pencegah banjir ini tanpa pembuatan jalan inspeksi. Material yang digunakan juga berbeda dengan proyek yang dibiayai tahun lalu.

“Tetap pakai skema pancang. Hanya materialnya pakai beton. Tidak lagi menggunakan batu gunung,” tutur dia.

Mengingat ketersediaan batu gunung sangat langka, sehingga dikhawatirkan menghambat durasi pengerjaan. Sementara untuk Api-Api, pengerjaan melanjutkan di Jalan Bulu Tangkis hingga Catur. Panjangnya hanya 50 meter. Ditambah pengerjaan di sekitar RT 32 Api-Api. Utamanya di dekat lokasi sodetan sungai. Menurutnya, pengerjaan ini berupa swakelola dari TNI. Nilainya hanya Rp 500 juta.

“Angka ini hanya menyasar 50-70 meter,” terangnya.

Kemudian di APBD perubahan kali ini, tiga turap dibangun. Anggaran yang digelontorkan Rp 8,7 miliar. Di Kelurahan Kanaan, titik penurapan di samping bangunan lama kantor kelurahan, RT 11. Lokasi ini merupakan yang sebelumnya longsor. Anggaran yang disodorkan mencapai Rp 3 miliar. Tinggi turap yang akan dibangun berkisar 4,7–5 meter. Diketahui panjang turap yang terkena dampak longsor yakni 27 meter.

Dari dana tersebut juga akan mengakomodasi perbaikan akses jalan warga, sehingga memberikan kenyamanan saat melintas. Sebagai informasi, turap itu ambruk Februari lalu. Penyebab turap tersebut ambruk karena umur bangunan sudah di atas 12 tahun. Kemudian juga disebabkan debit air sungai yang meningkat dan mengikis tanah bagian dalam turap tersebut.

Setelah longsor, Dinas PUPRK Bontang melakukan pemancangan sementara menggunakan kayu ulin. Hal itu dilakukan untuk mencegah tanah turap yang semakin tergerus air sungai. Sementara turap di Guntung merupakan lanjutan proses sebelumnya. Panjang titik yang diturap yakni 100 meter. Tingginya 2 meter, lebih rendah dibandingkan dua titik lainnya. “Ini bersambung dari proses relokasi sebelumnya,” sebutnya.

Proyek tanpa melalui skema tender, melainkan swakelola yang pengerjaannya melibatkan unsur TNI. Diketahui, penurapan Guntung sebelumnya dianggarkan Rp 1,5 miliar. Panjangnya 85 meter. Enam kepala keluarga telah menjalani proses relokasi lantaran huniannya berada di titik yang akan dibangun turap.

Terakhir ialah pembangunan turap di Gunung Elai. Prosesnya sudah menyelesaikan pengadaan secara e-katalog. Lokasi turap yang dibangun berada di belakang GBI Kelir Bontang. Anggaran yang digelontorkan Rp 4 miliar. Tinggi turap yakni 6 meter. Ia menuturkan, ada dua titik. Satunya jaraknya 300 meter dari lokasi tersebut.

“Panjang turap 36 meter. Ini lokasinya berada di dekat pabrik tahu,” urainya.

Tanpa penurapan sebelumnya, air mudah meluap hingga ke Jalan Tomat. Titik tersebut merupakan lokasi air masuk. Meski waktunya mepet, Edi optimistis pengerjaan bisa rampung sebelum akhir tahun. Mengenai target penurapan tahun depan, Dinas PUPRK akan menyasar Kanaan, Gunung Telihan, Bontang Kuala, Gunung Elai, Api-Api, dan Guntung.

“Tahun depan lebih banyak lagi titiknya berdasarkan pengajuan kami. Dari penurapan ini maka kapasitas tampung air dari hulu lebih banyak dibandingkan sebelumnya,” paparnya. (ak)

Artikel Masif Penurapan Sungai di Bontang, Luas Genangan Diklaim Menyusut pertama kali tampil pada Bontang Post .

bontangpost.id – Penguatan tebing sungai di Kelurahan Gunung Telihan, bakal dilakukan tahun depan.

Lurah Gunung Telihan Mochamad Cholid Hanafi menjelaskan, usulan tersebut telah dilakukan sejak lama dan menjadi salah satu prioritas penanggulangan banjir.

“Kalau enggak ada halangan, insyaallah dikerjakan tahun depan,” jelasnya.

Diungkapkan dia, terdapat bagian tebing yang mengalami kerusakan dan perlu mendapat penanganan.

Lokasinya berada di sepanjang jalur Sungai Bontang di wilayah RT 19 dan 20.

“Setelah pintu air lalu mengarah ke bundaran Kanaan,” ujar dia.

Adapun target penguatan tebing tersebut sekitar 1 kilometer. “Jadi 500 meter untuk masing-masing sisi,” jelas dia.

Ia menuturkan, alokasi anggaran berasal dari bantuan keuangan (bankeu) Provinsi Kaltim. Kendati begitu, ia belum menyebut besarannya secara rinci.

“Secara teknis saat ini masih dalam pembahasan lebih lanjut,” ungkapnya.

Jika demikian, ia berharap agar penguatan tebing tersebut dapat menjadi salah satu upaya penanggulangan banjir di Kota Bontang.

“Mengingat daerah Gunung Telihan merupakan wilayah hulu,” pungkasnya. (*)

Artikel Penanggulangan Banjir Berupa Penguatan Tebing di Gunung Telihan Pakai Dana Bankeu pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kabid Bina Marga Dinas PUPRK Bontang Anwar Nurdin mengatakan, pekerjaan tersebut meliputi perbaikan drainase serta perbaikan jembatan kayu.

“Satu lagi adalah pengerjaan jalan di Bontang Lestari,” katanya.

Diungkapkan Anwar, perbaikan drainase masih menjadi fokus sebab hal itu merupakan salah satu upaya penanganan banjir.

“Berdasarkan arahan wali kota untuk mengurangi debit banjir di Bontang,” ungkapnya.

Sementara perbaikan jembatan kayu nantinya akan dibeton, mencakup lima titik, dari target total 11 titik.

Terinci, lima jembatan kayu tersebut yakni jembatan Guntung, jembatan Kanaan, jembatan di depan SMPN 7, dan jembatan di Gang Atletik 3.

“Jembatan di dekat Balai Benih Ikan Tanjung Laut Indah rencananya juga diperbaiki tahun depan,” lanjut dia.

Selanjutnya ialah perbaikan jalan di Bontang Lestari. Pihaknya pun mengharapkan anggaran dari bankeu atau dana alokasi khusus (DAK). Mengingat jalan tersebut merupakan aset pemerintah pusat.

“Di wilayah Bontang Lestari juga akan dilanjutkan. Kami upayakan alokasi anggaran dari pusat,” tandasnya. (*)

Artikel Tiga Proyek Besar Dikerjakan Tahun Depan, Mulai Perbaikan Drainase hingga Jalan Bontang Lestari pertama kali tampil pada Bontang Post .

Itu dipaparkan saat rapat kerja penyampaian hasil pembahasan komisi-komisi dan finalisasi kesepakatan DPRD terhadap Rancangan Awal RPJMD Kota Bontang 2021-2026.

Dalam laporan yang dibacakan anggota Komisi I Abdul Haris, Pemkot Bontang memasukkan penanggulangan banjir pada 2023. Padahal itu masuk dalam program prioritas pembangunan pemerintah.

“Program prioritas penanggulangan banjir sebaiknya dilakukan mulai 2022,” kata Abdul Haris.

Di samping itu, Komisi I juga mempertanyakan rencana penataan 98 bangunan untuk penataan bantaran sungai. “Apakah dilakukan dengan cara pembongkaran atau dengan cara lain? Jika pembongkaran bagaimana dengan dampak sosial yang timbul,” sebutnya. (*)

Artikel Rancangan Awal RPJMD, Penanganan Banjir Dilakukan 2023, Komisi I; Sebaiknya 2022 pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Normalisasi dulu, kemudian baru melakukan penurapan dan penataan bantaran sungai,” kata Agus Amir, saat ditemui Bontang Post, Senin (5/11).

Elevasi pengerukan di tiap lokasi berbeda. Agar aliran air dari hulu dapat menuju ke laut. Dituturkan, upaya serupa juga dilakukan di sungai depan Rusunawa Api-Api. Selanjutnya, upaya normalisasi menyasar sungai yang berada di Kelurahan Gunung Telihan.

“Mengapa lompat lokasinya? Karena semua daerah yang tidak dimasuki alat berat terpaksa ditunda,” tuturnya.

Pemkot Bontang juga berencana membeli ekskavator amfibi satu unit. Agus berujar pada awal tahun sarana normalisasi sungai ini dibanderol Rp 5 miliar. Proses pembelian menggunakan e-katalog.

Tapi, ada kendala jika nantinya mengoperasikan ekskavator amfibi. Yakni keberadaan jembatan yang memiliki konstruksi tiang pancang berada di bagian tengah. Sehingga akses ekskavator pun terbatas. “Oleh karena itu, terkait dengan jembatan juga harus diselesaikan,” ungkapnya.

Ditegaskannya, pemkot komitmen untuk menanggulangi banjir. Hal ini sesuai dengan pandangan fraksi DPRD Bontang. Bahkan untuk mengatasi masalah banjir dialokasikan 10 persen APBD 2019.

“Saat ini kami masih membahas untuk detailnya. Kegiatan apa saja yang dianggarkan berdasarkan hasil kajian di lapangan,” pungkasnya. (ak)

Artikel Penanggalungan Banjir Fokus Normalisasi Sungai pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ketua Pansus Banjir DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang menuturkan adanya perda itu agar pemerintah punya program penanganan banjir setiap tahunnya. Pun termasuk soal anggaran yang memang sudah tersedia.

“Selain itu, bisa juga dicantumkan bagaimana perusahaan-perusahaan bisa membantu pemerintah daerah dalam menangani banjir,” jelas Bakhtiar, di sela rapat paripurna, Bontang, Senin (29/10) kemarin.

Menurutnya, ketika pihak pemerintah dan DPRD ingin fokus menangani banjir, maka tentu harus memiliki program yang jelas. Dengan adanya program, tentu sudah disiapkan anggaran. Sehingga tidak menyulitkan ketika bencana banjir terjadi dalam hal penanggulangannya.

Sementara, Ketua DPRD Bontang Nursalam mengatakan dalam program legislasi daerah (prolegda) sudah ada 22 usulan perda dari pemkot dan 15 usulan inisiatif DPRD Bontang.

Ketua Baleg DPRD Bontang, Maaruf Efendi mengatakan usulan Bakhtiar bisa dimasukkan prolegda, sepanjang memenuhi persyaratan undang –undang. Namun, dalam prolegda 2019 sebenarnya ada usulan dari Komisi III terkait mitigasi bencana. Yakni, serangkaian upaya mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.

“Jika bisa dimasukkan substansi persoalan banjir dalam Perda Mitigasi Bencana, maka bisa disisipkan,” ungkapnya. (mga)

Artikel Bontang Diklaim Perlu Perda Penanggulangan Banjir pertama kali tampil pada Bontang Post .